HALBAR — Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, angkat bicara terkait laporan dugaan penyimpangan anggaran beasiswa kedokteran yang telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
James membantah adanya dugaan penerima fiktif maupun anggaran beasiswa yang tidak tersalurkan. Ia menegaskan, seluruh dana telah ditransfer ke rekening mahasiswa penerima dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan.
Menurut James, program beasiswa kedokteran tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Halbar dan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate.
Program itu, kata dia, bertujuan mencetak tenaga dokter dari kalangan putra-putri daerah Halbar. Sebab, selama ini tenaga dokter yang bertugas di wilayah tersebut dinilai masih didominasi oleh tenaga medis dari luar daerah.
Ia menjelaskan, pemberian beasiswa tidak didasarkan pada latar belakang ekonomi orang tua mahasiswa. Kebijakan tersebut diambil karena biaya pendidikan kedokteran tergolong mahal sehingga pemerintah daerah perlu memberikan dukungan pembiayaan.
Bahkan, James mengakui terdapat anak pejabat, termasuk mantan pejabat, yang turut menerima beasiswa tersebut.
Terkait polemik penggunaan anggaran, James menilai persoalan yang muncul berkaitan dengan nomenklatur atau pengelompokan anggaran yang menggunakan istilah bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, program beasiswa tersebut lebih tepat ditempatkan pada Dinas Pendidikan karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
James juga mengungkapkan bahwa anggaran beasiswa tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) miliknya saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Halbar.
Namun, ketika dirinya mengundurkan diri dari jabatan legislatif, anggaran tersebut belum dapat dicairkan. Dana itu baru terealisasi sekitar dua bulan setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Halbar.
“Tidak ada yang fiktif, semua tersalurkan dan masuk ke rekening penerima mahasiswa dan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan,” tegas James.
Meski demikian, laporan dugaan penyimpangan tersebut tetap membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama terkait mekanisme penganggaran, penetapan penerima, serta pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa. Proses pemeriksaan Kejati Maluku Utara diharapkan dapat mengungkap secara terang persoalan tersebut.
Komentar