Kunjungan kerja itu sekaligus melakukan rapat bersama Bupati James Uang serta pimpinan OPD dan bendahara yang berlangsung di ruang rapat Baikole Kantor Bupati Halbar, Jumat (26/1/2024).

Diketahui Kegiatan kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara itu, guna memastikan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, dalam pertemuan itu Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara Marius Sirumapea mengungkap utang Pemda Halmahera Barat senilai Rp 329 miliar lebih.

Bupati Halmahera Barat, James Uang yang ditemui usai pertemuan menjelaskan, dalam pertemuan bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara itu hanya sekadar menyampaikan arahan kepada pimpinan OPD dan bendahara dalam rangka pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan tahun 2023.

“Jadi tadi beliau sampaikan arahan kepada pimpinan OPD, bendahara dan kasubag perencanaan agar supaya menghindari temuan-temuan begitu,” tuturnya.

Meski begitu, dia juga meminta pimpinan OPD agar supaya mengantisipasi terjadinya temuan tersebut. “Mereka (OPD) kan sudah tahu ke depan kan ada pemeriksaan BPK, mestinya kan OPD itu sudah harus mengantisipasi kondisi itu sehingga jangan setiap tahun selalu saja ada temuan,” katanya.

“Diharapkan dengan arahan Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara tadi, muda mudahan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depan,” tambahnya.

Disentil soal utang Pemda Halbar yang diungkapkan BPK RI Maluku Utara senilai Rp 329 miliar tersebut, Bupati sebut itu termasuk utang bawahan pemerintah sebelumnya senilai Rp 135 miliar.

“Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara bahwa nanti skema untuk membayar utang itu tunggu kita punya DBH masuk,” terangnya.

Politisi Demokrat ini menambahkan, dari DBH kurang bayar senilai Rp 55 miliar sedangkan DBH leguler senilai Rp 57 miliar. “Jadi kalau sudah masuk muda mudahan kita bisa bayar secara cicil begitu,” ujarnya.

“Nah Insya Allah kalau Pilkada ini kemudian kita terpilih ulang maka 2025 itu kita eksis bayar. Jadi yang namanya DAU itu tidak ada kegiatan fisik lagi tapi kita fokus membayar utang supaya tuntas,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Utang Pemkab Halmahera Barat Capai 329 Miliar, DBH Jadi Solusi Pembayaran pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pembukaan Konas VI bertajuk “Bergerak Bersama Menuju Pembebasan dan Transformasi” itu berlangsung di Gereja GMIH Elim, Desa Balisoan, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Jumat (10/11/2023).

Konas tersebut dihadiri Bupati Halmahera Barat, James Uang, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indra Gunawan, Ketua BPP Peruati, Darwita Purba, serta 19 Badan Pengurus Daerah (BPD) Peruati.

Bupati James Uang, dalam kesempatan itu, mengaku selaku tuan rumah, ia sangat berterimakasih kepada Badan Pengurus Pusat Peruati karena telah memilih dan menetapkan Halmahera Barat, sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Nasional ke VI.

“Karena saya percaya, meski pun sementara, namun kehadiran ratusan peserta akan memiliki dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar. Karena sekitar 2 atau 300 orang akan berada di sini selama beberapa hari yang tentunya mereka akan membelanjakan rupiah mereka,”tutur James.

James menambahkan, nantinya ada rekomendasi kritis dari forum ini kepada Pemerintah setempat dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dikesempatan yang sama, Ketua BPP Peruati, Darwita Purba menyampaikan, Konas ke VI ini merupakan hasil keputusan dari Konas yang ke IV di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dimana Halmahera Barat terpilih sebagai tuan rumah.

Konas ini, kata Darwita, ada kesempatan bagi pihaknya untuk belajar bersama tentang isu teologi yang sedang berkembang, isu perempuan di kalangan masyarakat.

“Agenda selanjutnya adalah kita berikan laporan pertanggungjawaban dan kemuadian periodesasi kepengurusan nasional,”tandasnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Konas Peruati ke VI, Mery Popala mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Halmahera Barat, yang telah membantu menyukseskan kegiatan tersebut.

“Terimakasih atas dukungan moril maupun dana. Karena jika tidak maka kami tidak bisa menyukseskan kegiatan ini. Karena ini Kongres Nasional yang dihadiri peserta dari Sabang sampai Merauke,”sebutnya.

Selain itu, Mery juga menyatakan, bahwa Peruati Cabang Halmahera Barat, akan merekomendasikan kepada forum ini terkait kepentingan-kepentingan kaum Perempuan dan masyarakat terkhusus di Halmahera Barat, serta Maluku Utara, pada umumnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Terpilih Sebagai Tuan Rumah, Konas VI Peruati di Halmahera Barat Resmi Dibuka pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Kedatangan Bupati James Uang itu menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Pasalnya beberapa hari sebelumnya, tepat pada Kamis (10/8/2023), pihak Kejari telah menetapkan 2 tersangka kasus korupsi jual beli lahan.

Bahkan sempat dikabarkan, bahwa kedatangan Bupati James Uang ke Kejari, guna memenuhi panggilan pemeriksaan kasus tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati James Uang angkat bicara terkait kedatangannya ke Kejari Halmahera Barat.

James membantah informasi tersebut. Ia mengatakan, kedatangannya ke Kejari dalam rangka bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat Kusuma Jaya Bulo guna membahas terkait Upacara 17 Agustus HUT Kemerdekaan RI ke-78.

“Sebelumnya kan ada miskomunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Kejari. Jadi ini kan mau 17 Agustus, jadi Saya bersilaturahmi sekaligus mengundang beliau ikut 17 Agustus sebagai Forkopimda, itu aja titik,”tuturnya ketika dikonfirmasi saat keluar dari Kantor Kejari, Senin sore tadi, (14/8/2023).

Politisi Demokrat itu mengaku, kedatangannya direspon dengan baik oleh Kepala Kejari Halmahera Barat.

Ditanya terkait informasi panggilan dari pihak Kejaksaan, James mengaku belum ada surat panggilan dari Kejari Halmahera Barat.

Sementara Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Edi Jubang membenarkan pernyataan Bupati James Uang.

“Iya, undang langsung Pak Kajari untuk hadir nanti 17 Agustus sesama Forkopimda. Ini bukan panggilan, Pak Bupati Inisiatif sendiri datang silaturahmi dengan Pak Kajari. Respon Pak Kajari sendiri bagus, kan sesama Forkpimda,”katanya.

Meski begitu, Edi mengaku pihaknya bakal memanggil Bupati Halmahera Barat James Uang. Namun Edi tidak memberitahukan secara pasti maksud panggilan yang bakal dilayangkan itu.

“Memang bakalan ada, tetapi belum,”pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Usai Penetapan Tersangka Kasus Lahan, Bupati Halbar Silaturahmi ke Kejari  pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Nanti sudah akan saya panggil Direktur, untuk bicarakan ini,” ungkap JU ketika dikonfirmasi melalui Via WhatsAp, Selasa, (21/3/2023)

Menurutnya, terkait pengadaan obat-obatan itu sudah di atur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bahkan sudah dianggarkan. Namun kata JU,  jika anggaran yang sudah disediakan belum cukup maka akan ditambahkan.

“Obat obatan itu kan lewat dana blut,
Tapi kalau itu di rasa tidak cukup nanti  di bahas penambahan anggaran bersama Pemda dan DPRD,” paparnya

Politisi Demokrat itu mengaku, pemerintah daerah pada dasarnya tidak menginginkan pelayanan apapun terhadap masyarakat berjalan pincang, apalagi soal kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Dokter maupun para Nakes.

“Pemda selama ini alokasikan gaji dan Insentif Para Dokter dan tenaga Nakes,” akunya

Untuk itu, mantan Anggota DPRD 4 Periode itu menegaskan, bakal memanggil direktur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan. dan Setelah itu, kata dia, bakal meminta persetujuan terhadap lembaga DPRD Agar dipergeseran ini dapat diakomodir sehingga kelangkaan obat di RSUD dapat segera diatasi.

“Solusinya tinggal panggil direktur dan mengatahui berapa biaya yang harus ditambahkan, Lalu saya perintahkan TAPD untuk di bicarakan. Dan setelah itu minta persetujuan pimpinan DPRD untuk menyetujui lalu dipergeseran bisa melakukan penambahan anggaran pengadaan obat,” Pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Bupati Bakal Panggil Direktur RSUD Atas Pengakuan Minimnya Bantuan Pemda pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Selaku pejabat pembina kepegawaian, Bupati JU memastikan bawahannya yang berinisial BB yang saat ini sebagai kepala bidang (Kabid) disalah satu dinas itu akan dicopot dari jabatannya. Bahkan, Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan BB juga akan dipindahkan dari dinas tersebut.

“Pasti dia akan diganti,” singkat JU saat dikonfirmasi melalui whatsapp, Jumat (10/3/2023).

Diberitakan sebelumnya, pegawai honorer di salah satu instansi di lingkup Pemda Halbar, berinisial R (27) diduga dilecehkan secara verbal oleh atasannya berinisial BB.

Peristiwa itu terjadi pada, Senin (6/3/2923) kemarin, sekitar pukul 10. 00 WIT. kala itu BB yang juga kepala bidang ini memanggil dirinya untuk masuk ke ruang kerjanya dan pura-pura menanyakan keadaan keluarga R.

Setelah itu, dia mengajak R untuk pergi ke salah satu penginapan yang berada di desa Acango, Kecamatan Jailolo.

“Saya dipanggil masuk di ruang kerjanya dan ajak pergi di penginapan, dan saya tanya untuk apa ke penginapan, Dia (Kabid) bilang cuma jalan-jalan,” akuh R, Jumat (10/3/2023).

Lanjut R, saat mendengar ajakan itu ia langsung merespon dengan nada tinggi, BB yang panik meminta R memelankan nada suara karena khawatir didengar oleh orang-orang di luar ruangan.

“Kabid spontan bilang pelan-pelan saja jangan teriak nanti orang di luar dengar, setelah itu saya langsung keluar dari ruangan,” terangnya.

Setelah kejadian itu, BB mendatangi rumah orang tua R yang berada di Desa Galala, Kecamatan Jailolo untuk meminta maaf atas sikapnya terhadap R.

“Dia datang minta maaf akan tetapi secara batin dan psikologi dari pihak keluarga maupun saya tidak mau memaafkan, saya ingin tuntut atas tindakan yang tidak bermoral tersebut,” tegas R.

Ia lantas menceritakan insiden tak mengenakan itu kepada sang suami. Alhasil, pada sore hari suaminya memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke SPKT Polres Halbar dan telah dimediasi pada, Kamis (9/3/2023).

Meskipun begitu, R menilai, pejabat yang tidak bermoral seperti itu harus ditindak tegas, bila perlu diberhentikan dari instansi tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan terutama terhadap staf pegawai perempuan lainnya.

Penulis : Tim

Editor   : Redaksi 

Artikel Bupati Bakal Copot Oknum Kabid Yang Terseret Kasus Dugaan Pelecehan Seksual pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Itu Fatal. Apakah ini arahan direktur atau ini inisiatif tenaga kesehatan itu sendiri, kalau itu perintah direktur maka harus diberi sanksi  karena itu tidak boleh, masa rumah sakit kalian berjoget,” ungkap JU ketika diwawancarai usai mengikuti acara Isra Miraj di aula Bidadari Kantor Bupati Halbar, Selasa, (21/2/2023)

Menurut JU, yang dilakukan oleh pihak RSUD itu tidak wajar, masa di dalam ruangan ada pasien-pasien, tapi mereka (pihak RSUD) malah pesta joget-joget di luar. JU mengaku, hari itu (HUT RSUD) setahu dirinya hanya  kegiatan senam bukan joget-joget.

“Itu yang saya bilang kadang-kadang tidak tahu bedakan mana tempat publik dan mana tempat khusus, apalagi ini RS,” sesalnya

Peristiwa meninggalnya bayi itu, katanya, harus menjadi pembelajaran berharga buat semua pihak sehingga kedepan tidak terjadi lagi. JU juga mengharapkan masyarakat harus punya kesadaran soal kesehatan, diantaranya ikuti proses dari awal misalnya kegiatan posyandu, proses mendeteksi bayi dalam kandungan.

“Jadi rumah sakit maupun masyarakat harus punya kesadaran yang sama,” pintanya.

“Saya akan benahi semua, baik para dokter, direktur, dan seluruh petugas dari puskesmas maupun rumah sakit harus ini dilakukan dengan baik,” pungkas Politisi Demokrat itu.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Aksi ‘Joget ala Tiktok’ di RSUD Jailolo, Bupati: Jika Itu Perintah Direktur maka Harus Diberi Sanksi pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Dari hasil Investigasi IDI ini barulah kita bisa pastikan penyebab kematian bayi tersebut. Atas dasar itu barulah saya mengambil langkah langkah evaluasi,” kata Bupati JU via WhatsApp, Senin (22/2).

Bupati JU mengatakan, aspirasi yang di sampaikan sejumlah massa aksi tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks berdemokrasi

“Pada prinsipnya saya menghargai itu karena ini adalah aspirasi. Tetapi saya juga perlu menegaskan bahwa pencopotan seorang pejabat pimpinan OPD dalan lingkup pemerintah daerah, tidak boleh di lakukan pencopotan hanya karna tekanan pihak pihak tertentu,” kata James

Ia bilang, pemberhentian seorang pimpinan OPD harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani.

Terkait peristiwa meningganya bayil saat proses persalinan pada Rabu (15/2) lalu, menurutnya JU, semua pihak tidak menghendaki itu, karena ini sebuah kelalaian dan akan menjadi pelajaran penting agar kedepan tidak terulang kembali.

Meski begitu, JU mengaku kasus ini sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Halbar yang melibatkan Direktur RSUD Jailolo, Dokter Spesialis Kandung dan orang tua bayi.

“Karena laporan yang saya peroleh dari hasil RDP tersebut pihak orangtua bayi sudah menerima setelah dr Spesialis dan Direktur memberi penjelasan,” katanya.

Sebagai informasi Sebelumnya, Novi Drakel didemo oleh sejumlah OKP karena dinilai gagal memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat dan tidak maksimal menjalankan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati yakni ‘Halbar Sehat’.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Respon Tuntutan Masa Aksi, Bupati JU: Menunggu Hasil IDI Barulah Evaluasi pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Ahmad Rumasukun, yang juga sebagai anggota DPD Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI) Provinsi Maluku Utara ini, meminta Kejari Halbar untuk tetap bersikap professional dan tegas terhadap kasus dugaan modifikasi atau perubahan bentuk mobil operasional dinas kesehatan Halbar.

Modifikasi atau perubahan bentuk mobil operasional Dinas Kesehatan, yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty beberapa waktu lalu, itu yang disinyalir atas perintah langsung dari Bupati Halbar James Uang.

Menurutnya, Kejari Halbar harus tegas, karena hal ini dipandang perlu karena dugaan tindak pidana tersebut, nampaknya telah jelas dimana modifikasi tersebut telah melanggar hukum dan dapat menyebabkan perubahan tipe secara tidak sah pada kendaraan yang dimaksud. dan tindakan tersebut, kata dia, dalam konteks hukum pidana dapat dikualifisir sebagai tindak pidana.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 277 juncto Pasal 316 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,” jelasnya. Saat di konfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa (20/12/22).

Selain itu Ahmad menyebutkan, hal tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 131 huruf E dan Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia juga menambahkan, sebagai pejabat publik baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang menduduki jabatan politik tertentu sepatutnya tidak boleh melakukan modifikasi atau perubahan bentuk kendaraan, yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Dirinya juga menjelaskan, Pejabat publik itu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelanggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan bukan justru menyuruh atau memerintahkan kepada bawahannya untuk memodifikasi atau merubah bentuk mobil operasional dinas.

“Tindakan menyuruh atau memerintahkan ini dalam doktrin hukum pidana dapat dimintai pertangungjawaban hukumnya sebagaimana doktrin penyertaan dalam hukum pidana menyatakan bahwa selain pelaku materiil atau materieel dader, terdapat juga orang yang menyuruh lakukan, orang yang bersama-sama turut serta melakukan dan orang yang menggerakkan atau menganjurkan,”ungkapnya.

Ia juga mengatakan, disamping konsep penyertaan, dikenal juga dengan pembantuan. Khusus mengenai orang yang menyuruh lakukan, disini berlaku postulat qui per alium facit per seipsum facere videtur yang artinya, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri.

“Lantas bagaimana dengan dugaan kasus a quo ? Untuk memastikan hal tersebut Kejaksaan Negeri Halmahera Barat harus professional dan tegas dalam tindakan penyelidikan dan penyidikannya, siapapun dia dan apapun jabatannya ketika memiliki peran atau keterlibatan dalam suatu kasus dugaan tindak pidana haruslah diperlakukan secara adil tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia juga meminta agar, proses penyelidikan dan penyidikan tidak boleh terhenti-henti atau tertunda-tunda karena alasan jabatan atau sejenisnya. Apabila dalam dugaan kasus a quo benar-benar ada keterlibatan atau peran dari Bupati Halbar, maka segera panggil Bupati Halmahera Barat untuk dimintai keterangannya. Apalagi faktanya Kendaraan tersebut adalah Aset Negara maupun Daerah.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tepat pada Pasal 1 huruf g, maka dapat dipastikan bahwa tindakan modifikasi atau perubahan bentuk mobil dinas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang.

“Disamping itu, berdasarkan keterangan Kadinkes Halbar Novelheins yang telah diperiksa sebelumnya yang pada pokok keterangannya menyatakan, mobil tersebut diubah dengan sebelumnya Kadinkes mengajukan izin tertulis ke Bupati yang langsung dibawa sendiri ke meja Bupati, terus dikasih suratnya kemudian dikatakan bahwa Bupati mengiyakan untuk melakukan perubahan pada bentuk mobil tersebut. Dengan Memperhatikan keterangan tersebut, dan dikaitkan dengan adagium favores ampliandi sunt; odia restringenda yang artinya, prasangka yang mungkin patut diselidiki lebih jauh,” cetusnya.

“Oleh sebab itu, peran atau keterlibatan Bupati Halmahera Barat patut diselidiki lebih jau oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, untuk itu segera lakukan proses hukum secara professional dan tegas dari tahap penyelidikan dan penyidikan guna membuat jelas dan terang-benderang dugaan tindak pidana yang dimaksud,”tambahnya.

Perlu diketahui, Mobil berwarna biru dengan plat merah dengan nomor polisi DG 8004 MP itu dimodifikasi pada September 2022 lalu, disalah satu bengkel di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo. Saat ini mobil itu digunakan Kadinkes Novelheins Sakalati sebagai mobil operasional perkantoran.

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi

Artikel Praktisi Hukum Desak Kejari Halbar Telusuri Keterlibatan Bupati James Dalam Modifikasi Mobil Dinkes pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hardi Hayyun, yang juga sebagai Ketua DPC Hanura Halmahera Barat, saat dihubungi melalui via WhatsApp (19/12) tadi malam mengungkapkan, ada kepala Dinas pada pemerintahan Bupati James Uang dan Djufri Muhammad (JUJUR) yang tidak menciptakan prestasi seperti Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty.

Menurutnya, Novelheins Sakalaty semenjak diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Halbar punya track record yang buruk hal ini dibuktikan dengan tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Tabaru yang sebelumnya kepala Puskesmas Tabaru dijabat oleh Novelheins itu sendiri.

Ia juga mengatakan, awal menjabat sebagai Plt. Kadinkes Novelheins juga bermasalah dalam melakukan tender obat dengan nominal anggaran yang cukup fantastis Rp.2,2 miliar yang sementara ini masalah telah ditangani oleh Polda Maluku Utara, sehingga terjadi kelangkaan obat pada setiap puskesmas beberapa waktu lalu.

Hardi juga menjelaskan, tidak sampai disitu saja Novelheins juga kembali berulah dengan melakukan perubahan bentuk pada mobil dinas operasional kesehatan, alias memodifikasi mobil yang sebelumnya dengan kap tertutup diubah menjadi kap terbuka, atau pick up dan masalah tersebut sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

“Saya juga sayangkan, Dinas kesehatan ini kan tipe B tapi merger dengan BKKBD dan sekarang membawahi Empat bidang, itu berarti setara dengan Dinas Tipe A. Tetapi dalam menentukan Pimpinan pada Dinas ini tanpa didahului dengan proses seleksi (Assessment),”sesalnya.

Ia juga menegaskan, seharusnya Bupati Halbar James Uang harus tegas dan berikan punishment terhadap pejabat yang sering berulah seperti ini. Bukan malah melakukan pembiaran terhadap kadis tersebut,

“Orang seperti ini bukan lagi menjadi kebutuhan daerah tapi akan menghancurkan Daerah, karena dapat mencitrakan pemerintahan yang sangat buruk,”cetusnya.

Penulis : Elang 

Editor : Redaksi 

Artikel Fraksi Hanura Nilai Bupati Halbar Hobi Pelihara Kepala Dinas Bermasalah pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Visi misi bupati James uang dan wakil bupati Djufri Muhammad, terkait dengan halbar berdering. saya dari fraksi PKB memantau secara langsung ada prestasi yang luar biasa,” Ungkap Alber Hama, Rabu, (7/12/22).

Menurutnya, Program priotas yang digadangkan oleh Bupati James Uang kini telah diwujudkan oleh kepala Dinas Kominfo Statistik & Persandian, Sahmi Salim. hal tersebut, dibuktikan dengan adanya pemasangan 42 tower jaringan 4G yang tersebar di desa-desa.

” Visi misi bupati tersebut mampu di tindak lanjuti oleh kepala dinas Diskominfo Halbar, ada 42 titik yang menjadi tolok ukur halbar berdering kemudian di Tamba lagi dengan beberapa desa yang nanti akan di usul lagi ke kementerian Infokom, ” Jelas Alber yang juga anggota DPRD Halbar.

Tampak Tower Jaringan 4G yang sudah terpasang, (Foto/Istimewa). 

Alber mengaku, pihaknya juga telah mengusulkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Halbar agar segera memasang Jaringan di beberapa desa yang sudah memenuhi Syarat.

“Kami dari fraksi PKB juga sudah mengusulkan ke kadis diskominfo agar segera memasang internet dibeberapa desa yang sudah memenuhi syarat administrasi, seperti desa idamdehe dan desa marimbati,” Akunya.

Alber menambahkan, pihaknya sangat memberikan apresiasi terhadap kinerja dinas Diskominfo yang telah mampu menjalankan visi-misi Bupati James Uang dan Djufri Muhammad dengan benar.

“Kami dari PKB sangat memberikan apresiasi karena sudah menjalankan salah satu visi misi dengan benar, dan kami berharap ada peningkatan agar halbar ada pengamanan ITE dan kelancaran kerja-kerja masyarakat,” Tandas Alber.

Sementara kepala dinas Diskominfo Halbar, Sahmi Salim ketika dikonfirmasi terpisah membenarkan, bahwa Tower Jaringan 4G di 42 titik yang tersebar di desa-desa saat ini sudah terpasang

“Sudah terpasang (on air), Semua pembangunan site BTS di kerjakan langsung oleh Rekanan dari Bakti Kementerian Kominfo, PT. Fiberhome dan PT. ZTE,” Singkat Sahmi Mengakhiri

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi

Artikel Diskominfo Wujudkan Halbar Berdering, Ketua Fraksi PKB Apresiasi Program James-Djufri  pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Bupati Halbar James Uang dalam sambutan mengatakan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan Bangsa dan Negara. Untuk itu perlu diperhatikan sebaik mungkin demi kemajuan

“Karena dengan pendidikan setiap manusia dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya,”ucap james.

James juga bilang, perkembangan pendidikan setiap daerah yang ada di indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun mereka berada, dan pendidikan sebagai tolak ukur majunya suatu daerah yang harus diperjuangkan oleh pemerintah.

kita patut bersyukur, Lanjut James, pemerintah kabupaten Halbar telah mewujudkan salah satu program prioritas yaitu halbar cerdas dan halbar berdering. dimana saat ini pemkab halbar melalui dinas Kominfo akan membagikan smartphone kepada 50 siswa SMA/SMK sederajat yang kurang mampu dan berprestasi yang dilengkapi dengan Aplikasi Belajar Mandiri Ruang Guru.

Selain Launching Halbar peduli Digital juga telah dilaksanakan Launching Aplikasi E-Gasa Ino, nantinya Aplikasi ini digunakan oleh kelompok informasi Masyarakat ( KIM ) yang telah dibentuk pada pada masing-masing kecamatan Se-Kabupaten Halbar untuk mendistribusikan informasi dari masyarakat ke pemerintah daerah.

Mantan Anggota DPRD tiga periode ini juga berharap Aplikasi E-Gasa Ino,yang nantinya tidak hanya dipakai untuk komersial semata,akan tetapi sebagai penyemangat kita untuk terus berinovasi dan kontribusi terhadap pemerintah kabupaten Halbar.

“Telah berhasil berinovasi melalui Proyek perubahan Gasa Ino dan dapat implementasikan melalui sebuah Aplikasi elektronik digital yang telah dilaunching bersama hari ini,” akunnya.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Statistik & Persandian Halmahera Barat, Sahmi Salim mengatakan Halbar peduli digital sendiri merupakan platform program dinas kominfo yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan berbasis peningkatan dan pemahaman teknologi digital salah satunya adalah kegiatan pembagian smartphone yang dilengkapi dengan aplikasi belajar mandiri ruang guru.

“Tujuannya utama dari kegiatan ini adalah masyarakat memahami teknologi digital khususnya pada siswa-siswa dan mendorong peningkatan kompetensi belajar dengan memanfaatkan teknologi digital,” Jelas sahmi.

Sahmi mengungkapkan selain launching halbar peduli digital kita juga melaunching E- Gasa Ino ini merupakan implementasi dari eksistensi kelompok informasi masyarakat atau KIM Gasa Ino yang telah terbentuk di 9 kecamatan.

“Gasa Ino adalah adalah proyek perubahan yang awalnya di gagas Ibu Chuzaemah Djauhar kadia Kominfo sebelumnya,” Pungkasnya

Penulis : Elang                                        Editor   : Redaksi

Artikel Resmi Launching Dua Aplikasi Digital, James Harap Dapat Meningkatkan Pendidikan di Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pasalnya, Halmahera Barat di tahun depan tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) itu karena penyerapan anggaran pada masing – masing SKPD terkesan hanya kegiatan rutin OPD, tetapi tidak menyentuh dengan kegiatan publik, dan kepentingan umum sangat kecil, bahkan berpotensi setiap tahun membuat hutang semakin bertambah.

“Saya memberikan warning kepada bupati agar ini harus dievaluasi kepada SKPD, justru karena penyerapan anggaran yang kurang itulah mengakibatkan salah satu pendapatan tranfer DID di tahun depan hilang,”tegas Joko, Rabu, (30/11/2022).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, indikator DID itu adalah prestasi daerah, tetapi karena soal administrasi keuangan dan penyerapan anggaran seperti ini mengakibatkan halbar tidak mendapatkan DID di 2023.

“Sekali lagi saya memberikan warning kepada bupati untuk menegur kepada pimpinan SKPD agar terget penyerapan anggaran yang menyentuh dengan umum itu diutamakan,”cetusnya.

Ia menambahkan, Begitu juga memberikan warning kepada Dinas keuangan agar jeli dan selektif betul, ketika permintaan SPM yang terlalu vulgar untuk kepentingan OPD, dan ini harus ditahan dulu dan melihat kepentingan umum.

“Karena APBD ini hakekatnya menyentuh kepentingan umum, dan itu kurang jalan, dan ini adalah hasil kerja antara mitra komisi I dan SKPD,”pungkasnya.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Tahun Depan Dana Insentif Daerah Nol Persen, Komisi Satu Warning Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pasalnya, Pejabat Eselon II yang di promosikan melalui asesmen itu yang dipilih justru tidak sesuai dengan hasil dari asesmen yang diikuti oleh empat peserta.

Rita, Pembina Muda tingkat satu Vb kepada wartawan mengaku, Bahwa asesmen yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten halmahera barat hanyalah sebatas formalitas belaka. Padahal menurutnya, secara prosedur dirinya memenuhi semua syarat yang bahkan sesuai basic-nya.

“Kalau secara prosedur saya memenuhi syarat semua, karena basic saya pendidikan sehingga saya ikut yang pendidikan yang saat itu diikuti juga oleh empat orang salah satu diantaranya adik kandung Bupati,”ungkap Rita, Jumat (11/11/22).

Dikatakan Rita, Seharusnya BKD mengimplementasikan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan, Karena ada diantara empat peserta tersebut rekam jejaknya tidak memenuhi syarat sebab untuk menjadi pejabat tinggi Pratama aturannya harus menjadi Sekretaris dua tahun serta Plt dua tahun.

Menurutnya, Sejak pada tahapan awal perekrutan calon asesmen untuk administrasi seharusnya BKD berbuat JUJUR sebagaimana akronim Bupati dan Wakil Bupati. sehingga yang dilaporkan ke K-ASN itu bukan yang tidak valid karena hasil dari asesmen itu termasuk komponen rekam jejak.

“Kalau BKD benar-benar menjalankan sesuai prosedur maka Rosberi Uang yang merupakan adik kandung Bupati itu tidak memenuhi syarat. rekam jejaknya sangat jelas tidak memenuhi karena rosberi uang ini dia masuk ganti pak Harun di bulan April kemudian asesmen di bulan September berarti itu belum memenuhi syarat,”tutur Rita

Rita bilang, Memang sebelumnya Rosberi Uang menjabat sebagai kepala sekolah tetapi ketika memegang jabatan kapala dinas harus melewati Plt selama dua tahun dan dirinya mengaku sudah melewati itu semua.

“Ibu Rosberi itu pada saat mengikuti asesmen, status pegawainya di halbar tidak jelas, karena masih berstatus negeri sipil yang melekat di provinsi Maluku utara karena dia kepala sekolah SMA 6 negeri di Ibu. Memang itu hak progatif bupati tetapi mestinya tidak mengabaikan aturan juga,”bebernya.

Ia mengaku, Tidak kecewa jika tidak memiliki jabatan tetapi ketika mengikuti asesmen bahkan dikatakan oleh penguji sebagai peserta yang memiliki hasil tertinggi urutan pertama justru tidak terakomodir.

“Saat wawancara saya bahkan diucapkan selamat oleh penguji Prof Husen Alting sebagai Kadis karena hasilnya tertinggi dari semua peserta dan juga diakui oleh pak Julius Marau,”katanya.

“Jadi untuk apa dibuat asesmen kalau hasil hanya berdasarkan hak prerogatif Bupati. itu sama halnya kita sekedar dikelabui karena sudah membuang-buang anggaran mengurusi administrasi,”sesalnya mengakhiri

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Dinilai Tidak Jujur Pelantikan Kadis Pendidikan Cacat Prosedural, Rita : Asesmen Hanya Formalitas pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Sebelumnya Sahlan, berhasil memenangkan Pilkades di Desa Moiso, dengan perolehan 133 suara, unggul dari 4 calon lainnya.

Pelantikan dirinya sebagai Kades Moiso kali ini, menjadi awal pengabdian untuk masyarakat. Ia bertekad akan menjadi pemimpin yang amanah, jujur dan adil.

Sahlan merupakan Kades terpilih dengan latar belakang sebagai jurnalis. Ia tergabung dalam Komunitas Jurnalis Halmahera Barat. Dalam kariernya dia bernaung di beberapa media mulai dari deteksi news, delapan6.com, imalut.com.

Kepada wartawan, Sahlan menceritakan, dirinya terpanggil maju dalam Pilkades serentak 2022, karena mendapat banyak dukungan dari kalangan anak muda di desa setempat serta dorongan dari teman-temannya sesama jurnalis.

“Selama menjabat sebagai ketua pemuda, saya banyak menerima keluhan dari masyarakat. Puncak keluhan masyarakat itu ketika saya menjadi wartawan. Jadi ada begitu banyak persoalan, bantuan hingga infrastruktur jalan dan saluran got,” Bebernya

“ditambah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak adil dan ada kesan tertinggal. Bahkan keluhan itu, pernah saya dengan teman-teman wartawan, liput karena memang sangat memprihatinkan,”Ujarnya menambahkan

Atas pelantikan tersebut, berbagai ucapan selamat terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari rekan-rekan jurnalis di Halmahera Barat.

Salah satu Wartawan senior Halbar, Eliyas M Nur mengatakan, Sebagai jurnalis tentu sangat bangga dengan pelantikan terhadap Sahlan Kader. Dari itu, kata dia, mewakil rekan jurnalis Halbar mengucapkan selamat bertugas semoga dapat mengemban amanah Rakyat

“Mewakili rekan-rekan wartawan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudaraku Sahlan Kader atas dilantiknya sebagai Kades Moiso. Semoga menjadi pemimpin yang amanah,” ucap Ketua PWI Halmahera Barat

Penulis : Elang
Editor : Redaksi

Artikel Satu Jurnalis Halbar Dilantik Menjadi Kades Defenitif Periode 2022-2028 pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Bupati James dalam sambutannya menegaskan beberapa poin penting untuk kepala desa terpilih. Salah satunya adalah hindari soal perselingkuhan.

“Jadi saya minta kepada seluruh istri para kades terpilih jika ada suami kalian yang melakukan itu segera laporkan ke saya ,” tegas James

Disamping itu, politis Demokrat ini pun mengingatkan kepada seluruh para kades terpilih setelah dilantik dapat menjaga amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap kalian dapat merangkul ulang seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, jangan karena faktor perbedaan pilihan mereka diabaikan, karena dalam momentum politik kalah menang itu soal biasa,”ujarnya

Menurutnya, ada empat keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah yakni APBN, APBD provinsi, APBD daerah, dan APBDes.

“Jadi saya bicara ini disaksikan langsung oleh pak Kejari, karena banyak kades di halmahera barat yang masuk penjara karena menyalahgunakan anggaran dana desa (DD) maupun anggaran dana desa (ADD),” tegasnya

Ia bilang, seorang bupati tidak berhak memberhentikan kades. Namun bupati mempunyai kewenangan memberhentikan kades sementara apabila terbukti menyalahgunakan DD maupun ADD.

“Jadi pemberhentian kades sementara ini bisa saja 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan hingga masa jabatannya berakhir,” Ujarnya

Mantan anggota DPRD Halbar empat periode ini berharap agar seluruh kepala desa dapat mengelola keuangan negara sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Jadi kades harus ikuti aturan, apalagi soal keuangan,” Pungkasnya mengakhiri

Penulis : Elang
Editor : Redaksi

Artikel Lantik 72 Kades Terpilih, Bupati Halbar Tegaskan Taati Aturan pertama kali tampil pada Saloipost.id.