Anggota komisi I, Mahdin Husein mengatakan, Dugaan pemerasan terhadap kepala desa yang menguras Dana Desa (DD) untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam APBdes itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2023, yang dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar daerah.

“Komisi satu sangat serius mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Istri Bupati Halbar, Meri Popala Uang,” ungkap anggota komisi I, Mahdin Husein, ketika diwawancarai di kantor DPRD Halbar, Selasa (4/7/2023).

Untuk itu, Mahdin mengaku dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Pihaknya kata dia, akan memanggil para kepala desa untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

“Dalam waktu dekat kami komisi 1 akan berkordinasi dengan pihak kejari, Kejati Dan kami akan memanggil kepala desa untuk melakukan rapat dengar pendapat,” akunya

Sekedar diketahui, Sebagian kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengaku kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Jakarta pekan lalu dibiayai melalui dana desa (DD) tahun anggaran 2023.

Kegiatan ini diduga diinstruksi dari ketua tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat kabupaten Meri Popala ke pihak kecamatan kemudian pihak kecamatan menindaklanjuti ke masing-masing kepala desa.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Komisi I Bakal Koordinasi Kejati Malut, Usut Tuntas Dugaan Pemerasan Istri Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“DD itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi karena penggunaan ini bermasalah maka saya meminta kepada Pemda untuk segera berkoordinasi dengan pihak hukum agar persoalan ini segera diselesaikan,” ungkap Atus ketika diwawancari, Jumat ( 5/8).

Sebelumnya, Kades Peot, Wandra Do Ismail diduga menggelapkan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020. Dugaan tersebut terungkap, setelah karyawan PT. Markindo Anugerah Citra Pratama yang merupakan mitra kerja tiba-tiba mencabut 9 unit tiang listrik yang terpasang di desa Peot.

Hal ini disampaikan Ketua BPD Desa Peot, Desis Lalas kepada Saloipost, Rabu (3/8/22) kemarin. Ia bilang, dalam laporan realisasi pemerintah desa terhadap BPD pada tahun 2020, tercatat anggaran lampu jalan sebesar Rp357.000.000 itu telah direalisasikan. Baca: Kades Peot Diduga Gelapkan DD Sebesar Rp200 Juta Lebih | Saloipost.id Edisi Kamis 4 Agustus 2022

Menanggapi hal itu, Atus menegaskan Pemda harus serius menangani kasus ini karena di dalam kontrak terdapat perjanjian menyangkut DD.

“Karena dalam kontrak itu ada perjanjian menyangkut dengan dana desa. Saya mengharapkan kepada pemerintah daerah, serius menangi persoalan ini,” cetusnya berharap.

Atus bilang, saat ini masyarakat dari desa tersebut sudah melakukan pengaduan melalui demonstrasi berulang kali. “Menyangkut dengan status kades Peot, sejauh ini sudah tiga kali pengaduan bahkan Masyarakat sudah 3 kali berdemo di DPRD,” sebutnya.

Atus menegaskan, selaku lembaga pengawasan, pihaknya bakal menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat. “Kami juga dari lembaga pengawasan, kami akan menindaklanjuti pengaduan yang sudah kami kantongi,” pungkas Politisi Gerindra itu.

Penulis: Elang
Editor: Redaksi

Artikel DPRD Meminta Pemda Halbar Segera Tuntaskan Kasus DD Desa Peot pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Pemda tidak serius mengurusi kodefikasi di Jaltim. Ini terlihat dari hasil konsultasi Komisi I di bagian Administrasi Desa dan bagian Administrasi Kewilayahan (Adwil), keterangannya berbelit-belit,” ungkap Ketua I, Joko Ahadi, ketika diwawancarai di kantor DPRD Halbar, Rabu (20/7)

Joko mengatakan, pasca keluarnya Permendagri, sampai saat ini penjelasan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Adwil ke Komisi I selalu berubah-rubah, dan ini berjalan sudah lebih dari satu tahun

“Kurangnya admistrasi dari desa tidak memenuhi syarat, sampai hari ini tidak ada kepastian mengeluarkan kodefikasi itu,” cetus Joko.

Politisi Golkar itu menegaskan, pada prinsipnya Pemda harus bertanggungjawab atas molornya proses kodefikasi ini. Warga 6 desa, katanya, sudah cukup lama menanti, namun itu bisa terwujud jika Pemda bertindak serius.

“Komisi I mempertanyakan kepada Pemda dalam hal ini Bagian Pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan dan memberi keyakinan terhadap warga 6 desa agar kodefikasi secepatnya keluar,” tandasnya.

Senada, Anggota Komisi I, Frangky Luang bahkan tidak segan-segan meminta kepada Bupati James Uang untuk mengevaluasi Kabag Pemerintahan

“Soal 6 desa Komisi I muak dengan Kabag Pemerintahan, jadi Komisi I meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi Kabag pemerintahan,” tegas Franky

Menurut Frangky, bukti ketidakseriusan Pemda itu terlihat ketika Tim Bina Pemerintahan Desa datang melakukan verifikasi di desa, tidak ada pengawalan dari Pemda termasuk Kabag Pemerintahan.

Di akhir wawancara Frangky mengaku, berapa bulan lalu, Komisi I sudah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah pusat. Berdasarkan keterangan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kata Frangky, semua proses kodefikasi sudah tuntas dan tinggal menunggu di meja Kemendagri.

“Soal kodefikasi di 6 desa itu sudah selesai urusan, namun itu semua tergantung pressure Pemda,” pungkas Politisi Demokrat ini.

Penulis: Elang / Editor: Tim Redaksi

Artikel Geram, Komisi I DPRD Nilai Pemda Halbar Tidak Serius Soal Kodefikasi 6 Desa pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Pengusulan enam desa itu, ternyata setelah diverifikasi yang lolos dalam verikasi untuk mendapat kodefikasi desa itu ada 3 desa yaitu desa Akelamo Kao, desa Ake Sahu dan desa Bobane Igo,” ungkap Atus Sandiang saat diwawancarai di sekret DPC Gerindra, Jumat (8/7).

Atus mengatakan, terkait status enam desa di Jaltim itu, Komisi l DPRD Halbar sudah berupaya berkonsultasi dengan Dirjen Bina Desa. “Kurang lebih delapan kali. Penjelasan dari pihak Dirjen Bina Desa, hasilnya sudah ada tanda-tanda baik,” katanya.

Dikatakan Atus, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, itu sudah diatur kuota desa yang masuk dalam satu kecamatan untuk dimekarkan. “Perintah UU Nomor 6 itu, satu kecamatan harus memerlukan 10 desa,” sebutnya.

Atas dasar itu, tegas Atus, Komisi I berkomitmen agar dusun Bangkok di desa Dodinga dan dusun Jiri-jiri di desa Akelaha harus dimekarkan sehingga upaya pemekaran Jaltim sebagai Kecamatan bisa terwujud

“Sudah jadi lima desa, di tambah lagi dengan desa Riorio Bati, desa Tabadamai dan desa Toniku itu sebentar nanti digabungkan menjadi Jailolo Timur dan itu perintah UU,” bebernya

“Penjelasan Dirjen Bina Desa ini, maka saya meminta kepada pemerintah daerah serius untuk melihat ini,” sambung Politisi Gerindra ini.

Ditambahkan Atus, konsultasi Komisi I yang terakhir di Pemerintah Pusat (Pempus) itu oleh pihak Dirjen Bina Desa mengatakan bahwa tugas mereka (Pempus) sudah selesai.

Di akhir wawancara, Atus juga mengaku Komisi I telah berkonsultasi dengan Bupati Halbar, James Uang pada Kamis kemarin, dan hasilnya Bupati mengiyakan untuk bertemu langsung dengan Menteri dalam Negeri (Mendagri) agar secepatnya mengeluarkan kodefikasi desa tersebut.

“DPRD Komisi I bersama Bupati, Wakil Bupati, Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukum, kami berbondong-bondong ke Jakarta langsung audiens dengan Menteri Dalam Negeri untuk secepatnya mengeluarkan kodefikasi desa-desa ini,” tandasnya Sekretaris DPC Partai Gerindra ini.

Penulis: Elang / Editor: Redaksi

Artikel Gencar Konsultasi ke Kemendagri, Kodefikasi 3 Desa di Jaltim Lolos Verifikasi pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I, Tamin Ilan Abanun saat dihubungi saloipost.id via WhatsApp, Kamis (16/6). Ia menyebut, Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Joko Ahadi, ditambah dengan 3 anggota yaitu, Tamin Ilan Abanun, Atus Sandiang, dan Frangki Luang, serta 1 staf, Novita Sudarsono.

“Kalau di RDP nanti hasilnya bahwa ini memang benar-benar tindakan Camat maka kami Komisi I akan mengeluarkan rekomendasi ke Pemda untuk segera mengevaluasi Camat Tabaru karena tidak taat kepada peraturan perundang undangan dalam menjalankan tugas,” tegas Tamin.

Ia mengaku, sampai saat pihaknya melakukan Sidak, kantor desa Borona masih dalam kondisi pintunya dipalang. Karena kondisi tersebut, pihaknya berserta Sekretaris Desa dan 3 orang perangkat desa yang diberhentikan mengadakan pertemuan singkat di salah satu rumah warga.

“Karena kemarahan masyarakat, maka kantor desa belum bisa dibuka,” sebutnya.

Ia mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa memang benar Camat secara sepihak melakukan tindakan pemberhentian itu. “Dari diskusi kami, memang benar yang melakukan tindakan barbar itu adalah camat sendiri dan menurut kepala desa beliau tidak menandatangani surat pemberhentian tersebut,” jelasnya.

Lebih miris lagi, lanjut Tamin, tindakan Camat itu bukan hanya dilakukan di desa Borona, tetapi di 7 desa di Kecamatan Tabaru juga mengalami hal yang sama. Salah satunya di desa Sangaji Nyeku.

“Kami setelah dari Borona mencoba mampir sebentar di kantor desa Sangaji Nyekue, tapi kepala desanya tidak ada, hanya salah satu kaur. Setelah kami mencari tau kebenarannya, menurut salah satu kaur desa Sangaji Nyeku bahwa benar telah dilakukan pemberhentian 2 kaur di desa Sangaji nyeku,” kata Ketua Bapemperda ini

Ia menyebut, tindakan Camat tersebut selain melanggar Perda No 8 tahun 2016, yang bersangkutan juga telah mengabaikan asas materi muatan Perda yakni asas Keadilan, Kekeluargaan, Bhineka Tunggal Ika dan lainnya.

“Ketidaktaatan inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan komisi 1 dlm mengeluarkan rekomendasi nanti,” ucapnya.

“Saya pribadi sangat prihatin dengan perilaku camat ini, sebab Perda No.8 Tahun 2016 itu adalah produk Pemda yg diturunkan dari Peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, dibuat untuk ditaati tapi ini dilanggar oleh camat tanpa ada beban sedikit pun,” tegasnya lagi.

Ia mengaku, pihaknya tetap mengawal masalah ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari fungsi pengawasan DPRD yang kemudian diwujudkan dalam penegakan aturan. Ia menyebut lagi, dalam rangka “DIAHI HALBAR”, maka DPRD khususnya Komisi I tidak mau kecolongan, apalagi terkait dengan fungsi pengawasan.

“Kami akan tetap mengawal tindakan Camat Tabaru yang barbar ini hingga para kaur atau perangkat desa yg ada di 7 desa di wilayah Kecamatan Tabaru mendapatkan keadilan,” tandasnya.

Pewarta: Elang | Editor: Redaksi

Artikel Usai Sidak, Komisi I DPRD Halbar Rencanakan RDP Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Borona pertama kali tampil pada Saloipost.id.