SALOIPOST. ID, Jakarta – Keberadaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) kerap dinilai tahan banting di kala krisis. Namun, berbeda dengan dua krisis sebelumnya, yakni 1998 dan 2008, geliat UMKM merosot tajam sejak pandemi COVID-19. Pengembangan keterampilan digital dinilai menjadi solusi atas tantangan tersebut.
Sekurangnya, hal itu ditelaah Peneliti AKATIGA, Nurul Widyaningrum melalui artikelnya, “UMKM Indonesia Tahan Banting pada Krisis 1998 dan 2008, tapi Tidak saat Pandemi” yang tayang di situs theconversation.com (3/08/2020).
“Beda dengan dua krisis sebelumnya pada tahun 1998 dan 2008, UMKM tidak dapat bertahan kali ini,” kata Nurul, dikutip dalam artikel tersebut.
Dia menelaah, pada krisis 1998, survei AKATIGA pada 800 pelaku UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara menemukan bahwa UMKM yang berorientasi pasar ekspor dan bahan baku bersumber dari lokal justru kenaikan keuntungan.
Pada tahun 2008, lanjut Nurul, AKATIGA juga menemukan UMKM relatif tidak terdampak. “Ini karena terbatasnya keterkaitan UMKM dengan pasar global, tidak adanya hutang luar negeri yang diambil oleh UMKM, dan orientasi UMKM kepada pasar lokal,” sebutnya.
“Hanya UMKM yang terkait dengan pasar ekspor yang relatif terdampak,” kata perempuan peraih Master dari Departement of Urban and Regional Planning di University of Wisconsin-Madison, USA ini.
Di masa pandemi, menurutnya, diperlukan upaya-upaya untuk menghubungkan UMKM dengan calon pembeli. Penjualan melalui sistem daring memerlukan akses dan literasi pelaku UMKM terhadap teknologi, sementara tidak semua pelaku UMKM memilikinya kedua hal tersebut.
“Pemerintah harus lebih berperan dalam hal tersebut, khususnya sosialisasi atau pelatihan terhadap UMKM mengenai mekanisme penjualan daring,” tandasnya.
Sebagai gambaran, seperti dikutip dari katadata.co.id, BI mencatat terdapat 370 atau 12,5% dari 2,970 UMKM yang tidak terdampak pamdemi lantaran mampu beradaptasi selama pandemi.
“Mereka yang bisa sukses ini cenderung menerapkan digitalisasi,” kata Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto dalam acara Pelatihan Wartawan BI kuartal I 2021, Jumat (26/3).
Solusi tersebut senada dengan pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara Sidang Terbuka Wisuda 582 Mahasiswa di Universitas Advent Indonesia, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (5/06/2022), dikutip dari rilis Kemenko Bidang Perekonomian.
Dalam kesempatan itu, Susiwijono menyebut, UMKM Indonesia saat ini berjumlah sekitar 64,2 juta usaha dan memberikan kontribusi 60,51% terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun. Dengan kontribusi tersebut, Pemerintah akan mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui Digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM.
Menurutnya, Pemerintah telah memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui berbagai program diantaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan tentunya program Kartu Prakerja yang membantu pengembangan keterampilan digital dari level basic hingga advance.
Program Kartu Prakerja sendiri telah diberikan kepada 11,4 juta penerima di tahun 2020-2021 dan di tahun 2022 ini telah tersalurkan kepada 1,06 juta penerima. “Program Kartu Prakerja menjadi salah satu contoh program yang dibangun secara digital yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” jelas Sesmenko Susiwijono.
Menurutnya lagi, Indonesia diprediksi membutuhkan sebanyak 9 juta orang talenta digital hingga tahun 2030. Pengembangan keterampilan digital juga diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB di tahun 2030 atau setara dengan 16% dari PDB.
Pemerintah juga, katanya, terus berusaha meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital melalui 2 pendekatan utama yakni penguatan ekosistem UMKM/IKM melalui kemudahan perizinan dan penguatan ekosistem e- commerce, yang meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat dan infrastruktur digital.
“Kedepannya, negara-negara berkembang tidak mau lagi hanya menjadi pasar, tapi harus menjadi pemain utama di ekonomi digital,” tutupnya.
| Editor: Tim Redaksi
Sumber rujukan: Situs theconversation.com, katadata.co.id, dan Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian
