Ha ini di sampaikan Susiwijono dalam diskusi media Jumat (10/6), dilansir dari  cnnindonesia.com.

“Mudah-mudahan, seiring dengan melandainya covid ini, mungkin kita di tahun ini masih ada program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) masih akan tetap ada untuk mendorong ekonominya. Di tahun depan tidak ada,” ujarnya.

Sesmenko menyebut, dalam menangani krisis global, ada tiga dampak yang akan dimitigasi, yakni sektor pangan, energi dan keuangan. Terkait itu, Indonesia terlibat mengambil peran dalam Global Crisis Response Group (GCRG) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Peran kita tidak hanya di tingkat nasional tangani berbagai krisis global yang berpengaruh langsung terhadap negara kita. Tetapi pemerintah berkontribusi langsung menangani krisis global,” imbuhnya.

Dalam rilis Kemenko Bidang  Perekonomian (10 Juni 2022), disebutkan pembentukan GCRG bertujuan mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi dan merespon dampak-dampak krisis pangan, energi dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama akibat imbas dari Pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia.

“Meski dipercaya untuk berfokus pada solusi keuangan, Indonesia tetap sangat terbuka untuk menyampaikan masukan saran dan rekomendasi terkait krisis pangan dan energi,” pernyataan yang dikutip dalam rilis tersebut

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) juga telah memaparkan, tantangan saat ini adalah terjadi pergeseran kondisi ekonomi. “Ekonomi bergeser dan menjadi makin rumit, yaitu dalam bentuk yang tadinya dominasi pandemi, sekarang dominasinya adalah kenaikan harga-harga, baik karena disrupsi maupun karena geo-political,” kata Mankeu MSI dalam Konferensi APBN KiTA, Senin 23 Mei 2022, ditayang dari channel Youtube Kemenkeu RI.

Kenaikan harga yang ekstrim ini, lanjut SMI, merupakan risiko yang harus diwaspadai, karena kenaikan tersebut akan menyebabkan  pengetatan dari sektor moneter yang menyebabkan suku bunga naik dan likuiditas yang ketat.

“Suku bunga naik, likuiditas yang ketat, dan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Ini adalah risiko yang harus menjadi pusat perhatian kita untuk tahun ini dan tahun depan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk COVID-19 melalui program PEN sejak 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 disiapkan anggaran sebesar Rp695,2 triliun dan naik menjadi Rp744,7 triliun pada 2021.

Kemudian, pada 2022 anggaran PEN turun menjadi sebesar Rp455,62 triliun yang terbagi dalam tiga klaster, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Editor: Tim Redaksi

Sumber rujukan: CNN Indonesia, Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian (10 Juni 2022), Channel Youtube Kemenkeu RI

Artikel PEN Berakhir di 2023, Pemerintah Bakal Fokus Tangani Dampak Krisis Global pertama kali tampil pada Saloipost.id.