“Terkait dengan statement Bupati Halbar bahwa aksi yang di lakukan kemarin adalah aksi suruhan atau titipan dan bukan atas dasar aspirasi murni masyarakat, ukurannya karena masa aksi hanya berkisar 10 orng. Bagi kami Bupati telah mengalami kecelakaan dalam berpikir sehingga cacat dalam berbicara,” ungkap Marinus, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, Sebagai pemimpin tertinggi di daerah seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bertanggung jawab atas fungsinya sebagai Bupati bukan tunjukan sifat yang tidak waras.

“Kenapa saya katakan demikian Sebab karena saat kami berdemonstrasi dan seketika diminta untuk temui masa aksi bukannya bersiap menemui tapi menghindar dari masa aksi dengan cara melarikan diri dari RSUD menuju Kediamannya, Ini ada apa.?,” tanya Marinus

“Dengan jumlah masa aksi hanya 10 orng saja sudah melarikan diri apalagi dengan masa aksi yang begitu banyak,” katanya.

Marinus, yang juga orator dalam masa aksi tersebut pun menjelaskan, bahwa pihaknya berdemonstrasi dengan dasar hukum yang jelas karena telah di atur dalam Undang-undang. Perlu Bupati ketahui aksi yang dilakukan kemarin adalah aksi murni, yang didasari oleh hasil kajian bersama saat teklap bukan aksi ditunggangi dan aksi suruhan orang.

“Maka pak Bupati harus hati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum berkomentar, jangan menimbulkan kegaduhan. Saya Marinus Pangulili ketua GMNI HAL-BAR mengutuk keras dengan statement pak Bupati,” ujarnya.

Marinus bilang, Bupati juga perlu tahu bahwa dengan aksi kemarin yang menjadi pelopor langsung adalah ketua-ketua dari OKP tersebut. Mirisnya, kata Marick, Bupati sudah tidak berani menemui masa aksi lalu berkomentar di media dengan statement yang tidak menggambarkan sebagai seorang pemimpin

“Oleh karena itu dengan ucapan yang tidak substansi dari pak Bupati maka kami bisa berspekulasi bahwa itulah representatif dari isi kepalanya, maka tidak layak menjadi seorang Bupati,” cecarnya.

“Maunya kami,Pak Bupati seharusnya menanggapi dan berkomentar pada hal yang substansi dari gerakan kami, bukan berkomentar yang tidak-tidak seperti orang yang baru turun dari hutan,” tambah Marinus

Ia menjelaskan, Bupati seharusnya memperbaiki dan pertanggungjawabkan seluruh program prioritasnya. Yang menurut hematnya, terkesan sebatas pencitraan dan gagal total serta tidak tepat pada sasaran.

“Salah satunya dengan Program halbar sehat namun di dalam rumah sakit masih saja terjadi banyak persoalan mulai dari Ketersediaan Obat,Pasien BPJS dipersulit,Minimnya Fasilitas dan Arogansi Tenaga Medis. Intinya kalau sudah tidak mampu menerapkan program halbar sehat maka Bupati harus sehat dalam berpikir,” jelasnya.

Selaku ketua GMNI Halbar, ia menegaskan bahwa akan terus mengawal serta mengusut tuntas setiap problem di pemerintah daerah.

“Menjadi catatan bahwa kami OKP CIPAYUNG PLUS  HAL-BAR akan terus mengawal dan mengusut tuntas setiap persoalan di Halmahera Barat,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Klaim Aksi Ditunggangi, Ketua GMNI Halbar Sebut Bupati James Uang Celaka Berfikir pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Bupati James Uang mengatakan, Pihaknya sangat Menghargai aspirasi siapapun yang menyampaikan kepada Pemerintah daerah, Tapi ia juga prihatin karena aksi yang disampaikan itu diduga atas suruhan perorang

“Atau aksi pesanan. Oknum Oknum OKP yg aksi itu harus murni aspirasi bukan pesanan atau diduga suruhan orang,” sebutnya,  melalui Aplikasi WhatsApp, Rabu, (22/11/2023).

Menurutnya, Terkadang aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi dinilai tidak rasional. Misalnya, hal yang disoroti dalam aksi yang mempersoalkan soal akreditasi dan mempertanyakan Rumah Sakit Umum Jailolo (RSUD) belum layak ikut Akreditasi.

“Inikan pernyataan tolol yang tidak tau subtansi akreditasi dan ini hanya orang bingo saja. Yang bisa buat pernyataan seperti itu.

Akreditasi itu perintah Permenkes yg di laksanakan oleh tim akreditasi Nasional Demi memenuhi standar pelayanan publik,” ujarnya.

Naifnya, Bupati bilang, tuntutan masa aksi yang meminta mencopot Direktur Rumah Sakit dan kepala dinas kesehatan adalah permintaan yang sifatnya subjektif dan tidak rasional.

“Ini yang saya katakan aksi ini diduga aksi pesanan karna diduga di tunggungi oleh orang lain yang secara politis ada susupan kepentingan. Dan aksi yang semacam ini saya tidak pernah bersimpati apalagi mengambil tindakan jangan berharap,” tegasnya

Ia menilai, aksi yang hadir 5 orang atau 10 orang ini bukan representasi Masyarakat, karena masyarakat Halbar itu jumlahnya kurang lebih 136  ribu jiwa,

“Ko 5 orang atau 10  orang apakah ini merepsentasi 136  ribu jiwa penduduk Halbar inikan aneh. 5 orang atau 10 orang yang aksi bilang ini atas nama masyarakat Halbar,” urai Bupati

Lebih jauh, politisi Demokrat ini menjelaskan, oknum atau masa dalam aksi yang mengatasnamakan nama GMKI dan GMNI adalah pembohongan.

“Karna saya telepon Ketua GMKI  Halbar saudara Fandi yang bersangkutan bilang GMKI tidak ikut aksi. Demikianlan pulah oknum yang mengatasnama GMNI Halbar saya komunukasi dari GMNI Provinsi yang bersangkutan bilang GMNI Halbar juga tidak ikut aksi,” jelasnya

“Inikan patut di pertanyakan Oknum oknum OKP yang tidak jelas identitasnya aspek legalstending dari masing masing oknum yang mengatasnamakan OKP,” sambung politisi Demokrat.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini,  juga meminta kepada pihak Kepolisian setiap ada pemberitahuan aksi lalu kemudian mengatasnamakan OKP hendaknya di kroacek legalstending oknum-oknum tersebut

“ jika aksi pihak Kepolisian harus cek yang mengatasnamakan OKP harus di pastikan legalstending secara Kelembagaannya,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Tanggapi Tuntutan OKP, Bupati James Uang: Aksi Tersebut Diduga Suruhan Orang pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal tersebut disuarakan karena dinilai Bupati James Uang terkesan melindungi Direktur RSUD Jailolo. Demonstrasi tersebut dilakukan di depan RSUD Jailolo, tampak terlihat Bupati James Uang berada di area tersebut namun tak melayani masa aksi dan berlalu pergi secara sembunyi. Hal itu memicuh masa aksi sehingga beralih menggelar protes di depan Kantor Bupati Halmahera Barat, (21/11/2023) .

Menurut Kordinator Masa aksi Marick Pangaluli mengatakan, Rumah Sakit pada umumnya merupakan titik fital dalam suatu Negara, melihat peran rumah sakit baik dari Negara sampai skala lokal seharusnya berperan penting dalam sector kesehatan masyarakat.

Begitupun Rumah Sakit Umum Daerah juga sangat berpengaruh dalam menunjang program Kesehatan di tingkat lokal atau tingkat daerah. Di Halmahera barat sendiri Saat terpilihnya James Uang dan Djufri Muhammad sebagai bupati dan wakil bupati Halmahera barat.

“Ada janji politik yang kemudian dipakai sebagai senjata politik pada masa kampanye, yakni Hal-bar Sehat. Hanya saja pada pada masa kemimpinan mereka Implementasi dari halbar sehat masih sangat pincang dalam prosesnya, dan bupati tidak mau bertemu dengan kami dan terkesan melindungi Direktur, Bupati seperti banci dan pengecut,” ungkapnya.

Marick menjelaskan, Untuk menunjang program Halbar sehat sudah tentu dibutuhkan keseriusan dari pihak rumah sakit, hanya saja menurut hematnya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah tidak memahami konsep halbar sehat secara baik, dikarenakan sudah banyak temuan dari hasil advokasi.

“RSUD dalam pelayananya masih dinilai buruk, ada sikap arogansi tenaga kesehatan yang masi dipraktekan pada saat proses pelayanan pasien dan bahkan keluarga pasien, Apalagi pasien yang masuk Rumah sakit Menggunakan BPJS,” jelasnya.

Marick memaparkan, Bukan hanya arogansi tenaga kesehatan saja yang menjadi masalah, system pengelolaan rumah sakit juga terbilang buruk apalagi soal jam kerja dokter spesialis yang masih tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan, dikarenakan beberapa dokter spesialisyang masih mengambil job selain di RSUD.

“padahal kita tau secara bersama bahwa ada bayaran tambahan setiap dokter spesialis pertahunya di bayar sebesar 100 juta oleh daerah,” paparnya.

Diluar dari system pengelolaan jam ada juga masalah lainya yakni fasilitas rumah sakit yang tidak memadai alhasil kebanyakan pasien yang masuk ke Rumah Sakit Daerah dirujuk keluar Daerah akibat dari ketersediaan fasilitas yang kurang, baik fasilitas medis sampai pada ketersediaan obat-obatan.

Akibatnya, Marick bilang, telah terjadi beberapa kasus kelalaian rumah sakit yang merenggut nyawa pasien. ini merupakan tanggung jawab penuh dari Direktur Rumah sakit dikarenakan tidak mampu Mengelolah RSUD Halbar secara baik.

“kenaikan agreditas rumah sakit yang awalnya tipe C menunju kenaikan tingkat agreditasnya, isu yang kemudian menjadi komsumsi public bahwasanya ada dana yang dialokasikan dari daerah untuk kenaikan agreditas rumah sakit kurang lebih 750 juta,” jelasnya.

Menurutnya, ada upaya pembohongan public yang dilakukan oleh RSUD dalam menyambut proses kenaikan agreditas, dikarenakan selama direktur RSUD dilantik sampai pada hari ini tidak ada kepedulian nyata yang dilakukan untuk merubah kebobrokan Sistem dalam rumah sakit, hanya karena adanya kepentingan agreditas pihak Daerah dan rumah sakit mulai berupayah untuk menghadirkan fasilitas rumah sakit dan upayah untuk membangun rumah sakit.

“Bagi kami ini merupakan kepedulian palsu.Diluar dari masalah RSUD, ada juga masalah lain yang tidak terlepas dari masalah kesehatan. Yakni kasus tender obat 2,2 milyar yang melibatkan dinas kesehatan. Menurut pencermatan kami ada indikasi korupsi yang terjadi dalam kasus tender obat 2,2 milyar tersebut” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi 

Artikel Desak Direktur RSUD Jailolo Dicopot, Masa Aksi Sebut Bupati James Uang “Banci” pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Salah seorang orator dari GMNI Halbar Reinhard Matero dalam orasinya mengatakan, pada proses berjalannya masa kampanye dahulu pasangan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) ada 15 program prioritas yang dipakai sebagai senjata ampuh dalam memenangkan pergulatan politik di tahun 2020.

Menurutnya, 15 program prioritas yang ditawarkan oleh Bupati James Uang  dan Wakil Bupati Djufri Muhamad seharusnya menjadi solusi dari penderitaan masyarakat Halmahera Barat akan tetapi pada proses berjalannya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dinilai gagal.

“Lima belas program prioritas yang di tawarkan pada masyarakat terkesannya hanya sebatas surga telinga semata. Baik dari program Halbar sehat yang sampai saat ini implementasinya masih kasat mata, fasilitas rumah sakit yang tidak begitu memadai, pelayanan rumah sakit yang buruk,”cetusnya.

Ia menyebutkan, Kekurangan dokter spesialis yang mumpuni dalam bidangnya sampai pada tata kelola rumah sakit yang carut marut. Bukan hanya itu saja. keseluruhan dari 15 program prioritas James Uang dan Djufri Muhamad dianggap gagal dalam proses implementasinya.

Dibeberkan, masalah lainya yang menjadi pengkajian OKP bahwa ada arogansi kepemimpinan yang di tunjukan oleh Bupati Halmahera Barat, sebab telah teridentifikasi adanya indikasi pemanfaatan hak kepala daerah dalam mengintervensi pengelolaan dana desa yakni dengan mengarahkan setiap desa harus mengalokasikan anggaran Dana desa untuk membeli sapi kurban pada 2021 kemarin.

Selain itu Ketua Cabang GMNI Halbar Marinus Pangulili dalam orasinya mengatakan, program prioritas dinilai gagal diantaranya program Halbar Terang, Program Halbar Berdering, Program Halbar Sehat dan juga program Halbar Cerdas.

“Halbar Sehat Yang terjadi di RSUD Jailolo itu fasilitas tidak lengkap sehingga Bupati saja memilih berobat di Rumah Sakit di daerah Jawa,”ungkapnya.

Ia juga menyentil terkait Anggaran PEN itu bukan diperuntukkan membangun infrastruktur tetapi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional itu untuk swadaya masyarakat yang terdampak covid-19.

“Jadi bagi kami anggaran PEN tidak tepat sasaran, pembangunan Infrastruktur tidak mendatangkan PAD untuk daerah itu sendiri,”jelasnya

Ia berharap Ini menjadi sebuah catatan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar

“Tidak sampai disitu saja, baru-baru ini hangat diperbincangkan oleh seluruh elemen masyarakat halmahera barat bahwa alokasi anggran PEN dinilai tidak sesuai dengan keadaan objektif pembangunan di Halmahera Barat. Alokasi anggaran PEN dalam pembuatan ruang terbuka hijau sasadu lamo memakan anggaran yang terbilang begitu besar, kurang lebih Rp.8 miliar lebih di habiskan untuk pembuatan taman yang secara asas manfaatnya tidak menyentuh langsung dengan kepentingan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,”paparnya.

Padahal menurutnya, pihaknya tahu bersama bahwa pinjaman PEN seharusnya di peruntukkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid-19. akan tetapi pada aktualisasinya alokasi anggaran PEN tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Maka dari itu kami dapat berkesimpulan bahwa James Uang dan Djufri jufri muhamad gagal dalam menakhodai Halmahera Barat menuju pada kesajahtraan masyarakat,”tutupnya.

Massa aksi juga beberkan beberapa tuntutan diantaranya.

1. Evaluasi buat dan wakil Bupati terkait gagalnya 15 prioritas jujur

2. Mendesak Kejari hal-bar dan Polres hal-bar tuntaskan indikasi temuan anggran PEN

3. Efektifkan pelayanan publik di Halmahera Barat

4. Bupati HalBar setop mengintervensi dana desa

5. Mendesak Pemda Halbar menyelesaikan masalah nelayan di kecamatan ibu.

6. Jujur gagal total (gatal)

7. Dpr Halbar mati fungsi

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Dinilai Gagal Implemtasi Janji Cipayung Plus Desak James-Djufri Turun Jabatan pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Tuntutan tersebut disuarakan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kom-Malut, dalam aksi yang dilaksanakan di depan Kantor Kemendes PDTT, Jumat, 03 Februari 2023.

“Berdasarkan intruksi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada 165 Kepala Desa di Halmahera Barat, tentu hal ini Termasuk penyalahgunaan Anggaran DD yang bertentangan langsung dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 40 Tahun 2014, Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2021, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendesa Nomor 21 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20Tahun 2018,”ungkap Novit, dalam rilisnya Jumat (3/2/23).

Koordinator Lapangan Kommalut, Novit menyampaikan, Hukum di Indonesia masih menunjukan ketimpangan keadilan. hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan wewenang tertinggi di asia.

“Dalam hal ini penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah pemangku kebijakan ataupun penguasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan pribadi maupun kelompok dan juga melawan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,”tutur Novit

Menurut Novit, dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada Bupati Halmahera Barat James Uang dan Wakil Bupati Jufri Muhammad yakni terkait dengan pembelian Sapi Qurban yang menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Dikatakan, Dalam kasus tersebut terselip janji yang dibuat oleh Bupati bahwa akan membuat suatu regulasi atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan pembelian Sapi Qurban yang menggunakan anggaran DD sehingga dari 165 Kepala Desa berani mengambil keputusan untuk menggelontorkan anggaran dana desa untuk pembelian tersebut.

“Perlu diketuhui bahwa untuk setiap desa yang menggelontorkan anggaran itu bervariasi sesuai dengan berat bobot sapi, ada yang dianggarkan sekitar 18 juta hingga 19 juta dari 165 desa, sehingga kerugian terhadap penyalaguanaan keuangan negara ini ditaksir Rp. 2.79 M lebih,”bebernya.

Novit mengemukakan, Pihaknya menilai penyalahgunaan wewenang kekuasaan serta penyalahgunaan anggaran Dana Desa pada tahun 2021 itu harus diseriusi oleh Lembaga terkait serta Kementerian Desa.

“Harus segera mengusut kasus pengadaan sapi qurban melalui anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang merupakan pelanggaran hukum serta merugikan masyarakat Halmahera Barat,”tegasnya.

Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi sesegera mengambil alih kasus penyalahgunaan anggaran dana desa, serta memanggil dan memeriksa Bupati Halbar, James Uang dan Wakil Bupati Jufri Muhammad, terkait dengan penyalahgunaan wewenang kekuasaan serta penyalahgunaan anggaran dana desa untuk pengadaan sapi qurban pada tahun 2021 lalu.

“Bupati dan Wakil Bupati sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang telah dilakukan, sebab mereka berdua merupakan aktor dibalik pelanggaran hukum tersebut,”desak Novit.

Penulis : Tim

Editor   : Redaksi

Artikel Kom-Malut Desak Kemendes PDTT Usut Tuntas Kasus Pengadaan Hewan Kurban di Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Aksi tersebut, berlangsung di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Halbar, Senin (30/1/2023).

Koordinator Aksi Andri Umar, saat ditemui menyampaikan, masyarakat Pabos sangat menolak dengan kehadiran PT. Geo Dipa Energi, karena kahadiran perusahaan tersebut tidak menjadi solusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat halbar apalagi masyarakat sekitar.

“Kami menolak kahadiran PT Geo Dipa yang dilakukan oleh Pemda Halmahera Barat (James Uang – Djufri Muhamad) karena bagi kami itu bukan solusi yang baik bagi masyarakat sekitar,”ungkap Andri.

Andri juga mengatakan, masyarakat Pabos pada umumnya sejak dahulu sampai sekarang dihidupkan oleh hasil alam yaitu perikanan, pertanian, pala, cengkah serta kelapa bukan perusahaan.

“Pemda halbar saat ini khususnya masterplan perputaran ekonomi itu tidak ada, sehingga solusi terakhir Pemda adalah memasukan perusahaan,”tuturnya.

Ia juga mempertanyakan, kenapa Pemda halbar tidak mendirikan ekonomi mandiri, melainkan harus mendatangakan perusahaan. Menurutnya, apabila perusahaan ini masuk maka akan berdampak pada hasil perikanan serta pertanian, karena sistemnya adalah pengoboran, sehingga yang menjadi ketakutan warga adalah terjadinya ledakan.

“Apabila pemda dan DPRD tidak menyelesaikan hal ini maka kami akan datang lebih banyak lagi, dan kami sangat menolak terkait kebijakan pemerintah daerah saat ini,”pungkasnya.

Berikut Tuntutan Mahasiswa dan masyarakat 4 desa.

1. Desak Pemda Halbar Untuk Tidak memasukan panas bumi di halbar

2. hentikan pemda halbar untuk tidak bekerjasama dengan pihak ESDM BUMN dan PT Geodipa

3. hentikan keraja kerja nyata dari pihak geodipa seperti survey, sosialisasi

4. pemda James dan Jufri gagal mengatur Halbar

5. jangan karena utang pribadi, masyarakat pabos dikorbankan.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Tolak Kehadiran PT. Geo Dipa, Mahasiswa Dan Warga 4 Desa Demo Pemda Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.