Salopost.id, Jailolo — Puluhan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) mendatangi ruang kerja Wakil Bupati Djufri Muhamad, Kamis (25/9/2025).
Mereka menuntut kepastian usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang diajukan ke Kementerian PAN-RBPAN-RB beberapa Waktu lalu.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan nasib honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahap I dan II tahun 2025. Ia mengungkapkan, Halbar bukan satu-satunya daerah yang belum mengajukan usulan formasi paruh waktu.
“Bukan hanya Halbar, tapi masih ada 123 daerah di Indonesia yang belum mengusulkan. Di Maluku Utara, selain Halbar juga ada Taliabu dan Sula. Saya dan Bupati akan tetap memperjuangkan nasib putra-putri daerah,”kata Djufri usai pertemuan bersama perwakilan honorer di ruang rapatnya.
Djufri menjelaskan, desakan honorer untuk segera diusulkan sudah mendapat respon positif dari Bupati James Uang. Bahkan, kata dia, Bupati telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB agar proses pengajuan segera dilakukan sesuai mekanisme.
“Dengan desakan kuat dari honorer, Pak Bupati telah menyetujui untuk segera diusulkan setelah koordinasi dengan KemenPAN-RB,” ungkap Djufri yang juga mantan Anggota DPRD Halbar tiga periode itu.
Meski begitu, Djufri mengingatkan para honorer bahwa usulan P3K paruh waktu masih memiliki konsekuensi, terutama terkait kepastian pembayaran gaji. Hal itu bergantung pada alokasi anggaran yang baru akan ditetapkan pada tahun 2026.
“Apabila aplikasi pengusulan dibuka dan usulan diterima, maka honorer tetap berada pada status quo. Artinya, masih berisiko belum menerima gaji hingga kepastian penganggaran 2026,”tandasnya.
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
