Wakil Bupati Djufri Muhamad, dalam sambutannya saat membuka Musrenbang RPJPD menyampaikan, pada Musrenbang ini, mari kita fokus untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang akan menjadi pijakan utama dalam melaksanakan RPJPD tahun 2025-2045.

“Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada data yang akurat, aspirasi masyarakat yang autentik, dan kepentingan bersama untuk kemajuan daerah kita,”ungkapnya.

Djufri menegaskan, komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh proses pembangunan. Dan ini adalah prinsip ia bersama Bupati yang akan terus menjunjung tinggi selama kepemimpinan mereka di Halmahera Barat.

“Saya berharap Musrenbang ini akan menjadi wadah yang efektif bagi kita semua untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan merumuskan solusi – solusi inovatif untuk tantangan – tantangan masa depan,”ujarnya.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baru, untuk membangun Halbar yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan bagi generasi – generasi mendatang,”sambungnya.

Sementara Kepala BP3D Halbar Julius Marau menambahkan, Kegiatan ini dimaksudkan untuk kita kembali menyerap aspirasi, melakukan penajaman terhadap visi-misi kemudian arah kebijakan, dan yang ketiga sisi strategis, karna ketiga hal ini mempengaruhi kita dalam meletakkan fondasi didalam dokumen perencanaan.

“Saya bersyukur karena banyak masukan yang di sampaikan, kita tidak berhenti disini, di forum ini saja, akan ada media lain yang kita bisa gunakan, juga bisa langsung ke tim kami di BP3D apabila ada masukan penting silahkan disampaikan,”tuturnya.

Mantan Kepala Inspektorat ini mengatakan,  sekarang ini dari RPJPD itu dari aspek kemanfaatan, yang pertama untuk kita memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pilkada nanti, karna pilkada nanti visi-misi calon kepala daerah itu menggunakan RPJPD,kita percepat bisa selesai sehingga Agustus kita sudah bisa serahkan ke KPU.KPU bisa gunakan.

“Kemudian yang kedua,penting skali karena di 2025 kepala daerah yang terpilih nanti kan dia menyusun RPJMD nya program 5 tahun kedepan, bayangkan saja jika saat itu RPJMD belum tuntas,makanya kita percepat.Jadi ini kerangka dasar paling penting terhadap dua hal tadi,”terangnya.

Ia menambahkan, yang terpenting RPJPD ini kita rumuskan Arah dulu, kita sama-sama sepakat arahnya dulu,kenapa Agro politan karna kita punya potensi perikanan, pertanian, pariwisata, tetapi kemudian menurut saya potensi-potensi ini betul-betul dinikmati masyarakat, buktinya kita punya data BPS masyarakat miskin justru ada pada potensi tadi, petani nelayan.

“Pertanyaannya apa yang salah selama ini, Agropolitan yang kita hadirkan kita yakini bahwa ini sebuah konsep,memecahkan permasalahan petani nelayan.kalau kaitan dengan lahan ada formulasi yang pasti kita butuh lahan yang cukup besar,”pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Pemda Halmahera Barat Gelar Musrenbang RPJPD 2025-2045, Wabup Ajak Fokus Hal Ini pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Joko Ahadi, selaku Ketua Komisi I dalam penyampaiannya menyebut, realisasi APBD tahun 2021 mencapai Rp879.001.725.164. 32 atau 93,74 persen. Joko merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp40.306.091.110.32, Dana Perimbangan Rp657.266.337.252,00, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Rp9.981.641.802,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp21.123.084.000,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 untuk PAD Rp 38.383.063.952,41 Dana Perimbangan sebesar Rp 677.735.397.765,00 DBH Pajak Provinsi sebesar Rp 11.264283.032,82, Pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp 17.086.346.032,82

Selain itu dalam APBD tahun 2021 Kabupaten Halmahera Barat mencapai Rp930.272.213.224,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp868.552.810.252,45 yang terdiri dari Belanja tidak langsung Rp566.300.414.803,00 dan Belanja langsung/Program Rp363.971.789.421,00

Sementara realisasi tahun 2020 Rp853.836.288.622,02. Selain itu, kata Joko, terjadi penambahan hutang tahun anggaran 2021. “Hutang belanja sebesar Rp 18.236. 799.200 dan hutang jangka pendek sebesar Rp 14.765.346.198 dengan begitu maka total hutang tahun 2021 mencapai Rp 33.029.145.398,” ungkpnya

Lebih jauh, sebut Joko, dalam enam poin rekomendasi DPRD ke Bupati meliputi agar menindaklanjuti temuan BPK dengan melaksanakan Sidang TPTGR atas kerugian Daerah, segera melakukan evaluasi OPD pengelola PAD, BUMD dan Badan Layanan umum lainya

Kemudian mengevaluasi OPD pengelola DAK yang hingga Juli 2022 penyerapan anggarannya rendah, dan segara menjual sejumlah aset tidak bergerak yang berada dibeberapa daerah serta aset bergerak karena dinilai selama ini aset-aset tersebut tidak memberikan konstribusi kepada Pemerintah Daerah.

“Termasuk pembayaran hutang pihak ketiga sebelumnya wajib direview Inspektorat dengan baik  dan adil, serta pekerjaan jalan Goin-Kedi dan beberapa jembatan yang di biayai dengan dana pinjaman pada Bank Maluku telah diputus kontraknya, sehingga bila terjadi pengalihan anggaran untuk kegiatan lain agar disampaikan ke DPRD.” jelasnya.

Sementara Bupati James Uang dalam sambutannya mengatakan, Ranperda tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Tentang Keuangan Negara yang melengkapi pranata hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. dokumen tersebut merupakan salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Melalui tahapan inilah kita mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” beber Bupati James.

“Laporan keuangan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 ini telah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Maluku Utara,” pungkasnya mengakhiri.

Penulis: Elang
Editor: Redaksi

Artikel Naik, Realisasi PAD Halbar Tahun 2021 Lebih Dari Rp40 Miliar pertama kali tampil pada Saloipost.id.