Desak Direktur RSUD Jailolo Dicopot, Masa Aksi Sebut Bupati James Uang “Banci”

Rabu, 22 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masa Aksi, || Foto: Elang

Masa Aksi, || Foto: Elang

Saloipost.id, Jailolo – Front Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan (OKP) yakni GMNI, GAMKI dan LMND menggelar Demostrasi mendesak terhadap Bupati James Uang untuk segera mencopot Direktur RSUD Jailolo, Noviayana Drakel dari jabatannya. Bahkan tak segan-segan salah satu masa aksi menyebut Bupati “Banci” atau pengecut sebagai pimpinan daerah.

Hal tersebut disuarakan karena dinilai Bupati James Uang terkesan melindungi Direktur RSUD Jailolo. Demonstrasi tersebut dilakukan di depan RSUD Jailolo, tampak terlihat Bupati James Uang berada di area tersebut namun tak melayani masa aksi dan berlalu pergi secara sembunyi. Hal itu memicuh masa aksi sehingga beralih menggelar protes di depan Kantor Bupati Halmahera Barat, (21/11/2023) .

Menurut Kordinator Masa aksi Marick Pangaluli mengatakan, Rumah Sakit pada umumnya merupakan titik fital dalam suatu Negara, melihat peran rumah sakit baik dari Negara sampai skala lokal seharusnya berperan penting dalam sector kesehatan masyarakat.

Begitupun Rumah Sakit Umum Daerah juga sangat berpengaruh dalam menunjang program Kesehatan di tingkat lokal atau tingkat daerah. Di Halmahera barat sendiri Saat terpilihnya James Uang dan Djufri Muhammad sebagai bupati dan wakil bupati Halmahera barat.

“Ada janji politik yang kemudian dipakai sebagai senjata politik pada masa kampanye, yakni Hal-bar Sehat. Hanya saja pada pada masa kemimpinan mereka Implementasi dari halbar sehat masih sangat pincang dalam prosesnya, dan bupati tidak mau bertemu dengan kami dan terkesan melindungi Direktur, Bupati seperti banci dan pengecut,” ungkapnya.

Baca Juga :  Gelar Safari Ramadan, Bupati Tegaskan Prioritas “Halbar Religius” Terus Ditingkatkan

Marick menjelaskan, Untuk menunjang program Halbar sehat sudah tentu dibutuhkan keseriusan dari pihak rumah sakit, hanya saja menurut hematnya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah tidak memahami konsep halbar sehat secara baik, dikarenakan sudah banyak temuan dari hasil advokasi.

“RSUD dalam pelayananya masih dinilai buruk, ada sikap arogansi tenaga kesehatan yang masi dipraktekan pada saat proses pelayanan pasien dan bahkan keluarga pasien, Apalagi pasien yang masuk Rumah sakit Menggunakan BPJS,” jelasnya.

Marick memaparkan, Bukan hanya arogansi tenaga kesehatan saja yang menjadi masalah, system pengelolaan rumah sakit juga terbilang buruk apalagi soal jam kerja dokter spesialis yang masih tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan, dikarenakan beberapa dokter spesialisyang masih mengambil job selain di RSUD.

“padahal kita tau secara bersama bahwa ada bayaran tambahan setiap dokter spesialis pertahunya di bayar sebesar 100 juta oleh daerah,” paparnya.

Diluar dari system pengelolaan jam ada juga masalah lainya yakni fasilitas rumah sakit yang tidak memadai alhasil kebanyakan pasien yang masuk ke Rumah Sakit Daerah dirujuk keluar Daerah akibat dari ketersediaan fasilitas yang kurang, baik fasilitas medis sampai pada ketersediaan obat-obatan.

Baca Juga :  Terima Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Malut, Bupati Minta OPD kooperatif Selama Pemeriksaan

Akibatnya, Marick bilang, telah terjadi beberapa kasus kelalaian rumah sakit yang merenggut nyawa pasien. ini merupakan tanggung jawab penuh dari Direktur Rumah sakit dikarenakan tidak mampu Mengelolah RSUD Halbar secara baik.

“kenaikan agreditas rumah sakit yang awalnya tipe C menunju kenaikan tingkat agreditasnya, isu yang kemudian menjadi komsumsi public bahwasanya ada dana yang dialokasikan dari daerah untuk kenaikan agreditas rumah sakit kurang lebih 750 juta,” jelasnya.

Menurutnya, ada upaya pembohongan public yang dilakukan oleh RSUD dalam menyambut proses kenaikan agreditas, dikarenakan selama direktur RSUD dilantik sampai pada hari ini tidak ada kepedulian nyata yang dilakukan untuk merubah kebobrokan Sistem dalam rumah sakit, hanya karena adanya kepentingan agreditas pihak Daerah dan rumah sakit mulai berupayah untuk menghadirkan fasilitas rumah sakit dan upayah untuk membangun rumah sakit.

“Bagi kami ini merupakan kepedulian palsu.Diluar dari masalah RSUD, ada juga masalah lain yang tidak terlepas dari masalah kesehatan. Yakni kasus tender obat 2,2 milyar yang melibatkan dinas kesehatan. Menurut pencermatan kami ada indikasi korupsi yang terjadi dalam kasus tender obat 2,2 milyar tersebut” pungkasnya.

 


Penulis: Elang

Editor  : Redaksi 

Berita Terkait

Dukung Kemandirian Pangan, Pemuda Muhammadiyah dan Polres Halbar Tanam Jagung
Berkah Ramadhan, PKK dan Majelis Taklim Desa Jalan Baru Berbagi Santunan
Proses Tender Sudah Selesai, Pembangunan Jembatan Kalibutu Minggu Depan Mulai Dikerjakan
Julius Marau Resmi Dilantik Sebagai PJ Sekda Halmahera Barat
Usung Jujur JiIid II di Pilkada Halbar 2024, DPP Hanura Resmi Keluarkan Rekomendasi Tahap Pertama
Camat Jalsel Hadiri Panen Komoditi Singkong Perdana di Desa Bobane Dano
Ketua Fraksi Hanura Desak Kejari Telusuri Dugaan Pemerasan oleh Istri Bupati Halbar
Para Kades Akui Bimtek TP PKK di Jakarta Dibiayai Melalui Dana Desa

Berita Terkait

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 18:01

Dukung Kemandirian Pangan, Pemuda Muhammadiyah dan Polres Halbar Tanam Jagung

Selasa, 25 Maret 2025 - 17:29

Berkah Ramadhan, PKK dan Majelis Taklim Desa Jalan Baru Berbagi Santunan

Rabu, 11 Desember 2024 - 18:17

Proses Tender Sudah Selesai, Pembangunan Jembatan Kalibutu Minggu Depan Mulai Dikerjakan

Jumat, 30 Agustus 2024 - 19:09

Julius Marau Resmi Dilantik Sebagai PJ Sekda Halmahera Barat

Jumat, 7 Juni 2024 - 22:20

Usung Jujur JiIid II di Pilkada Halbar 2024, DPP Hanura Resmi Keluarkan Rekomendasi Tahap Pertama

Berita Terbaru