Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jendral DPD GAMKI Yohanis Bassay, melalui rilis yang diterima, Jumat, (9/6/2023).

Menurutnya, sejak Dr. Budi Hartawan Panjaitan ditunjuk sebagai kepala kejaksaan tinggi Maluku Utara, hingga memasuki empat (4) bulan berjalan telah menunjukan eksistensinya sebagai penegak hukum.

” Empat bulan menjabat sebagai KEJATI Maluku Utara Pak Budi telah menunjukkan komitmen dan eksistensi penegak Hukum di Maluku Utara dalam memberantas kasus-kasus dugaan korupsi yang sempat mandek selama ini,” Ungkap Yohanis

Yohanis menyebut, kasus kasus dugaan korupsi seperti pinjaman 159 Milyar pemerintah Halmahera Barat yang kini sudah naik status, dana covid 19 sebesar 163 Milyar Pemerintah provinsi Maluku Utara dan BPRS bahari berkesan yang kini dilanjutkan.

“Langkah komitmen penegakan hukum seperti ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya,” sebut Yohanis.

Untuk menjalankan amanat undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia mengaku, sebagai masyarakat Maluku Utara, mendukung penuh kinerja Kejati.

“Kami DPD GAMKI Maluku Utara, mendukung dan siap mengadvokasi berbagai dugaan kasus tindak pidana korupsi yang belum tersentuh oleh penegak hukum di Semua kabupaten kota di Maluku Utara,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga berharap bahwa langkah Ketegasan Kejati Maluku Utara ini di ikuti oleh penegak hukum satu tingkat dibawahnya.

” Kami berharap ketegasan Kejati bisa diikuti oleh KAJARI di semua kabupaten kota di Maluku Utara dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” Pungkasnya.

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi 

Artikel DPD GAMKI Apresiasi Kinerja Kejati Maluku Utara Dalam Mengungkap Dugaan Kasus Korupsi pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Anggota Komisi III DPRD Halbar Asdian Taluke mengatakan, insentif sejumlah dokter yang berada di RSUD Jailolo saat masa covid 19 lalu belum terima hak mereka selama satu tahun enam bulan. Hal itu, kata dia ditemukan oleh salah satu dokter yang mengadu ke dirinya belum lama ini.

Dia menjelaskan, pada tahun 2020 para dokter ini hanya menerima insentif satu triwulan saja. Yakni bulan Juli, Agustus dan September. Meski begitu, para dokter sudah mengklaim hak mereka yang belum dibayar sebanyak 6 bulan dengan total anggaran senilai Rp3 miliar.

“Hanya saja sampai saat ini mereka belum terima hak mereka,” terangnya, Jumat (10/3/2023).

Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan, pada tahun 2021 juga tidak sama sekali menerima insentif tanpa penjelasan yang pasti.

“Mereka hanya bayar yang tiga bulan itu saja sebesar Rp1 miliar,” tambahnya.

Untuk itu, dia meminta kepada aparat penegak hukum Kejari atau Polres untuk selidik anggaran covid 19 yang diduga dikorupsi tersebut.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Insentif Dokter 3 Milyar Tak Kunjung Diterima, DPRD Desak APH Selidiki pertama kali tampil pada Saloipost.id.

____________

Seperti yang kita ketahui, Covid 19 adalah wabah virus baruyang mulanya muncul di Wuhan, sebuah kota di Negara Cinapada penghujung tahun 2019 lalu. Tak berlangsung lama, kemunculan virus ini telah menyebar pada sekitar 2,5 Juta jiwa, dan telah menewaskan 177.293 populasi penduduk di Duniatermaksud Indonesia.

Menurut beberapa hasil penelitian, cara kerja covid 19 yaitumelalui droplet atau percikan cairan tubuh dari sistempernapasan, percikan ini bahkan bisa melayang dalam jarakbeberapa meter. Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadisaat batuk dan bersin, itu sebabnya kita wajib menggunakanmasker sebagai langkah awal dalam pencegahan.

Bisa kita bayangkan, jika seseorang yang diduga terpapar virus tidak menggunakan masker saat  mengalami batuk ataupunbersin, maka cairan dropletnya akan menyebar ke benda-bendadi sekitarnya. Bahkan, lebih parahnya lagi jika cairan dropletnyalangsung menyebar pada manusia di sekitarnya. Itu sebabnya,menjaga jarak antara individu dengan individu lainnya sangatlahpenting di tengah wabah covid–19 seperti ini.

Dalam hal penanganan, Negara Adikuasa seperti AmerikaSerikat saja masih mengalami kesulitan. padahal yang kita tau, Amerika merupakan Negara yang mempunyai fasilitas atauInstrumen kesehatan yang sangat memumpuni dan terlampaucanggih. Pengalaman atas peristiwa seperti itu patut menjadipelajaran bagi kita. Atau kita juga bisa melihat realitas di Provinsi DKI Jakarta, di mana Jakarta adalah wilayah yang punya fasilitas dan pelayanan kesehatan terbaik di Indonesia. Namun hal itu tak begitu menjamin, nyatanya Jakarta juga tetapkewalahan dalam menangani Covid-19 ini.

Itulah mengapa, keseriusan pemerintah daerah dan badanlegislative khususnya di Provinsi Maluku Utara sangatdiperlukan dalam langkah pencegahan penyebaran Covid-19seperti ini. Mengingat karena masih sedikitnya dokter spesialisparu di Provinsi Maluku Utara serta masih adanya berbagaiketerbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan, sepertipenyediaan alat ventilator, maka langkah terbaik yang harus kitalakukan adalah membatasi pintu masuk di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan nutrisi masyarakatProvinsi Maluku Utara agar bisa terpenuhi.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, belum lagi sistem pengawasandi Provinsi Maluku Utara yang begitu longgar, serta kesadaranmasyarakat yang rendah, maka yang akan terjadi adalah adanyaproses “herd immunity”.

herd immunity yaitu suatu keadaan di mana banyak orang dalamsatu populasi mengalami kekebalan tubuh terhadap virus, sehingga virus ini tidak lagi mematikan, kekebalan tubuh terjadikarna banyak masyarakat terpapar virus lalu kemudian sembuhdan kebal.

Namun yang menjadi masalah adalah cara seperti ini cederungmembiarkan virus ini menyebar ke seluruh masyarakat,  danakan memusnahkan setengah dari populasi penduduk khususnyabagi mereka yang sudah berusia lanjut.

Artikel Pentingnya Peran Pemerintah dalam Pengendalian Covid-19 di Maluku Utara pertama kali tampil pada Saloipost.id.