Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, Mengundang Kapolres dan seluruh Organisasi Kepemudaan/Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Pertemuan yang menghadirkan Kapolres Halmahera Barat, AKBP Teguh Patriot, serta sejumlah OKP tersebut berlangsung di ruang Bupati, Senin (1/9/2025).

Informasi konsolidasi masa untuk menggelar demonstrasi mulai diwacanakan. Informasi yang dihimpun media, masa aksi bakal menggelar demonstrasi pada Selasa besok, (2/9/2025).

Bupati James Uang, menyampaikan pertemuan bersama sejumlah OKP dalam rangka bersepakat menjaga Halmahera Barat tetap kondusif meski digempur isu dan Opini yang terus diedarkan melalui Demonstrasi.

“Jadi, jangan termakan dengan provokasi-provokasi yang sifatnya menyesatkan masyarakat. Biarla terjadi di daerah lain, tapi di Halbar jangan lagi,” pinta James.

James mengingatkan, bahwa visi pembangunan Halmahera Barat, adalah mewujudkan Halbar yang aman, adil sejahtera. “Poin pertama itu aman, itu yang harus diciptakan,” tegasnya.

Olehnya itu, Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Halmahera Barat ini mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan, tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan yang merugikan seluruh masyarakat Halmahera Barat.

“Kita mau membangun sekarang saja susah, yang sudah ada kita mau musnahkan, mau bakar-bakar itu untuk apa gunanya. Sama dengan kang Dedi bilang, kalau tidak dibakar, mungkin anggaran itu bisa dipakai untuk membangun rumah yang tidak layak huni. Jadi berfikir cerdas masyarakat Halbar, jangan termakan profokasi,” imbuhnya.

Bupati 2 periode ini mengaku, akan menampung semua aspirasi yang disampaikan masa aksi nantinya, namun ia meminta agar tidak ada masa yang anarkis.

Politikus Demokrat itu juga memberitahukan, bahwa Selasa sore nanti akan dilaksanakan pawai aksi damai, yang melibatkan Pemerintah Daerah, bersama Forkopimda dan masyarakat, dengan tajuk Halbar Damai.

“Ini kan ekonomi sudah mulai tumbuh bagus, jang bikin rusuh lagi sama dengan tahun 99-2000. Apa untungnya Halmahera Barat dan kita semua, yang namanya rusuh ini kan tidak ada yang kalah menang, semua jadi abu negeri ini, dan kita mulai dari nol lagi,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Ibnu Saud Kadim, dikonfirmasi terpisah mengatakan, ekskutif maupun legislatif tetap menunggu aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh OKP maupun masyarakat.

“Dan pada intinya, kami akan stey menerima apapun yang menjadi aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.

Ibnu mengaku DPRD setempat merespon baik aksi unjuk rasa yang dilakukan. Namun, dirinya mengimbau agar masa yang nantinya menggelar aksi, agar tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, sebagaimana telah disepakati bersama Forkopimda.

“Menjaga ketertiban, keamanan, intinya itu. Karena sudah ada perintah dari Presiden Prabowo, terkait tindak tegas oknum yang sengaja menlakukan pengrusakan fasilitas umum. Jadi kami imbau, lakukan aksi dengan baik, santun dan tanpa anarkis,” pungkasnya.

Sementara Polres Halmahera Barat, mengkonfirmasi hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa.

“Belum ada surat izin yang masuk,” kata Kasi Humas Polres Halmahera Barat, IPTU Michael Lobiua, kepada Wartawan via Daring, Senin siang (1/9/2025).

Penulis: Elang
Editor  : Redaksi

Artikel Jaga Halbar Tetap Kondusif, Bupati James Uang Undang Kapolres dan OKP pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Bupati James Uang mengatakan, Pihaknya sangat Menghargai aspirasi siapapun yang menyampaikan kepada Pemerintah daerah, Tapi ia juga prihatin karena aksi yang disampaikan itu diduga atas suruhan perorang

“Atau aksi pesanan. Oknum Oknum OKP yg aksi itu harus murni aspirasi bukan pesanan atau diduga suruhan orang,” sebutnya,  melalui Aplikasi WhatsApp, Rabu, (22/11/2023).

Menurutnya, Terkadang aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi dinilai tidak rasional. Misalnya, hal yang disoroti dalam aksi yang mempersoalkan soal akreditasi dan mempertanyakan Rumah Sakit Umum Jailolo (RSUD) belum layak ikut Akreditasi.

“Inikan pernyataan tolol yang tidak tau subtansi akreditasi dan ini hanya orang bingo saja. Yang bisa buat pernyataan seperti itu.

Akreditasi itu perintah Permenkes yg di laksanakan oleh tim akreditasi Nasional Demi memenuhi standar pelayanan publik,” ujarnya.

Naifnya, Bupati bilang, tuntutan masa aksi yang meminta mencopot Direktur Rumah Sakit dan kepala dinas kesehatan adalah permintaan yang sifatnya subjektif dan tidak rasional.

“Ini yang saya katakan aksi ini diduga aksi pesanan karna diduga di tunggungi oleh orang lain yang secara politis ada susupan kepentingan. Dan aksi yang semacam ini saya tidak pernah bersimpati apalagi mengambil tindakan jangan berharap,” tegasnya

Ia menilai, aksi yang hadir 5 orang atau 10 orang ini bukan representasi Masyarakat, karena masyarakat Halbar itu jumlahnya kurang lebih 136  ribu jiwa,

“Ko 5 orang atau 10  orang apakah ini merepsentasi 136  ribu jiwa penduduk Halbar inikan aneh. 5 orang atau 10 orang yang aksi bilang ini atas nama masyarakat Halbar,” urai Bupati

Lebih jauh, politisi Demokrat ini menjelaskan, oknum atau masa dalam aksi yang mengatasnamakan nama GMKI dan GMNI adalah pembohongan.

“Karna saya telepon Ketua GMKI  Halbar saudara Fandi yang bersangkutan bilang GMKI tidak ikut aksi. Demikianlan pulah oknum yang mengatasnama GMNI Halbar saya komunukasi dari GMNI Provinsi yang bersangkutan bilang GMNI Halbar juga tidak ikut aksi,” jelasnya

“Inikan patut di pertanyakan Oknum oknum OKP yang tidak jelas identitasnya aspek legalstending dari masing masing oknum yang mengatasnamakan OKP,” sambung politisi Demokrat.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini,  juga meminta kepada pihak Kepolisian setiap ada pemberitahuan aksi lalu kemudian mengatasnamakan OKP hendaknya di kroacek legalstending oknum-oknum tersebut

“ jika aksi pihak Kepolisian harus cek yang mengatasnamakan OKP harus di pastikan legalstending secara Kelembagaannya,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Tanggapi Tuntutan OKP, Bupati James Uang: Aksi Tersebut Diduga Suruhan Orang pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal tersebut disuarakan karena dinilai Bupati James Uang terkesan melindungi Direktur RSUD Jailolo. Demonstrasi tersebut dilakukan di depan RSUD Jailolo, tampak terlihat Bupati James Uang berada di area tersebut namun tak melayani masa aksi dan berlalu pergi secara sembunyi. Hal itu memicuh masa aksi sehingga beralih menggelar protes di depan Kantor Bupati Halmahera Barat, (21/11/2023) .

Menurut Kordinator Masa aksi Marick Pangaluli mengatakan, Rumah Sakit pada umumnya merupakan titik fital dalam suatu Negara, melihat peran rumah sakit baik dari Negara sampai skala lokal seharusnya berperan penting dalam sector kesehatan masyarakat.

Begitupun Rumah Sakit Umum Daerah juga sangat berpengaruh dalam menunjang program Kesehatan di tingkat lokal atau tingkat daerah. Di Halmahera barat sendiri Saat terpilihnya James Uang dan Djufri Muhammad sebagai bupati dan wakil bupati Halmahera barat.

“Ada janji politik yang kemudian dipakai sebagai senjata politik pada masa kampanye, yakni Hal-bar Sehat. Hanya saja pada pada masa kemimpinan mereka Implementasi dari halbar sehat masih sangat pincang dalam prosesnya, dan bupati tidak mau bertemu dengan kami dan terkesan melindungi Direktur, Bupati seperti banci dan pengecut,” ungkapnya.

Marick menjelaskan, Untuk menunjang program Halbar sehat sudah tentu dibutuhkan keseriusan dari pihak rumah sakit, hanya saja menurut hematnya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah tidak memahami konsep halbar sehat secara baik, dikarenakan sudah banyak temuan dari hasil advokasi.

“RSUD dalam pelayananya masih dinilai buruk, ada sikap arogansi tenaga kesehatan yang masi dipraktekan pada saat proses pelayanan pasien dan bahkan keluarga pasien, Apalagi pasien yang masuk Rumah sakit Menggunakan BPJS,” jelasnya.

Marick memaparkan, Bukan hanya arogansi tenaga kesehatan saja yang menjadi masalah, system pengelolaan rumah sakit juga terbilang buruk apalagi soal jam kerja dokter spesialis yang masih tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan, dikarenakan beberapa dokter spesialisyang masih mengambil job selain di RSUD.

“padahal kita tau secara bersama bahwa ada bayaran tambahan setiap dokter spesialis pertahunya di bayar sebesar 100 juta oleh daerah,” paparnya.

Diluar dari system pengelolaan jam ada juga masalah lainya yakni fasilitas rumah sakit yang tidak memadai alhasil kebanyakan pasien yang masuk ke Rumah Sakit Daerah dirujuk keluar Daerah akibat dari ketersediaan fasilitas yang kurang, baik fasilitas medis sampai pada ketersediaan obat-obatan.

Akibatnya, Marick bilang, telah terjadi beberapa kasus kelalaian rumah sakit yang merenggut nyawa pasien. ini merupakan tanggung jawab penuh dari Direktur Rumah sakit dikarenakan tidak mampu Mengelolah RSUD Halbar secara baik.

“kenaikan agreditas rumah sakit yang awalnya tipe C menunju kenaikan tingkat agreditasnya, isu yang kemudian menjadi komsumsi public bahwasanya ada dana yang dialokasikan dari daerah untuk kenaikan agreditas rumah sakit kurang lebih 750 juta,” jelasnya.

Menurutnya, ada upaya pembohongan public yang dilakukan oleh RSUD dalam menyambut proses kenaikan agreditas, dikarenakan selama direktur RSUD dilantik sampai pada hari ini tidak ada kepedulian nyata yang dilakukan untuk merubah kebobrokan Sistem dalam rumah sakit, hanya karena adanya kepentingan agreditas pihak Daerah dan rumah sakit mulai berupayah untuk menghadirkan fasilitas rumah sakit dan upayah untuk membangun rumah sakit.

“Bagi kami ini merupakan kepedulian palsu.Diluar dari masalah RSUD, ada juga masalah lain yang tidak terlepas dari masalah kesehatan. Yakni kasus tender obat 2,2 milyar yang melibatkan dinas kesehatan. Menurut pencermatan kami ada indikasi korupsi yang terjadi dalam kasus tender obat 2,2 milyar tersebut” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi 

Artikel Desak Direktur RSUD Jailolo Dicopot, Masa Aksi Sebut Bupati James Uang “Banci” pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Surat rekomendasi dengan Nomor 172/27/2023 perihal Evaluasi Kinerja Direktur RSUD Jailolo Sdri.dr. Novi Drakel, Sp.THT,M.Kes itu disepakati oleh 4 fraksi, yaitu fraksi partai Golkar, fraksi partai Hanura, fraksi partai Gerindra, dan fraksi partai Demokrat.

Hal ini disampaikan salah satu anggota fraksi Golkar Fandi Ibrahim di hadapan masa aksi saat menggelar rapat bersama di ruang rapat kantor DPRD Halbar, Senin, (20/2/2023).

“Kami secara Kelembagaan DPRD dari 4 Fraksi telah bersepakat merekomendasikan terhadap Bupati untuk mengevaluasi Direktur RSUD,” ungkap Fandi.

Menurutnya kesepakatan rekomendasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan disuarakan oleh OKP, termasuk kelalaian pihak RSUD yang menyebabkan bayi meninggal saat persalinan beberapa hari lalu.

“Tentu rekomendasi ini berlandaskan dengan kajian-kajian atas fakta, peristiwa yang ada.  Rekomemdasi sudah dilayankan oleh sekwan, namun karna bupati sudah tidak ada di kantor jadi mungkin besok baru diserahkan, ” akunya

Sekertaris Komisi III itu juga meminta kepada Bupati JU agar perbaikan pelayanan di RSUD harus ditingkatkan. Menurutnya, Komisi III juga menyoroti soal kehadiran para dokter karena sebagian besar keluhan yang didapatkan saat kunjungan dilapangan.

“Keterangan yang disampaikan oleh pihak medis dalam hal ini perawat dan bidan katanya sering dokter tidak berada di tempat, hasilnya masyarakat datang juga tidak bisa dilayani,” cetusnya

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi menyampaikan kekesalannya terhadap Direktur RSUD yang menurut dia, sejauh ini tidak ada prestasi.

“Jadi tuntutan masa aksi ini saya setuju seribu kali, karena prestasi dari seorang Direktur RSUD Jailolo ini tidak ada. Semenjak dia dilantik memang tidak ada prestasi, bukan lagi pelayanan buruk, tapi bahkan sudah klimaks. Jadi hari ini saya selaku Ketua Fraksi Golkar dan juga Ketua Komisi I meminta kepada Sekretaris DPRD Halbar agar segera membuat surat rekomendasi untuk pencopotan Direktur RSUD Jailolo,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat Yan Frangky Luang juga merespon baik terkait tuntutan masa aksi tersebut. Sebab kata dia, DPRD sifatnya mengontrol dan melanjutkan apa yang dikeluhkan oleh OKP terhadap Bupati.

“Soal desakan teman-teman OKP soal copot direktur, tentu DPRD tidak punya kewenangan dalam hal mengambil keputusan, DPRD sifatnya hanya merespon dan melahirkan satu rekomendasi untuk pertegas ke bupati, karena itu adalah kewenangan bupati,” pugkas Frangki.

Adapun surat rekomendasi tersebut ditandatangani langsung oleh 7 anggota DPRD yaitu dari faksi Golkar Joko A.Hadi, S.sos, Robinson Missi SH dan Fandi Ibrahim,SH, fraksi Hanura Hardi Hayun,ST dan Dasril H Usman, S, Psi, MAR, fraksi Gerindra Atus Sandiang, dan fraksi Demokrat Yan Fangki uang, SH.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel 4 Fraksi DPRD Halbar Resmi Rekomendasikan Pada Bupati JU Segera Evaluasi Direktur RSUD pertama kali tampil pada Saloipost.id.

OKP yang terhimpun dalam demonstrasi tersebut yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gerakan Mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Liga mahasiswa Nasional Indonesia (LMND) Jong Halmahera dan Sastra Budaya (Sabud) yang berlangsung di depan RSUD dan kantor DPRD, Senin (20/2/23).

Julfikar selaku Koordinator dalam orasi menyampaikan, turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpah masyarakat desa Gamici kecamatan Jailolo, yang disebabkan atas kelalaian Pihak RSUD

“Turut berduka cita atas meninggalnya seorang generasi Halmahera Barat pada tanggal 15 Februari 2023 di RSUD Jailolo. Semoga peristiwa tersebut menjadi alarm keras bagi rusaknya pelayanan kesehatan di Halmahera Barat,” Ungkap Julfikar dalam orasinya

Menurutnya, Lemahnya sistem pelayanan kesehatan dan ketidakbecusan oknum-oknum yang memegang jabatan terkait adalah sebab dari munculnya peristiwa maninggalnya bayi dari ibu Sarni Dano Afsindir, warga desa Gamlamo Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat.

Julfikar Membeberkan, Sarni yang pada tanggal 15 Februari dilarikan ke RSUD Jailolo dan menahan sakit karena harus di rujuk ke RSUD Tobelo dengan alasan bahwa dokter spesialis kandungan RSUD Jailolo saat itu sedang tidak berada di tempat.

Atas rekomendasi itu ibu sarni dan keluarga terpaksa mengikuti anjuran untuk pergi ke RSUD Tobelo yang memakan waktu minimal 4 Jam dalam kondisi sakit. Sementara di tengah perjalanan muncul informasi bahwa dokter spesialis kandungan telah berada di RSUD Jailolo.

“Sarni dan keluarga lantas berbalik arah untuk kembali ke Jailolo agar mendapatkan perawatan dari dokter, namun sesampainya di RSUD Jailolo, bayi yang dikandung Sarni sudah tidak bisa diselamatkan,” Cetusnya

Julfikar melanjutkan, Mirisnya peristiwa seperti itu direktur RSUD Jailolo Mala mengatakan bahwa ini adalah persoalan kesalahan komunikasi dari pihak dokter yang bertugas dengan dokter spesialis.

“Bukankah ini suatu alasannya yang sekaan lepas dari rasa tanggung jawab sebagai seorang direktur,” Tukas Julfikar

Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem pengelolaan informasi di RSUD Jailolo sedemikian buruknya? Apakah anggaran 20% dari APBD Halmahera Barat tidak mampu mengadakan dokter spesialis kandungan yang lebih dari 1 ? Apakah pihak pemerintah daerah dan DPRD tidak pernah meninjau rusaknya sistem pelayanan di Halmahera Barat?

Oleh karena itu atas masalah ini kami menganggap bahwa Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pihak RSUD Jailolo Harus bertanggung jawab atas kematian saudara, adik, atau anak dari Sarni yang juga merupakan generasi penerus di Halmahera Barat.

Adapun tuntutan masa aksi sebagai berikut

1. Copot Direktur RSUD Jailolo dari Jabatan.

2. Tambahkan dokter spesialis kandungan di Halmahera Barat.

3. Usut tuntas dan penjarakan dokter devi dan dirut RSUD Jailolo.

4. Copot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.

5. TINDAK TEGAS oknum-oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan “Pesta” pada Hari Jadi RSUD Jailolo karena menyakiti hati korban serta mengganggu ketentraman.

6. Meminta agar secepatnya mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat.

7. Bila tuntutan ini tidak diakomodir maka kami akan datang dengan jumlah masa yang lebih banyak.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Gelar Aksi, Masa Mendesak Pemda Halbar Segera Copot Direktur RSUD  pertama kali tampil pada Saloipost.id.