Sahrir yang juga sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Di Universitas Trilogi Jakarta ini dalam keterangannya mengatakan, BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara seharusnya menelusuri apa penyebab dari utang pemerintah Halmahera Barat yang Mencapai Rp. 329 Miliar tersebut, bukan sekedar menyentil saja. Sehingga BPK tidak Terkesan Main-main dalam mengawasi pengelolaan keuangan Negara.

Menurutnyanya, Utang Pemda Halbar sebelum dibawah kepemimpinan Bupati James Uang sebesar Rp. 194 Miliar Dalam kurung waktu  tiga tahun. Lalu belum lama ini Bupati James Uang yang menyebut 329 Miliar termasuk utang bawahan pemerintah sebelumnya senilai Rp 135 miliar ini harus menjadi perhatian khusus bagi BPK maupun lembaga hukum lainnya. 

“Yang menjadi pertanyan kita semua adalah Halmahera Barat itu sebagai daerah penghasil apa.? kan sejauh ini kita tidak tau penghasilan terbesar Halbar apa..? sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) itu bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk memperhatikan potensi daerah penghasil, sehingga daerah bisa mandiri,” ujar Sahri mempertanyakan, Selasa (30/1/2024).

“Jadi anggaran DBH yang diberikan pemerintah pusat untuk Halamhera Barat ternyata hanya di fokuskan untuk membayaran hutang daerah  sebagai mana di disampaikan Bupati,” tambah Sahrir

Sahrir menyayangkan, Bagaimana jadinya jika DBH hanya di fokuskan bayar Utang daerah. Menurut dia, Daerah tidak ada kemajuan jika cara berfikir Pemerintah sedangkal ini.

“Yang anehnya adalah pernyataan Bupati James Uang yang mengatakan bahwa jika Kembali terpilih di tahun 2025 maka eksis membayar hutang, Dengan mengandalkan DAU sehingga tidak ada lagi kegiatan fisik sepanjang hutang itu belum dilunaskan. Bukannya ini seseuatu yang dangkal dari seseorang kepala daerah.,” sebutnya

“Utang daerah yang begitu besar seharusnya jadi perhatian husus bagi BPK-RI, KEJARI DAN POLRES HAL-BAR,” cecar Sahrir menambahkan.

Selain Utang yang disentil. Sahrir juga menyebut terkait dua temuan BPK yang sudah dikantongi. Yang pertama, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keungan pemeritah daerah kabupaten Halamhera Barat tahun 2022  dengan Nomor LHP : 16.B/LHP/XIX.TER/05/2023 tgl : 14 mei 2023. Yang dimana jumlah temuannya yaitu Rp. 35.647.915.490 Miliar

Dan kedua, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keunganan pemerintah daerah kabupaten Halamhera Barat tahun 2021 dengan Nomor : 04.A/LHP/XIX.TER/05/2022 pada tgl :09 Mei 2022 yang Dimana jumlah temuannya yaitu 4.293.056.752 Miliar.

“Temuan dari BPK tidak bisa dibiarkan seharusnya Kejari dan Polres Halmahera Barat, bergerak untuk tuntaskan Temuan BPK tersebut. jika Kejari dan Polres belum mengantongi data tersebut maka Semaindo akan berikan data untuk di tindak lanjuti,” pungkas Sahrir

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Utang Pemkab Halbar Tembus 329 Miliar, Semaindo Desak BPK RI Telesuri Penyebabnya pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Kunjungan kerja itu sekaligus melakukan rapat bersama Bupati James Uang serta pimpinan OPD dan bendahara yang berlangsung di ruang rapat Baikole Kantor Bupati Halbar, Jumat (26/1/2024).

Diketahui Kegiatan kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara itu, guna memastikan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, dalam pertemuan itu Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara Marius Sirumapea mengungkap utang Pemda Halmahera Barat senilai Rp 329 miliar lebih.

Bupati Halmahera Barat, James Uang yang ditemui usai pertemuan menjelaskan, dalam pertemuan bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara itu hanya sekadar menyampaikan arahan kepada pimpinan OPD dan bendahara dalam rangka pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan tahun 2023.

“Jadi tadi beliau sampaikan arahan kepada pimpinan OPD, bendahara dan kasubag perencanaan agar supaya menghindari temuan-temuan begitu,” tuturnya.

Meski begitu, dia juga meminta pimpinan OPD agar supaya mengantisipasi terjadinya temuan tersebut. “Mereka (OPD) kan sudah tahu ke depan kan ada pemeriksaan BPK, mestinya kan OPD itu sudah harus mengantisipasi kondisi itu sehingga jangan setiap tahun selalu saja ada temuan,” katanya.

“Diharapkan dengan arahan Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara tadi, muda mudahan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depan,” tambahnya.

Disentil soal utang Pemda Halbar yang diungkapkan BPK RI Maluku Utara senilai Rp 329 miliar tersebut, Bupati sebut itu termasuk utang bawahan pemerintah sebelumnya senilai Rp 135 miliar.

“Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara bahwa nanti skema untuk membayar utang itu tunggu kita punya DBH masuk,” terangnya.

Politisi Demokrat ini menambahkan, dari DBH kurang bayar senilai Rp 55 miliar sedangkan DBH leguler senilai Rp 57 miliar. “Jadi kalau sudah masuk muda mudahan kita bisa bayar secara cicil begitu,” ujarnya.

“Nah Insya Allah kalau Pilkada ini kemudian kita terpilih ulang maka 2025 itu kita eksis bayar. Jadi yang namanya DAU itu tidak ada kegiatan fisik lagi tapi kita fokus membayar utang supaya tuntas,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Utang Pemkab Halmahera Barat Capai 329 Miliar, DBH Jadi Solusi Pembayaran pertama kali tampil pada Saloipost.id.