Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Halbar Fadli Husen mengatakan, setelah diterbitnya Permendagri Nomor 60 tahun 2022. Maka saat ini pihaknya fokus pada penyelesaian sengketa lahan dan aset daerah yang ada di 6 desa yang berada Jailolo Selatan.

Menurutnya, Hal tersebut difokuskan karena ratusan Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) Warga setempat saat ini masih berada wilayah Kabupaten Halut.

” Rencana relokasi dan cari lokasi  atau lahan baru masyarkat Halbar di dum-dum. Karena kurang lebih 150 KK itu semua masuk Halbar,” Ungkap Fadli, Senin (13/3/23).

Fadli menjelaskan, Sesuai SK Permendagri Nomor 60 tentang Kodefiksi Empat desa Di Jailolo Selatan yang sudah diterbitkan. Maka pihaknya juga bakal fokus pada penataan aset daerah yang ada di wilayah Halut

” Jadi terkait dengan aset Halbar di Enam desa itu, saat ini formulir aset yang masuk Halbar berapa, dan Halut berapa itu datanya sudah di kantongi. Misalnya seperti di Desa Tetewang, karena masuk halbar tapi aset seperti sekolah dan Puskesmas masuk Halut. Sedangkan menurut Permendagri 60 itu masuk di wilayah halbar, maka ini yang harus dibenahi” jelasnya.

Fadli memaparkan, usai pendataan aset daerah di enam desa, selanjutnya akan konsultasi terhadap pemeritah Halut. Ia mengaku, jika konsultasi itu tak memenuhi hasil maka kordinasi ke Pemeritah provinsi Maluku Utara, bakal ditempuh agar persoalan tersebut dapat terselesaikan.

Diakhir Wawancara Fadli menambahkan, selain 6 desa pembangunan jalan dari desa Matui menuju Desa Guaeria di Kecamatan Jailolo, dan lahan di Pusat kota Jailolo bakal diselesaikan.

” Torang saat ini juga fokus pembayaran lahan ganti rugi tumbuhan dari warga desa matui. Dan datanya so masuk ke kami,” Pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Bagian Tata Pemerintahan Halbar Tahun ini Bakal Fokus penyelesaian Sengketa Lahan  pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pantauan Saloipost Selasa, (17/1/2023), Berdasarkan papan proyek yang tertera, pembangunan gedung tersebut menelan anggaran Rp 200 juta dengan volume pekerjaan 8 x 6 dalam waktu pekerjaan 60 hari. Namun bangunan tersebut tidak didukung sarana prasarana berupa mesin pengeringan jagung.

Sementara data yang dikantongi menyebutkan, proyek tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Desa (Kemendes) dengan pagu anggaran secara keseluruhan mencapai Rp1,4 miliar.

Dari total anggaran miliaran rupiah tersebut, diperuntukan untuk bangunan dan mesin pengering jagung. Namun yang terealiasi hanya bangunannya saja. Proyek tersebut dikerjakan secara swakelola oleh desa setempat.

Seorang pemuda setempat yang meminta namanya tidak dipublish kepada wartawan mengatakan, proyek gedung pengeringan jagung  tersebut dibangun sejak September 2019. Menurutnya, proyek tersebut dikerjakan secara swakelola.

“Tapi, sampai sekarang pabrik ini belum juga difungsikan,” katanya.

Ia mengaku, kecewa dengan pemerintah daerah karena terkesan tidak peduli dengan kelangsungan pembangunan tersebut.

Ia kemudian menceritakan, proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh desa pun melalui pihak ketiga mulai dari bangunan gedung hingga dijanjikan untuk mendatangkan mesin penggilingan.

“Tapi, faktanya dilapangan hanyalah gedungnya saja, mesin penggilingnya tidak ada. Artinya ini secara tidak langsung masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa, terus anggaran sebesar itu dikemanakan,”tegasnya

Dia mengatakan, pihak ketiga yang menangani proyek tersebut merupakan seorang anggota DPRD Halmahera Barat atas nama Helni. Namun dia mengaku, tidak mengetahui perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

“Lebih jelas nanti pak tanyakan saja ke pihak pelaksana proyek tersebut karena mereka lebih tahu,” tandasnya mengakhiri.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Telang Anggaran Milyaran Rupiah, Gedung Pengeringan Jagung di Ratem Belum Difungsikan pertama kali tampil pada Saloipost.id.