Saloipost.id, Jailolo – Front Cipayung Plus yang tergabung LMND, GMKI, dan GMNI Halbar desak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat agar turun dari jabatan.
Salah seorang orator dari GMNI Halbar Reinhard Matero dalam orasinya mengatakan, pada proses berjalannya masa kampanye dahulu pasangan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) ada 15 program prioritas yang dipakai sebagai senjata ampuh dalam memenangkan pergulatan politik di tahun 2020.
Menurutnya, 15 program prioritas yang ditawarkan oleh Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad seharusnya menjadi solusi dari penderitaan masyarakat Halmahera Barat akan tetapi pada proses berjalannya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dinilai gagal.
“Lima belas program prioritas yang di tawarkan pada masyarakat terkesannya hanya sebatas surga telinga semata. Baik dari program Halbar sehat yang sampai saat ini implementasinya masih kasat mata, fasilitas rumah sakit yang tidak begitu memadai, pelayanan rumah sakit yang buruk,”cetusnya.
Ia menyebutkan, Kekurangan dokter spesialis yang mumpuni dalam bidangnya sampai pada tata kelola rumah sakit yang carut marut. Bukan hanya itu saja. keseluruhan dari 15 program prioritas James Uang dan Djufri Muhamad dianggap gagal dalam proses implementasinya.
Dibeberkan, masalah lainya yang menjadi pengkajian OKP bahwa ada arogansi kepemimpinan yang di tunjukan oleh Bupati Halmahera Barat, sebab telah teridentifikasi adanya indikasi pemanfaatan hak kepala daerah dalam mengintervensi pengelolaan dana desa yakni dengan mengarahkan setiap desa harus mengalokasikan anggaran Dana desa untuk membeli sapi kurban pada 2021 kemarin.
Selain itu Ketua Cabang GMNI Halbar Marinus Pangulili dalam orasinya mengatakan, program prioritas dinilai gagal diantaranya program Halbar Terang, Program Halbar Berdering, Program Halbar Sehat dan juga program Halbar Cerdas.
“Halbar Sehat Yang terjadi di RSUD Jailolo itu fasilitas tidak lengkap sehingga Bupati saja memilih berobat di Rumah Sakit di daerah Jawa,”ungkapnya.
Ia juga menyentil terkait Anggaran PEN itu bukan diperuntukkan membangun infrastruktur tetapi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional itu untuk swadaya masyarakat yang terdampak covid-19.
“Jadi bagi kami anggaran PEN tidak tepat sasaran, pembangunan Infrastruktur tidak mendatangkan PAD untuk daerah itu sendiri,”jelasnya
Ia berharap Ini menjadi sebuah catatan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar
“Tidak sampai disitu saja, baru-baru ini hangat diperbincangkan oleh seluruh elemen masyarakat halmahera barat bahwa alokasi anggran PEN dinilai tidak sesuai dengan keadaan objektif pembangunan di Halmahera Barat. Alokasi anggaran PEN dalam pembuatan ruang terbuka hijau sasadu lamo memakan anggaran yang terbilang begitu besar, kurang lebih Rp.8 miliar lebih di habiskan untuk pembuatan taman yang secara asas manfaatnya tidak menyentuh langsung dengan kepentingan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,”paparnya.
Padahal menurutnya, pihaknya tahu bersama bahwa pinjaman PEN seharusnya di peruntukkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid-19. akan tetapi pada aktualisasinya alokasi anggaran PEN tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Maka dari itu kami dapat berkesimpulan bahwa James Uang dan Djufri jufri muhamad gagal dalam menakhodai Halmahera Barat menuju pada kesajahtraan masyarakat,”tutupnya.
Massa aksi juga beberkan beberapa tuntutan diantaranya.
1. Evaluasi buat dan wakil Bupati terkait gagalnya 15 prioritas jujur
2. Mendesak Kejari hal-bar dan Polres hal-bar tuntaskan indikasi temuan anggran PEN
3. Efektifkan pelayanan publik di Halmahera Barat
4. Bupati HalBar setop mengintervensi dana desa
5. Mendesak Pemda Halbar menyelesaikan masalah nelayan di kecamatan ibu.
6. Jujur gagal total (gatal)
7. Dpr Halbar mati fungsi
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
