Terkait itu, guna menciptakan UMKM sebagai sektor yang tangguh, maka transformasi digital sudah menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha. Digitalisasi UMKM memberi banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk di masa pandemi, mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha, juga termasuk mempermudah dari sisi logistik untuk delivery maupun distribusi produk ke customer.

“Guna menaikkan kelas UMKM, termasuk mendorong adopsi teknologi digital, Pemerintah mengupayakan berbagai inisiatif dan kebijakan, salah satunya melalui program Bangga Buatan Indonesia. Program tersebut mendukung UMKM agar mampu memasarkan produknya melalui e-commerce. Hingga Mei 2022, persentase UMKM on boarding telah mencapai 63,7 % dari total target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta atau telah mencapai 29,8% dari total jumlah UMKM,” tutur Menteri Koordinator Airlangga Hartarto ketika menerima audiensi startup logistik digital Shipper dan sejumlah brand UMKM, Jumat (12/08).

Sekaligus dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional, Menko Airlangga juga melakukan dialog dan mendengarkan berbagai permasalahan serta masukan dari beberapa UMKM yang hadir antara lain yakni Avo, BLP Beauty, Strategic Advisor Family Herbal, Jilbrave, Kokumi, dan Ruby Kidz.

Menko Airlangga juga menyarankan kepada UMKM untuk lebih memperbaiki administrasi sehingga akan lebih teratur dalam masalah perpajakan. Terkait permasalahan bahan baku, pengusaha UMKM diharapkan dapat lebih mengutamakan penggunaan bahan dari dalam negeri, ketimbang mengandalkan impor. Selain itu, branding UMKM lokal juga harus diperkuat lagi dan diberi kesempatan agar makin berkembang dan bisa bersaing dengan brand dari luar negeri.

“Mengenai perizinan dan riset bisa difasilitasi Pemerintah, termasuk dengan sertifikasi halal, di mana untuk UMKM harusnya itu gratis. Termasuk untuk kemudahan pemberian sertifikat SNI, agar kualitas produk lokal yang orisinal mampu melawan fake product dari luar negeri. Yang penting semua brand lokal yang keren-keren mesti didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM supaya tidak ada yang menduplikasi,” papar Menko Airlangga.

Terkait startup logistik digital Shipper, perusahaan ini bergerak pada bidang digital dan memiliki misi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui solusi logistik dan supply chain terintegrasi, serta kinerja dan pencapaian para pengusaha brand UMKM lokal yang turut berperan dan berkontribusi terhadap akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Di penghujung acara yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita, Menko Airlangga menerima sebuah kaos bertuliskan “Usaha Maju Kantong Moncer” yang dapat disingkat menjadi UMKM. Shipper juga mengundang Menko Airlangga untuk menjadi keynote speaker pada acara “Legendary Brands Festival: Pahlawan Ekonomi Nasional” yang akan dihadiri oleh ribuan brand UMKM lokal pada 10 November 2022 mendatang.

Editor: Redaksi
Sumber rujukan: Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian RI, Jumat (12/8/22)

Artikel Ciptakan UMKM Tangguh, Pemerintah Dukung Adopsi Teknologi Digital pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud pada Konferensi Pers terkait Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penebusan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian, Jakarta, Jumat (15/07).

Disebutkan, 9 komoditas yang dimaksud yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. “Kesembilan komoditas ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan,” ungkap Deputi Musdhalifah.

Ditargetkan kebijakan ini dapat memenuhi kebutuhan sekitar 16 juta petani yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Jenis pupuk yang diberikan kepada petani yakni Urea dan NPK. Alasannya, untuk menyederhanakan rantai pasok dan penyalurannya lebih efisien. Selain itu, untuk efisiensi pemupukan karena kondisi lahan pertanian saat ini dan kandungan unsur hara makro esensial untuk peningkatan produksi tanaman yang optimal.

Dia menegaskan, penyediaan sarana pertanian termasuk pupuk agar dapat memenuhi prinsip yang disebut 6T.

“Pemerintah akan terus berupaya agar penyediaan sarana pertanian ini memenuhi prinsip 6T, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi petani,” tuturnya

Dia menambahkan, Pemerintah juga melakukan upaya untuk memperbaiki Tata Kelola Pupuk Bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi, serta penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran.

Disebutkan, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan/atau data luas lahan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kementan, dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B).

Dengan demikian, lanjut dia, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih akurat dan tepat sasaran.

| Editor: Tim Redaksi

Sumber rujukan: Siaran Pers Kemenko (15/7/2022)

Artikel Pemerintah Kucurkan 25 Triliun Subsidi Pupuk Untuk 9 Komoditas Ini pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Sekurangnya, hal itu ditelaah Peneliti AKATIGA, Nurul Widyaningrum melalui artikelnya, “UMKM Indonesia Tahan Banting pada Krisis 1998 dan 2008, tapi Tidak saat Pandemi” yang tayang di situs theconversation.com (3/08/2020).

Dia menelaah, pada krisis 1998, survei AKATIGA pada 800 pelaku UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara menemukan bahwa UMKM yang berorientasi pasar ekspor dan bahan baku bersumber dari lokal justru kenaikan keuntungan.

Pada tahun 2008, lanjut Nurul, AKATIGA  juga menemukan UMKM relatif tidak terdampak. “Ini karena terbatasnya keterkaitan UMKM dengan pasar global, tidak adanya hutang luar negeri yang diambil oleh UMKM, dan orientasi UMKM kepada pasar lokal,” sebutnya.

“Hanya UMKM yang terkait dengan pasar ekspor yang relatif terdampak,” kata perempuan peraih Master dari Departement of Urban and Regional Planning di University of Wisconsin-Madison, USA ini.

Di masa pandemi, menurutnya, diperlukan upaya-upaya untuk menghubungkan UMKM dengan calon pembeli. Penjualan melalui sistem daring memerlukan akses dan literasi pelaku UMKM terhadap teknologi, sementara tidak semua pelaku UMKM memilikinya kedua hal tersebut.

“Pemerintah harus lebih berperan dalam hal tersebut, khususnya sosialisasi atau pelatihan terhadap UMKM mengenai mekanisme penjualan daring,” tandasnya.

Sebagai gambaran,  seperti dikutip dari katadata.co.id, BI mencatat terdapat 370 atau 12,5%  dari 2,970 UMKM yang tidak terdampak pamdemi lantaran mampu beradaptasi selama pandemi.

“Mereka yang bisa sukses ini cenderung menerapkan digitalisasi,” kata Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto dalam acara Pelatihan Wartawan BI kuartal I 2021, Jumat (26/3).

Solusi tersebut senada dengan pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara Sidang Terbuka Wisuda 582 Mahasiswa di Universitas Advent Indonesia, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (5/06/2022), dikutip dari rilis Kemenko Bidang Perekonomian.

Dalam kesempatan itu, Susiwijono menyebut, UMKM Indonesia saat ini berjumlah sekitar 64,2 juta usaha dan memberikan kontribusi 60,51% terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun. Dengan kontribusi tersebut, Pemerintah akan mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui Digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

Menurutnya, Pemerintah telah memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui berbagai program diantaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan tentunya program Kartu Prakerja yang membantu pengembangan keterampilan digital dari level basic hingga advance.

Menurutnya lagi, Indonesia diprediksi membutuhkan sebanyak 9 juta orang talenta digital hingga tahun 2030. Pengembangan keterampilan digital juga diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB di tahun 2030 atau setara dengan 16% dari PDB.

Pemerintah juga, katanya, terus berusaha meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital melalui 2 pendekatan utama yakni penguatan ekosistem UMKM/IKM melalui kemudahan perizinan dan penguatan ekosistem e- commerce, yang meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat dan infrastruktur digital.

“Kedepannya, negara-negara berkembang tidak mau lagi hanya menjadi pasar, tapi harus menjadi pemain utama di ekonomi digital,” tutupnya.

| Editor: Tim Redaksi

Sumber rujukan: Situs theconversation.com, katadata.co.id, dan Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian

Artikel Keterampilan Digital, Solusi Perkuat UMKM Indonesia pertama kali tampil pada Saloipost.id.