Hal ini disampaikan Bupati James dalam Sidang Sinode I Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang dipusatkan di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Kabupaten Halbar, Rabu (15/3/23).

“Ini aspirasi menguat dari orang-orang GMIH di Halbar bahwa pesan mereka jangan pisah, dan saya kira aspirasi ini harus di hargai, mereka minta jujur Jilid II,” ungkap James.

Politis Demokrat itu menuturkan, GMIH secara kelembagaan memang tidak bole berpolitik, tapi sebagai warga negara, setiap orang punya hak memilih dan dipilih

“Rapat ini rapat gereja tapi sebagai partisipasi GMIH dalam konsestasi nasional GMIH tidak bole berpolitik, tapi GMIH dalam arti orangnya, dia adalah warga negara jadi dia punya hak konstitusi untuk memilih dan dipilih,” tuturnya.

Setiap orang, kata James, termasuk orang-orang di GMIH berhak menentukan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang baik pada pileg maupun pilkada.

“Karna itu bahwa GMIH dalam arti orang-orang yang di Halbar itu masih menghendaki bahwa pemerintahan JUJUR lanjutkan pada periode kedua,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, orang nomor satu di Halbar itu menegaskan sejauh ini dirinya dan Wabup Djufri tidak ada masalah jadi aspirasi dari orang-orang di GMIH tentunya menjadi hal baik dan patut dihargai.

“Tidak ada masalah saya dengan Pak Djufri,” katanya.

Disampaikan Bupati James, strategi GMIH itu sama dengan misi pemerintahan, yakni ada pemberdayaan iman, SDM, sumberdaya ekonomi, dan juga kesehatan. Dia juga berharap agar agenda Sinode ini berjalan sukses demi membangun pelayanan dengan baik dan GMIH diharapkan bersinergi dengan pemerintah Malut.

“Harapan saya selaku tuan rumah di Halbar agar peserta yang hadir dari seluruh Maluku Utara ini dapat menyampaikan pemikiran beribadah untuk membangun pelayanan dengan baik kedepan sehingga GMIH sebagai mitra pemerintah Malut bisa bersinergi dengan baik,” tutup James.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Duet JUJUR Berlanjut Jilid II, Bupati: Pesan Warga Jangan Pisah  pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Kristovel itu sok jadi pahlawan tapi otaknya tumpul, mungkin beliau belum membaca komentar saya atau jangan-jangan tidak memahami arah komentar saya. Tapi karena ingin jadi pahlawan jadi nyerocos saja omongannya,” tulis Tamin dalam rilis, Senin (23/1).

Menurut Tamin, terkait nilai kepatuhan standar pelayanan publik yang didapatkan Pemda Halbar yakni 51 per 21 dan masuk kategori D dengan opini kualitas rendah sehingga berada di zona merah, “Itu berdasar,” tegasnya Singkat.

Sebab, lanjut Tamin, hal tersebut mengacu pada penilaian Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, yakni oleh Bapak Sofyan Ali yang diungkapkan melalui media JasirahIndonesia pada Rabu (28/12/2022) kemarin, yang dilakukan dalam kurun waktu Agustus-November 2022 pada Dinas Dukcapil, Dinas PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

“Bagaimana seorang Kristovel mengatakan saya asal bunyi. Lagi pula lembaga yang menjadi dasar saya berbicara ini adalah Ombudsman RI. Kalau saudara Kristovel mengatakan bahwa data yang diperolehnya dari lembaga survei itu benar, ya silahkan,” sambungnya.

Mantan Anggota DPRD Halbar itu bilang, Kristovel harus tahu bahwa Ombudsman adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan

“Ini dasar komentar saya, biarlah publik yang menilai dasar komentarnya pak Kristovel dengan lembaga surveinya. Saya tidak mau mempertandingkan antar Ombudsman RI dan lembaga survei lainnya yang dipakai oleh Kristovel. Kualitas dan levelnya saya serahkan kepada publik yang menilai kedua lembaga tersebut,” jelas Tamin.

Lebih jauh, Tamin menjelaskan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey melalui pengumpulan data dan wawancara serta observasi ketampakan fisik (tangible) serta pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.

Dalam penilaian tersebut, kata Tamin, dilihat dari beberapa aspek, yakni mulai dari pemenuhan standar pelayanan secara tangible pada unit penyelenggara layanan, pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, ketersediaan standar pelayanan, persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan serta pengelolaan pengaduan.

“Nah disini kita bisa melihat yang saudara Kristovel sampaikan itu hanyalah persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan. Maka ada yang mengatakan puas dan yang lain mengatakan tidak puas maka disebutlah survei kepuasan publik,” sebutnya.

“Kalau yang Kristovel sampaikan itu cuma satu bentuk penilaian tapi Ombudsman itu ada 6 bentuk penilaian termasuk di dalamnya ada persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Kristovel jangan asal bicara. Atas dasar ini, saya nyatakan dalam komentar saya, bahwa 4 dinas itu sebagai penyumbang standar pelayanan publik Halbar bertengger di zona merah,” cecarnya meradang.

Tamin menambahkan, terkait kritik Kristovel terhadap kinerjanya selama menjadi anggota DPRD Halbar, Tamin persilahkan Kristovel untuk bertanya langsung ke Pemda Halbar.

“Mereka (Pemda) lebih tahu persis kinerja saya,” pungkas Tamin meradang.

Penulis : Tim 

Editor   : Redaksi

Artikel Dinilai Asbun, Akademisi UMMU Ke Sekertaris PD Halbar: Sok Pahlawan Tapi Tumpul pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Berdasarkan hasil pantauan kondisi jalan rusak sejumlah titik seperti tanjakan Bobanehena menuju Payo, Pasar Akelamo, Soakonora – Jati, Porniti, bahkan depan Kantor Bupati dan DPRD juga banyak sekali terdapat jalan berlubang.

Tamin melalui rilisnya mengatakan, segera melakukan perbaikan. Sebab, infrastruktur jalan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Ini juga menjadi salah satu pemicu kecelakaan.

“Hal ini disebabkan juga karena lemahnya kepemimpinan Bupati, Anggota DPRD khususnya komisi III sebagai fungsi kontrol,”ungkap Tamin, Senin (23/1)

Ia menyampaikan bahwa pemeliharaan jalan itu di atur dalam peraturan mentri nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan pemilikan jalan. Dalam pasal 18 menjelaskan, pemeliharaan jalan itu meliputi kegiatan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.

“Nah jalan berlubang seperti di tanjakan Bobanehena menuju Payo dan jalan masuk pasar Akelamo itu masuk dalam ke 3 kegiatan pemeliharaan jalan itu. Karena jalan berlobang itu rawan terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan setiap pengendara,”ujarnya.

Mantan anggota DPRD ini juga menjelaskan, dalam pasal 18 ayat 2, 3, dan 4 di atur dengan tegas agar penyelenggara jalan melakukan penambalan lubang. Namun dari tahun ke tahun jalan berlubang yang berada di mana-mana tidak pernah di respon Pemda. Yang terlihat lebih banyak adalah partisipasi masyarakat yang menutupinya dengan semen.

Padahal pembiayaan pemeliharaan jalan juga diatur jelas dalam pasal 25 ayat 3 bahwa pemeliharaan jalan berupa penyediaan biaya yang di lakukan oleh atau instansi yang bersangkutan. Di tegaskan juga ayat 4 bahwa penyediaan biaya pemeliharaan jalan oleh orang atau instansi diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keadilan, dan saling menguntungkan serta adanya kepastian Hukum.

“Itu artinya kegiatan pemeliharaan jalan ini dapat dianggarkan dalam APBD. Jadi kalau mengikuti substansi peraturan ini, jika PUPR tidak punya dana bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, namun persoalannya mengapa hal ini tidak bisa dilakukan secera cepat tepat karena Pemda tidak mempunyai Pemrograman pemeliharaan jalan,”ucapnya.

Dosen UMMU ini mengungkapkan, jika pemrograman pemeliharaan jalan ini tidak ada dalam agenda PUPR maka bisa dipastikan Pemda tidak ada kegiatan survei pemeliharaan jalan setiap tahun. Karena survei pemeliharaan jalan itu diatur dalam pasal 9 bahwa survei pemeliharaan jalan itu meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun.

“Ini semua sudah diatur dalam peraturan perundangan – undangan, seandainya Pemda memiliki rencana pemeliharaan jalan yang baik saya rasa jalan berlubang atau apapun bentuknya akan secepatnya di atasi. Sebab rencana umum pemeliharaan jalan itu meliputi sistem informasi, sistem manajemen aset dan rencana penanganan pemeliharaan jalan. Bila pemda memiliki ke tiga hal ini maka dengan gampang menginventarisasi kondisi jalan yang ada di Halbar,”tuturnya.

Ia mengatakan, masyarakat tidak pernah melihat adanya penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara preventif maupun reaktif dari Pemda padahal sudah ada pengaduan dari masyarakat bahkan pemerintah juga suda melihat sendiri kondisi jalan tetapi tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada rencan pemeliharaan jalan yang baik seperti survei, pemrograman, dan pembiayaan.

“Sesekali Pemda juha harus lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat – tempat yang dilaporkan masyarakat melalui media, baik itu FB atau apapun. Sebab jalan rusak parah seperti berlubang itu sangat mengancam nyawa para pengendara,”tandasnya.

Dirinya juga menegaskan kepada DPRD, agar turun gunung, jangan berdiam saja dalam ruang AKD, jangan hanya menunggu surat masuk dari masyarakat baru bergerak.

“Karena mungkin dengan keterlibatan DPRD sebagai kepanjangan tangan masyarakat mungkin bisa mempengaruhi kebijakan Pemda, dari rencana penambalan lubang jalan menjadi overlay atau pelapisan ulang jalan atau apapun yang penting status jalan rusak di Halbar dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi kerusakan jalan ringan maupun berat,”pungkasnya.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Sejumlah Titik Jalan Rusak Yang Tak Kunjung Diperbaiki, Pemerintahan JUJUR Disoroti pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pernyataan seorang akademis jangan terkesan Asbun atau asal bunyi kalau berbicara harus berdasarkan data.

” Kalau bicara data tidak bisa mengunakan pendekatan kacamata kuda. Tetapi variabelnya adalah riset biar ada pertanggungjawaban moral sebagai seorang akademisi. Kalau asal bicara saya menduga tamin cacat Nalar sehat,” Ungkap Kristopel Dalam rilis yang diterima Saloipost, Senin (23/01/23).

Mantan Ketua GMKI Cabang Kota Ternate ini bilang, Partai Demokrat dalam mengawal pemerintahan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) dan memberikan penilaian terhadap kinerja dengan menggunakan lembaga survey atau dengan data untuk memastikan tingkat kepuasan publik atau masyarakat terhadap kinerja pemerintahan JUJUR jelang dua tahun ini.

” Dengan memakai survei, agar kami dapat mengetahui titik dimana kelemahan kinerja pemerintahan JUJUR terhadap tuntutan masyarakat,” jelas dia.

Kristopel memaparkan, terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah JUJUR yang tercacat dalam lembaga Survei Sinergi Data Indonesia Perdesa tahun 2022, membuktikan bahwa jelang 2 tahun masa Pemerintahan Bupati James Uang dan Djufri Muhammad, cukup puas.

“21 Februari 2023, Kepuasan publik 73,64%. Lanjut kristovel Dinas Pendidikan 72,21%, Dinas Dukcapil 72,84%, Dinas Kesehatan 74,52%. Data tersebut sesuai dari lembaga survei Sinergi Data Indonesia per des 2022,” Urai Kristopel dalam rilis

” Bila di bandingkan dengan pemerintah sebelumnya tingkat kepuasan publik justru hanya 52% dalam kurung waktu 5 tahun,” ucap Kristovel,” Sambungannya

Kristopel juga menyentil terkait prestasi Tamin, saat masih menjabat diri sebagai anggota Legislatif Kabupaten Halmahera Barat, hingga diberhentikan melalui pergantian antar waktu PAW.

” Saudara Tamin ini kan pernah berDPRD di Halbar, tapi saudara tidak berprestasi pada akhirnya saudara di PAW. Kalau demikian perjalanan karir saudara harus benahi diri sendiri dulu, bru kritik pemerintahan yang berprestasi. jangan hanya omong kosong,”

Diakhir rilisnya Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan Pemeintahan JUJUR tidak alergi kritik, dan selalalu membuka ruang terhadap publik, sebab itu bernilai positif. Tetapi kata dia, kritikan harus berbobot dan memiliki nilai yang konstruktif untuk menjadi Nutrisi buat pemerintahan

” Bagi saya kritik terhadap pemerintahan itu penting dan kami tidak alergi kritik, karna itu vitamin dan energi baru untuk melakukan perbaikan. Tapi kritik yang berbobot ini ruang publik jangan tunjukan kepikuan dalam berdialek etika. Karena mau cari popularitas, sehingga komentar tidak berdasar,” Pungkasnya

Penulis : Tim 

Editor   : Redaksi 

Artikel Sebut Tidak Layak Menyandang Status Akademisi, Kristopel Menduga Tamin Cacat Nalar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Salah satu warga Bobanehena Bahri menyatakan, jalan rusak di Desa Bobanehena ini sudah bertahun-tahun tapi nyatanya tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. program Bupati James Uang dan Wakil bupati Djufri Muhamad soal jalan sampai ke pelosok Desa dan juga program Halbar nyaman sampai sejauh ini tidak ada realisasinnya.

“Mau nyaman bagaimana kalau kondisi jalan seperti ini, atau pemerintah sampai menunggu adanya korban baru memperbaiki,” Ungkap Bahri, Senin (16/1/2023)

“Jalan ini sudah berulangkali ditampal oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah Desa setempat, bahkan asosiasi Sopir Dum Truck juga menampal dengan tanah timbunan tapi akibat diguyur hujan sehingga membawa material yang menutup jalan berlubang tersebut hingga jalan kembali berlubang,” Sambung Bahri.

Ia juga mengaku, jalan di desa Bobanehena ini tidak pernah dilapisi semenjak kepemimpinan Bupati Namto Sampai sekarang. Tak hanya itu, lebih jauh Bahri bilang Jalan-jalan rusak tersebut sangat menggangu kenyamanan masyarakat yang berdestinasi di wisata Rappa pelangi.

“Masyarakat yang berkunjung ke wisata Rapa pelangi maupun ketika masyarakat Bobanehena pergi ke kebun otomatis melewati jalan rusak tersebut,” jelas Bahri.

Bahri juga menambahkan, Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad kepemimpinannya sudah memasuki dua tahun ini nyatanya tidak ada perhatian serius soal fasilitas infrastruktur, di Bobanehena terutama soal jalan yang menjadi alternatif yang menghubungkan desa payo dan juga desa tetangga lainnya.

“Kondisi jalan seperti ini tepatnya ditanjakan otomatis dapat mengancam nyawa pengendara, jadi kami minta Bupati dan wakil Bupati Halbar harus punya perhatian khusus,” Tandasnya

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Jalan Rusak Parah Di Bobanehena, Program JUJUR Halbar Nyaman Dinilai Gagal pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hardi Hayyun, yang juga sebagai Ketua DPC Hanura Halmahera Barat, saat dihubungi melalui via WhatsApp (19/12) tadi malam mengungkapkan, ada kepala Dinas pada pemerintahan Bupati James Uang dan Djufri Muhammad (JUJUR) yang tidak menciptakan prestasi seperti Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty.

Menurutnya, Novelheins Sakalaty semenjak diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Halbar punya track record yang buruk hal ini dibuktikan dengan tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Tabaru yang sebelumnya kepala Puskesmas Tabaru dijabat oleh Novelheins itu sendiri.

Ia juga mengatakan, awal menjabat sebagai Plt. Kadinkes Novelheins juga bermasalah dalam melakukan tender obat dengan nominal anggaran yang cukup fantastis Rp.2,2 miliar yang sementara ini masalah telah ditangani oleh Polda Maluku Utara, sehingga terjadi kelangkaan obat pada setiap puskesmas beberapa waktu lalu.

Hardi juga menjelaskan, tidak sampai disitu saja Novelheins juga kembali berulah dengan melakukan perubahan bentuk pada mobil dinas operasional kesehatan, alias memodifikasi mobil yang sebelumnya dengan kap tertutup diubah menjadi kap terbuka, atau pick up dan masalah tersebut sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

“Saya juga sayangkan, Dinas kesehatan ini kan tipe B tapi merger dengan BKKBD dan sekarang membawahi Empat bidang, itu berarti setara dengan Dinas Tipe A. Tetapi dalam menentukan Pimpinan pada Dinas ini tanpa didahului dengan proses seleksi (Assessment),”sesalnya.

Ia juga menegaskan, seharusnya Bupati Halbar James Uang harus tegas dan berikan punishment terhadap pejabat yang sering berulah seperti ini. Bukan malah melakukan pembiaran terhadap kadis tersebut,

“Orang seperti ini bukan lagi menjadi kebutuhan daerah tapi akan menghancurkan Daerah, karena dapat mencitrakan pemerintahan yang sangat buruk,”cetusnya.

Penulis : Elang 

Editor : Redaksi 

Artikel Fraksi Hanura Nilai Bupati Halbar Hobi Pelihara Kepala Dinas Bermasalah pertama kali tampil pada Saloipost.id.