SALOIPOST.Id, Jailolo – DPRD Komisi I geram dengan kinerja Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat (Halbar) terkait pengurusan kodefikasi 6 desa yang sejauh ini belum ada kejelasan.
“Pemda tidak serius mengurusi kodefikasi di Jaltim. Ini terlihat dari hasil konsultasi Komisi I di bagian Administrasi Desa dan bagian Administrasi Kewilayahan (Adwil), keterangannya berbelit-belit,” ungkap Ketua I, Joko Ahadi, ketika diwawancarai di kantor DPRD Halbar, Rabu (20/7)
Joko mengatakan, pasca keluarnya Permendagri, sampai saat ini penjelasan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Adwil ke Komisi I selalu berubah-rubah, dan ini berjalan sudah lebih dari satu tahun
“Kurangnya admistrasi dari desa tidak memenuhi syarat, sampai hari ini tidak ada kepastian mengeluarkan kodefikasi itu,” cetus Joko.
Politisi Golkar itu menegaskan, pada prinsipnya Pemda harus bertanggungjawab atas molornya proses kodefikasi ini. Warga 6 desa, katanya, sudah cukup lama menanti, namun itu bisa terwujud jika Pemda bertindak serius.
“Komisi I mempertanyakan kepada Pemda dalam hal ini Bagian Pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan dan memberi keyakinan terhadap warga 6 desa agar kodefikasi secepatnya keluar,” tandasnya.
Senada, Anggota Komisi I, Frangky Luang bahkan tidak segan-segan meminta kepada Bupati James Uang untuk mengevaluasi Kabag Pemerintahan
“Soal 6 desa Komisi I muak dengan Kabag Pemerintahan, jadi Komisi I meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi Kabag pemerintahan,” tegas Franky
Menurut Frangky, bukti ketidakseriusan Pemda itu terlihat ketika Tim Bina Pemerintahan Desa datang melakukan verifikasi di desa, tidak ada pengawalan dari Pemda termasuk Kabag Pemerintahan.
Di akhir wawancara Frangky mengaku, berapa bulan lalu, Komisi I sudah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah pusat. Berdasarkan keterangan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kata Frangky, semua proses kodefikasi sudah tuntas dan tinggal menunggu di meja Kemendagri.
“Soal kodefikasi di 6 desa itu sudah selesai urusan, namun itu semua tergantung pressure Pemda,” pungkas Politisi Demokrat ini.
Penulis: Elang / Editor: Tim Redaksi
