_____________
Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem pemerintahan Indonesia terus mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.

Hal tersebut berangkat dari semangat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 1 dimana negara mengakui adanya pemerintah yang mengatur derahnya masing-masing. Penyerahan wewenang atau terbentuknya pemerintahan di tingkat lokal atau daerah tidak serta-merta membuat penerapan sistem pemerintahan langsung tergolong efektif.

Artinya ada dinamika yang membentuk sistem pemerintahan maupun sistem otonomi daerah di Indonesia sehingga menjadi seperti saat ini.

Jika dilihat, sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945, bahwa  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Amanat undang-undang ini belum terlalu maksimal direalisasikan selama orde lama dan orde baru berlangsung. Setelah lahirnya reformasi tahun 1998 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memungkinkan adanya pemekaran daerah hadir sebagai pembuka dari otonomi seluas-luasnya bagi daerah.

Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak secara langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi pada era sebelumnya yang bersifat sentralistik, seperti pada penelitian dari (Bao, Paramma, Nurak, & Ayomi, 2023) bahwa Terdapat problem degradasi budaya dan tingginya perilaku koruptif pasca adanya penerapan otonomi daerah.

Dalam hal ini otonomi daerah telah menimbulkan ketergantungan terhadap dana otonomi khusus dan semakin menajamnya konflik sosial di Papua. Seperti pada penelitian lainnya dari (Jati, 2016) bahwa inkonsistensi paradigma otonomi daerah telah membuat penerapan konsep otonomi daerah menjadi lahan bagi suburnya rezim oligarki, primodialisme, maupun politik klientelisme.

Otonomi daerah telah menjadi permasalahan baru bagi indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Otonomi daerah yang awalnya bertujuan untuk menghadirkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru telah dibajak untuk kepentingan kaum elite. Sederhananya otonomi daerah lebih berpihak pada elite dari pada masyarakat.

Problem seperti ini justru memunculkan asumsi negatif terhadap otonomi daerah, sistem yang dirancang untuk mengurangi angka ketimpangan ekonomi di Indonesia justru telah memperparah porsi ketimpangan itu sendiri.

Munculnya sentralistik baru di tingkat lokal telah menjadi catatan buruk bagi sistem otonomi daerah, belum lagi harapan atas meningkatnya indeks demokrasi di Indonesia setelah diterapkannya sistem otonomi daerah semakin sulit untuk diwujudkan. Hal demikian karena penyelenggaraan pemerintahan yang masih cenderung tertutup di tingkat lokal.

Jika ingin ditelisik lebih dalam lagi maka problem mendasarnya dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas pengetahuan masyarakat membuat keterbukaan pengelolaan pemerintah daerah semakin sukar untuk diterapkan.

Hal demikian telah memunculkan premis bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya menginterpretasikan kemauan masyarakat. Hal demikian diperparah dengan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu visi untuk meneguhkan komitmen otonomi daerah dapat dimulai dengan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia serta memantapkan proses filterisasi terhadap setiap orang yang akan memegang kendali kepemimpinan.

Artikel Meneguhkan Komitmen Otonomi Daerah di Indonesia pertama kali tampil pada Saloipost.id.

____________

Yuval Noah Harari, dalam bukunya bertajuk Sapiens pernah menuturkan, bahwa saat ini, manusia berada di era big data, dimana manusia mempunyai ketergantungan pada teknologi yang menyediakan data untuk menjelaskan dirinya sendiri.

Kebutuhan terhadap informasi yang berisi data memang sangat diperlukan oleh manusia untuk dapat mengintegrasikan gagasannya yang bersifat dinamis. Dari upaya itulah manusia dapat berinteraksi dan melangsungkan aktifitas pembangunan dilingkup sosialnya.

Pembangunan sendiri sering dimaknai sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Sehingga pembangunan sendiri terkadang sangat dicondongkan lebih pada arah pembangunan di bidang ekonomi.

Hal itu tentu akan sulit dicapai jika kita tidak mengetahui secara jelas mengenai apa yang menjadi kekurangan maupun kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk dapat menunjang kemajuan pembangunan, disinilah data sangat diperlukan sebagai titik acuan dimana pembangunan itu harus bermula.

Di Indonesia sendiri, geliat pembangunan sebenarnya sudah mulai dilakukan pada masa orde lama dan juga orde baru. Namun, pembangunan di dua era itu cenderung bersifat sentralistik. geliat pembangunan yang bersifat kedaerahan baru dimulai sejak geliat otonomi daerah yang diberlakukan seluas-luasnya mulai dimunculkan di era reformasi, dimana daerah juga memegang otoritas untuk membangun atau mengelolah kemajuan daerahnya sendiri.

Saat ini, bukan hanya daerah yang mendapatkan keistimewaan semacam itu, sejak berlakunya undang-undang desa no 6 tahun 2014, desa di Indonesia juga telah memiliki keistimewaan semacam itu, dimana masyarakat desa juga diberikan hak dan kewajiban untuk mengurusi pembangunan desanya masing-masing.

Artinya, sebelum undang-undang itu diterapkan, desa hanya menjadi objek pembangunan oleh pemerintah daerah, namun saat ini, desa bukan hanya menjadi objek, namun juga menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan.

Namun, di tengah keleluasaan desa yang dipimpin oleh kepala desa beserta perangkat desa lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), desa sering kali mendapatkan kendala yang berarti. Hal tersebut dibuktikan ketika masih adanya aparatur desa yang belum memahami sepenuhnya tentang maksud dari penyerahan otonomi terhadap desa.

Perlunya kemapanan skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa menjadi hal yang mendesak. Hal ini untuk benar-benar memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan oleh aparatur desa adalah pembangunan yang berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat.

Olehnya itu, penyediaan data dan pengembangan SDM sangat diperlukan oleh aparatur desa untuk menjadi bahan analisis terhadap proyeksi pembangunan desa kedepannya. Dengan mengukur kekuatan dari potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, desa diharapkan dapat menciptakan gagasan serta inovasi baru untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Artikel Pengembangan Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data pertama kali tampil pada Saloipost.id.

____________

Seperti yang kita ketahui, Covid 19 adalah wabah virus baruyang mulanya muncul di Wuhan, sebuah kota di Negara Cinapada penghujung tahun 2019 lalu. Tak berlangsung lama, kemunculan virus ini telah menyebar pada sekitar 2,5 Juta jiwa, dan telah menewaskan 177.293 populasi penduduk di Duniatermaksud Indonesia.

Menurut beberapa hasil penelitian, cara kerja covid 19 yaitumelalui droplet atau percikan cairan tubuh dari sistempernapasan, percikan ini bahkan bisa melayang dalam jarakbeberapa meter. Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadisaat batuk dan bersin, itu sebabnya kita wajib menggunakanmasker sebagai langkah awal dalam pencegahan.

Bisa kita bayangkan, jika seseorang yang diduga terpapar virus tidak menggunakan masker saat  mengalami batuk ataupunbersin, maka cairan dropletnya akan menyebar ke benda-bendadi sekitarnya. Bahkan, lebih parahnya lagi jika cairan dropletnyalangsung menyebar pada manusia di sekitarnya. Itu sebabnya,menjaga jarak antara individu dengan individu lainnya sangatlahpenting di tengah wabah covid–19 seperti ini.

Dalam hal penanganan, Negara Adikuasa seperti AmerikaSerikat saja masih mengalami kesulitan. padahal yang kita tau, Amerika merupakan Negara yang mempunyai fasilitas atauInstrumen kesehatan yang sangat memumpuni dan terlampaucanggih. Pengalaman atas peristiwa seperti itu patut menjadipelajaran bagi kita. Atau kita juga bisa melihat realitas di Provinsi DKI Jakarta, di mana Jakarta adalah wilayah yang punya fasilitas dan pelayanan kesehatan terbaik di Indonesia. Namun hal itu tak begitu menjamin, nyatanya Jakarta juga tetapkewalahan dalam menangani Covid-19 ini.

Itulah mengapa, keseriusan pemerintah daerah dan badanlegislative khususnya di Provinsi Maluku Utara sangatdiperlukan dalam langkah pencegahan penyebaran Covid-19seperti ini. Mengingat karena masih sedikitnya dokter spesialisparu di Provinsi Maluku Utara serta masih adanya berbagaiketerbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan, sepertipenyediaan alat ventilator, maka langkah terbaik yang harus kitalakukan adalah membatasi pintu masuk di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan nutrisi masyarakatProvinsi Maluku Utara agar bisa terpenuhi.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, belum lagi sistem pengawasandi Provinsi Maluku Utara yang begitu longgar, serta kesadaranmasyarakat yang rendah, maka yang akan terjadi adalah adanyaproses “herd immunity”.

herd immunity yaitu suatu keadaan di mana banyak orang dalamsatu populasi mengalami kekebalan tubuh terhadap virus, sehingga virus ini tidak lagi mematikan, kekebalan tubuh terjadikarna banyak masyarakat terpapar virus lalu kemudian sembuhdan kebal.

Namun yang menjadi masalah adalah cara seperti ini cederungmembiarkan virus ini menyebar ke seluruh masyarakat,  danakan memusnahkan setengah dari populasi penduduk khususnyabagi mereka yang sudah berusia lanjut.

Artikel Pentingnya Peran Pemerintah dalam Pengendalian Covid-19 di Maluku Utara pertama kali tampil pada Saloipost.id.