SALOIPOST.Id, Jailolo – Setelah penunjukan pejabat pelaksana harian (PLH) sekretaris dewan (Sekwan) oleh Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang, sebagian anggota DPRD enggan berkantor, Kamis (13/10).
Pantauan Saloipost, Selasa tertanggal 11 hingga Kamis 13 Oktober nampak sepi, bahkan hingga memasuki pekan hari terakhir ini terlihat hanya sebagian anggota DPRD yang berkantor.
Sebagian anggota DPRD yang hadir diantaranya. Riswan kadam, Dasril Usman, Hardi Hayyun, Ibnu Saud Kadim, Frangky Luang, Roni Giop, Judit Sikawi, dan Henni estalolang.
Diketahui, penunjukan PLH yang diserahkan langsung oleh wakil bupati, Djufri Muhammad pada Senin 10 Oktober kemarin, nampaknya menimbulkan kontroversi di lembaga DPRD.
hal itu dibuktikan dengan pemberitaan sebelumnya, terkait dengan Pemecatan Hajija sergi dan digantikan oleh Safri dengo melalui SK bupati atas pertimbangan rekomendasi 5 dari 7 fraksi anggota DPRD.
Atas rekomendasi 5 dari 7 fraksi tersebut, dua fraksi yang tidak ikut dalam menandatangani rekomendasi yakni partai PDIP dan Hanura angkat bicara. menurut kedua fraksi tersebut, rekomendasi dan SK tidak melalui mekanisme dan tidak memiliki legal standing.
Charles Gustan, baru-baru ini mengungkapkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebagian DPRD melalui rekomendasi fraksi mengenai pergantian Sekwan tanpa persetujuan dirinya selaku ketua DPRD.
Ia menilai, SK PLh bisa dikeluarkan jika pejabat sebelumnya berhalangan tetap atau keluar daerah.
Tak hanya itu, ketua fraksi Hanura, Hardi Hayyun menilai pergantian tersebut bakal berimbas pada kinerja DPRD. Menurutnya, jika bupati melakukan pergantian sekwan harus secara definitif bukan pelaksana harian, sebab PLH tugasnya terbatas termasuk tidak bisa diikuti sertakan masuk dalam pembahasan badan anggaran
Dirinya mengaku, fraksinya tidak ikut merekomdasi pergantian tersebut sebab menurutnya, mekanismenya salah.
“Lazimnya, yang harus mengeluarkan rekomendasi pergantian sekwan ini adalah pimpinan DPRD atas pertimbangan fraksi-fraksi, bukan bupati dan wakil memanggil pimpinan fraksi,” Ungkap Hardi hayyun seperti dilansir H.Post.
Terpisah, menanggapi hal tersebut ketua fraksi Partai Amanat nasional PAN, Dasril Usman, menawarkan solusi terhadap pemerintah daerah terkait persoalan ini. Menurutnya, untuk menyelamatkan kerja-kerja anggota DPRD, bupati Harus segera mengambil sikap.
“Ini solusi sekaligus tawaran, ada dua pilihan yang harus di sikapi oleh Bupati, yang pertama segera melakukan penunjukan pejabat definitif yang kedua batalkan SK PLH, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kerja-kerja DPRD,” Pungkas Dasril
Penulis : Elang
Editor : Redaksi
