HALBAR — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.
Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian empat gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), masing-masing Puskesmas Tolofuo, Balisoan, Loloda Tengah, dan Akelamo. Peresmian dipusatkan di Puskesmas Balisoan, Kecamatan Sahu, dan dihadiri Bupati Halbar James Uang, Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty, jajaran DPRD, Tim Penggerak PKK, unsur Forkopimda, serta para kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Langkah itu juga disebut sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Asta Cita keempat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Halbar Novelheins Sakalaty dalam laporannya menyampaikan, dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan terus mengalami peningkatan.
Pada 2025, alokasi DAK Fisik bidang kesehatan mencapai Rp32,5 miliar. Sementara secara akumulatif sejak 2021 hingga 2025, investasi DAK Fisik di Halbar mencapai Rp71,2 miliar dan DAK Non-Fisik sebesar Rp171,4 miliar.
“Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur Puskesmas dan pengadaan sarana prasarana, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah diakses dan berkualitas,” ujar Novelheins.
Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas penunjang kesehatan juga terus dilakukan. Dari 15 Puskesmas yang ada di Halbar, sebanyak 13 Puskesmas telah dilengkapi alat ultrasonografi (USG) untuk mendukung deteksi dini kesehatan ibu hamil.
Pemerintah daerah juga telah mendapatkan tambahan 11 unit ambulans baru guna memperkuat pelayanan dan mobilisasi pasien, khususnya dalam proses rujukan.
Sementara itu, fasilitas pelayanan rujukan di RSUD Jailolo turut diperkuat dengan izin resmi BAPETEN untuk pengoperasian CT Scan dan mamografi. Dengan dukungan fasilitas tersebut, RSUD Jailolo diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan dan menerima pasien rujukan dari wilayah lain, termasuk Ternate dan Tidore.
Di bidang capaian kesehatan masyarakat, Novelheins menyebut Halbar menempati peringkat kedua dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dalam capaian akses pemeriksaan kesehatan gratis, dengan persentase 39,35 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa Halbar telah dinyatakan bebas malaria dan kusta.
“Keluhan malaria di masyarakat sudah tidak ada lagi sejak 2023. Sertifikat Eliminasi Kusta bahkan diserahkan langsung oleh Kementerian Kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN),” katanya.
Novelheins memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang dinilai telah berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati Halbar James Uang menegaskan, peresmian fasilitas kesehatan baru harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap berbagai pelayanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
“Peringatan HUT RI bukan sekadar acara seremonial atau hiburan semata, melainkan momentum refleksi bersama. Di usia kemerdekaan ini, kita harus terus mengintrospeksi diri: apakah pelayanan kesehatan kita sudah dirasakan dengan baik oleh seluruh masyarakat?” tegas James.
Bupati juga mengapresiasi jajaran RSUD Jailolo yang dinilai telah berupaya mengatasi persoalan kelangkaan obat-obatan. Namun, ia meminta kualitas pelayanan kepada pasien terus ditingkatkan, terutama dalam hal keramahan dan kecepatan petugas merespons kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan adalah pelayanan jasa. Sikap ramah, kesiapan menyapa, dan kecepatan merespons pasien sangat menentukan kenyamanan warga. Jangan lagi ada keluhan marah-marah kepada pasien,” imbaunya.
Untuk memastikan pembangunan sektor kesehatan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah, James menginstruksikan Dinas Kesehatan agar terus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan tidak hanya menunggu program dari pemerintah pusat, tetapi proaktif mengawal dan menjemput berbagai peluang anggaran serta program kementerian di Jakarta.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan fasilitas kesehatan sekaligus mempercepat terwujudnya program Halbar Sehat secara menyeluruh.
Komentar