Menurut Hardi, dugaan yang disampaikan oleh sumber terpercaya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo, bahwa Meri Popala meminta uang sebesar 10 juta ke sejumlah kades, sebagaimana diberitakan malutpost edisi (14/6), perlu mendapat atensi dari pihak Kejaksaan Negeri Halbar.

“Informasi tentang pemerasan yang dilakukan oleh Meri Popala, harus diseriusi oleh Kejaksaan Negeri Halbar. Apalagi informasi tersebut, dilaporkan langsung sejumlah kepala desa ke salah seorang sumber yang berasal dari Kejaksaan,” terang Hardi melalui aplikasi WhatsApp, Senin (3/7).

Hardi bilang, Kejari harus bersikap untuk menelusuri laporan yang disampaikan oleh para kades. Sebab informasi ini melibatkan nama istri Bupati, Meri Popala dan pejabat desa.

“Fraksi Hanura menyatakan sikap mendesak Kejari agar serius membongkar kebenaran praktik pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh istri Bupati. Sebab komitmen kita sama, pemerasan dan menakut-nakuti orang atas nama jabatan, harus dilawan,” tutupnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Ketua Fraksi Hanura Desak Kejari Telusuri Dugaan Pemerasan oleh Istri Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hardi Hayyun, yang juga sebagai Ketua DPC Hanura Halmahera Barat, saat dihubungi melalui via WhatsApp (19/12) tadi malam mengungkapkan, ada kepala Dinas pada pemerintahan Bupati James Uang dan Djufri Muhammad (JUJUR) yang tidak menciptakan prestasi seperti Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty.

Menurutnya, Novelheins Sakalaty semenjak diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Halbar punya track record yang buruk hal ini dibuktikan dengan tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Tabaru yang sebelumnya kepala Puskesmas Tabaru dijabat oleh Novelheins itu sendiri.

Ia juga mengatakan, awal menjabat sebagai Plt. Kadinkes Novelheins juga bermasalah dalam melakukan tender obat dengan nominal anggaran yang cukup fantastis Rp.2,2 miliar yang sementara ini masalah telah ditangani oleh Polda Maluku Utara, sehingga terjadi kelangkaan obat pada setiap puskesmas beberapa waktu lalu.

Hardi juga menjelaskan, tidak sampai disitu saja Novelheins juga kembali berulah dengan melakukan perubahan bentuk pada mobil dinas operasional kesehatan, alias memodifikasi mobil yang sebelumnya dengan kap tertutup diubah menjadi kap terbuka, atau pick up dan masalah tersebut sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

“Saya juga sayangkan, Dinas kesehatan ini kan tipe B tapi merger dengan BKKBD dan sekarang membawahi Empat bidang, itu berarti setara dengan Dinas Tipe A. Tetapi dalam menentukan Pimpinan pada Dinas ini tanpa didahului dengan proses seleksi (Assessment),”sesalnya.

Ia juga menegaskan, seharusnya Bupati Halbar James Uang harus tegas dan berikan punishment terhadap pejabat yang sering berulah seperti ini. Bukan malah melakukan pembiaran terhadap kadis tersebut,

“Orang seperti ini bukan lagi menjadi kebutuhan daerah tapi akan menghancurkan Daerah, karena dapat mencitrakan pemerintahan yang sangat buruk,”cetusnya.

Penulis : Elang 

Editor : Redaksi 

Artikel Fraksi Hanura Nilai Bupati Halbar Hobi Pelihara Kepala Dinas Bermasalah pertama kali tampil pada Saloipost.id.