Menurut Risman, permintaan ini bukan atas dasar kepentingan politik, melainkan atas pertimbangan efektifitas pelayanan RSUD Jailolo sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

“Bupati harusnya jeli melihat kondisi yang ada, bahwa rapuhnya penyelenggaraan menejemen rumah sakit, menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diperbaiki. Jika hal ini dianggap sepele oleh Bupati, maka akan mengorbankan hak masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan secara maksimal,” ungkap Risman, ketika dikonfirmasi via telepon, Jumat (7/72023).

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menambahkan, bahwa dalam UU 40/2009 secara jelas menerangkan, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh layanan yang efektif dan efisien, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

“Kronologi dari kejadian yang mengakibatkan meninggalnya bayi ditanggal 15 februari 2023 dari seorang ibu yang berdomisili di Desa Gamlamo adalah bukti dari ketidakpatuhan Direktur Rumah Sakit dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut,” ulasnya.

Mirisnya, kata Risman, perayaan ulang tahun RSUD dengan cara pesta tiktok di lingkungan RSUD, serta beberapa kasus yang dikeluhkan lainnya, mengisyaratkan bahwa selain masalah keterbatasan dokter spesialis, komitmen Direktur dalam menata manajemen pelayanan RSUD juga patut dipertanyakan.

“Makanya Bupati sebagai pembina RSUD, harusnya tahu, bahwa pada pasal 46 undang-undang nomor 44 tahun 2009, sudah jelas diterangkan bahwa ‘Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Olehnya, tidak ada alasan apapun bagi Bupati untuk tidak mengganti Direktur RSUD Jailolo,” tegas Risman.

Penulis buku ‘Jalan Kebebasan’ ini mengaku kaget dengan pernyataan Bupati Halmahera Barat yang beralasan, tidak mengganti direktur karena ada permintaan dari dokter spesialis dan kepala ruangan untuk menahan proses pergantian direktur RSUD saat ini.

“Saya pikir, Bupati perlu memahami kembali bunyi pasal 55 ayat (2) dalam UU no 44 tahun 2009, bahwa proses pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas RS. Untuk itu, Bupati seharusnya menginstruksikan ke Dewas RSUD, agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur dan seluruh jajaran struktural di RSUD, bukan malah mendengar dari dokter maupun pegawai yang belum jelas juga kebenarannya,” ujarnya.

Saat ditanya soal kriteria ideal untuk pergantian Direktur RSUD Jailolo, Risman mengatakan bahwa pengangkatan direktur RSUD adalah kewenangan Bupati, maka siapa saja yang memenuhi syarat dan ketentuan sangat bisa diangkat sebagai Direktur.

“Yang terpenting, proses pengangkatannya sesuai dengan kriteria atau kompetensi direktur yang ditetapkan dalam pasal 10 Permenkes nomor 971 tahun 2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan, bukan atas pertimbangan kedekatan secara emosional,” tutup Risman.

Penulis : Tim 

Editor   : Redaksi 

Artikel Direktur RSUD Jailolo Dipertahankan, Jong Halmahera Tagih Janji Bupati pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Dalam pertemuan tersebut menurut Risman Ali Djen, selaku Sekjend Jong Halmahera bahwa Bupati James Uang mengaku, dalam waktu dekat bakal mengganti Direktur RSUD Jailolo. Hal tersebut dibuktikan dari rekaman suara yang diambil saat hearing berlangsung.

“Jadi bupati menyampaikan kepada kami bahwa dalam waktu dekat ada pelantikan pejabat ekselon II dan III, bupati mengaku bahwa ini sudah masuk dalam skemanya dan kami (Massa aksi) diminta untuk bersabar.” Jelas Risman meniru perkataan James Uang.

Risman juga menyampaikan, bahwa sesuai dengan pengakuan Bupati untuk tuntutan massa aksi akan diakomodir.  dalam waktu dekat kata dia, bupati berjanji bahwa evaluasi direktur RSUD Jailolo itu dibarengi dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV dilingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

“Dalam hearing tadi bupati menjelaskan bahwa tidak mungkin bupati mencopot jabatan Direktur karena hari ini didemo karena alasan tidak terlalu beretika. Karena itu Bupati menyampaikan akan menindaklanjuti bersamaan dengan pelantikan pejabat ekselon II yang sekarang sudah dalam proses lelang jabatan.” Ujar Risman.

Risman juga bilang, Bupati juga mengaku didepan massa aksi tinggal menunggu dua perda yang saat ini tengah dibahas oleh DPR, oleh karena itu Bupati menyampaikan kemungkinan minggu depan akan diadakan pelantikan.

“Jadi kami memberikan Bupati waktu untuk merealisasikan apa yang sudah disampaikan kepada kami massa aksi pada hearing tadi, kami menilai bahwa pencopotan Dirut RSUD Jailolo adalah persoalan yang mendesak, hal tersebut karena lemahnya pengawasan terhadap jalannya sistem pelayanan di RSUD akibat dari kecerobohan Direktur RSUD, maka dari itu untuk melakukan perbaikan sistem maka konsekuensinya Direktur RSUD Harus diganti dengan orang yang lebih serius bekerja.” Pungkasnya.

Sekedar diketahui Jong Halmahera melakukan aksi pada selasa 16 mei 2023 kemarin didepan kantor bupati, dipicu karena adanya Kasus Bayi meninggal dunia sudah dua kali terjadi yang diketahui atas dugaan kelalaian pelayanan medis di Rumah Sakit.

Berikut tuntutan yang disampaikan oleh Jong Halmahera diantaranya adalah

1. Bupati kabupaten Halmahera Barat agar segera menambahkan dokter spesialis kandungan di RSUD Jailolo

2. Mendesak kepada Bupati agar segera melengkapi fasilitas kesehatan di Halmahera Barat khususnya di RSUD Jailolo

3. Mendesak kepada Bupati agar segera mengevaluasi dan membenahi menejemen RSUD Jailolo

4. Mendesak kepada Bupati agar segera mengevaluasi (Mencopot) Direktur RSUD Jailolo

Penulis : Tim

Editor   : Redaksi

Artikel Respon masa aksi terkait pelayanan RSUD Jailolo, Bupati Bakal Copot Dirut pertama kali tampil pada Saloipost.id.