Hendra menegaskan, DPRD Halbar melalui Badan Musyawarah (Banmus) keliru memahami Tata tertib (Tatib). Dasar PAW itu, sebut Hendra, merujuk pada surat dari DPP Partai Hanura, namun surat tersebut sedang disengketakan di pengadilan.

“Kan aneh, sengketa sedang berlangsung, lantas dasar apa PAW dilakukan ?, ungkap Hendra dalam keterangan yang diterima Saloipost, Kamis (21/7).

“Lantas syarat yang sudah terpenuhi apa yang dimaksudkan oleh DPRD ?,” cetus Hendra mempertanyakan.

Sebelumnya, Koordinator Banmus DPRD Halbar, Robinson Missy ketika diwawancarai usai mengikuti rapat, Rabu (20/7) kemarin mengatakan keputusan terkait paripurna PAW sesuai dengan SK Gubernur. “Keputusan Banmus ini sesuai dengan SK Gubernur dan semua unsur sudah terpenuhi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Hendra kembali menerangkan, SK Gubernur itu juga berdasarkan pada dua surat dari DPP Partai Hanura, dan kedua surat tersebut sedang disengketakan di PN Jakarta yang sampai sekarang belum ada putusan inkracht.

“Tentu SK Gubernur itu berdasarkan pada surat yang belum memiliki kepastian hukum. Prinsipnya, dasar PAW itu surat dari DPP, sementara surat itu sedang disengketakan,” tegas Hendra.

“Pertanyaan hukumnya, bagaimana kalau nanti putusan inkracht di PN Jakarta Pusat justru menyatakan tidak berkekuatan hukum dua surat DPP Hanura yg akhirnya mutaid mutandis membatalkan SK Gubernur?,” paparnya.

Maka SK tersebut, kata Hendra, pihaknya juga sudah ajukan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Advokat jebolan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu menegaskan lagi bahwa, Undang-undang (UU) Partai Politik dan UU MD3 memberikan hak konstitusional atau jalur hukum terkait sengketa partai di Pengadilan Negeri (PN).

Hendra lalu mengambil contoh kasus terkait
pemberhentian Fahri Hamzah dari PKS pada beberapa tahu lalu, kemudian yang bersangkutan mengajukan sengketa di pengadilan. DPR ketika itu, kata Hendra, menunggu proses sengketa itu hingga selesai. “Baru DPR mengambil langkah atas stays keanggotaan Fahri Hamzah,” sebutnya.

Hendra juga geram terhadap proses PAW kliennya, yang sejak awal memang dilakukan secara diam-diam. Tidak ada satupun dokumen, kata Hendra, yang diserahkan kepada kliennya. “Padahal sepatutnya yang bersangkutan mendapatkan tembusan,” tegasnya.

Justru, kata Hendra, dokumen itu diperoleh kliennya setelah kliennya menerima informasi dari mulut ke mulut. “Ini melanggar asas transparansi,” sambungnya.

“Hati-hati, karena langkah DPRD Halbar itu akan berdampak hukum. Kami pastikan akan menempuh semua proses hukum bagi setiap pihak yang memaksakan proses PAW tanpa menunggu proses di pengadilan selesai,” pungkas Hendra meradang.

Penulis: Elang / Editor: Redaksi

Artikel Kuasa Hukum: ‘Aneh, Sengketa Sedang Berlangsung, Tapi Ngotot Paripurna PAW’ pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Menurut Tamin, Banmus tidak cerdas alias kacau menafsir Tata tertib (Tatib) DPRD. “Apa yang sudah merasuki sehingga cara menafsir Tatib sudah kacau seperti ini,” kata Tamin dalam keterangan yang diterima Saloipost, Rabu (20/7) malam.

Tamin memaparkan, dasar hukum yang digunakan Banmus adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur. Tapi ingat, kata dia, pengaduan di Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan masalah PAW juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pasal yang digunakan Banmus untuk mempercepat paripurna PAW seperti yang disampaikan oleh Pak Waka 1 itu adalah Tatib DPRD pasal 102 ayat 3 huruf c dan pasal 104 ayat 2,” sebut Tamin.

Tetapi, menurutnya, Banmus harus tahu di pasal 111 ayat 2 menegaskan bahwa salah satu syarat calon PAW adalah partai pengusung calon tersebut tidak dalam sengketa partai politik.

“Sementara DPP Partai Hanura adalah partai pengusung PAW yang sementara kami sengketakan di PN Jakarta Pusat (Jakpus) dengan nomor registrasi 235. Itu artinya, calon pengganti PAW ini belum bisa diparipurnakan karena sementara dalam sengketa,” tegasnya.

Tamin menuturkan, masalah PAW ini sejak awal memang terlihat janggal. Ia merunut, SK PAW dari DPP Hanura masuk di Sekertariat DPRD (Setwan) pada 24 Maret 2022, kemudian Surat pengusulan dari DPRD ke Gubernur melalui Bupati pada 1 April 2022, dan surat pengusulan Bupati ke Gubernur pada 19 April 2022. “Tapi saya mengetahuinya di tanggal 24 April 2022,” katanya.

“Bayangkan saja dari 24 Maret sampai 24 April baru saya mengetahui bahwa ada surat PAW dari DPP. Pertanyaannya, ada apa dengan Setwan sehingga saya tidak diberitahukan,” ungkap Tamin, sesal.

Ia menambahkan, terkait SK Gubernur, sebelumnya ia telah melayangkan surat penangguhan PAW ke Gubernur pada 26 April 2022, dan ia sudah mengantongi bukti tanda terima. “Tapi anehnya pada tanggal 20 Juni 2022, Gubernur Malut menerbitkan SK perihal Pengresmian dan Pemberhentian Anggota DPRD PAW,” sebutnya.

Tamin juga mengaku, ketika SK tersebut masuk ke Setwan, dirinya pun tidak diberitahukan. “Setelah mendengar dari mulut ke mulut lalu saya bertanya ke Setwan, baru dibenarkan bahwa benar ada SK tersebut,” cetusnya.

Menurutnya, Setwan juga tidak bertindak netral sebagai birokrat. “Tidak masalah kalau saya di PAW. Itulah politik. Tapi, kawan-kawan Banmus yang tidak cerdas menafsir Tatib dan Setwan yang tidak transparan, inilah yang perlu dipertanyakan,” paparnya.

Tamin kembali menegaskan, proses di PN Jakpus belum selesai. Kemudian, dengan adanya SK Gubernur tersebut, pihaknya sudah mendaftar ke PTUN Ambon. “Tapi ini disepelekan oleh Banmus DPRD Halbat. Ada apa ini ?,” pungkasnya.

Penulis: Elang / Editor: Redaksi

Artikel Soal Paripurna PAW Anggota DPRD Halbar, Tamin: “Banmus Kacau Menafsir Tatib” pertama kali tampil pada Saloipost.id.