HALBAR – Bupati Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, James Uang, bersama perwakilan Balai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan verifikasi kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Halbar, Kamis (24/9/2026).
Verifikasi dilakukan untuk memastikan lokasi pembangunan siap digunakan dan tidak bermasalah, menyusul program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan salah satu program strategis nasional melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
James mengatakan, tahun ini terdapat tiga desa di Halbar yang menjadi sasaran program tersebut, yakni Desa Saria, Desa Toniku, dan Desa Sidangoli Dehe.
“Tahun ini di Halmahera Barat ada tiga desa yang menjadi sasaran program ini. Ada Desa Saria, Desa Toniku, dan Desa Sidangoli Dehe,” kata James.
Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta memberikan dampak ekonomi bagi desa-desa di sekitarnya.
James menegaskan, Pemkab Halbar bertanggung jawab memastikan status lahan yang disiapkan tidak menimbulkan persoalan saat pembangunan berlangsung.
“Sebagai Bupati Halmahera Barat, saya memastikan lahan tidak bermasalah di lapangan, sehingga program ini bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Halbar juga mulai menyiapkan usulan desa calon penerima program untuk 2027. Status dan kesiapan lahan menjadi salah satu syarat yang akan diperhatikan sebelum desa diusulkan.
Sementara itu, perwakilan Balai KKP, Edi Kurniawan, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan di tiga desa tersebut.
“Untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Halmahera Barat ada tiga lokasi. Salah satunya di Sidangoli Dehe dengan tipe penyangga,” kata Edi.
Menurut Edi, pembangunan di Sidangoli Dehe akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan, antara lain tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es portabel, kios perbekalan, serta pekerjaan pendukung berupa penimbunan lahan, drainase, dan penataan kawasan.
Edi menyebut proses pembangunan telah memasuki tahap kontrak dan penyedia pekerjaan telah ditetapkan. Karena itu, verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan lahan benar-benar siap sebelum pekerjaan dimulai.
“Saat ini prosesnya sudah berkontrak dan sudah ada penyedia. Kami memastikan lahan tersebut betul-betul siap untuk dilakukan pembangunan,” pungkasnya.
Komentar