Kegiatan yang baru pertama kali digelar di masa kepemimpinan Kaban BKAD Sonya Mail ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang, dan dihadiri Sekretaris Daerah Halmahera Barat Julius Marau, serta dua narasumber dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bimtek ini diikuti sebanyak 120 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Masing-masing SKPD mengutus tiga orang perwakilan, terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kepala Sub Bagian Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran atau Operator Aplikasi Keuangan SIPD-RI.

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Barat James Uang menegaskan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dari siklus manajemen keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, bimtek tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen penguatan tata kelola fiskal agar belanja pemerintah benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Belanja pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan multiplier effect, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat,” ujar James Uang.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor unggulan, serta dampak belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, efektivitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan harus tercermin dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat, andal, dan konsisten di seluruh SKPD.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun demikian, WTP tidak boleh dipahami sebagai tujuan akhir semata.

“WTP adalah prasyarat untuk meningkatkan kualitas belanja publik, sehingga setiap rupiah APBD benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tegasnya.

James Uang mengakui bahwa Tahun Anggaran 2025 menghadirkan tantangan sekaligus peluang, seiring dengan penguatan sistem keuangan daerah, pembaruan regulasi, serta tuntutan agar APBD semakin produktif, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi wilayah. Untuk itu, ia menekankan tiga fokus utama, yakni akurasi data dan integrasi keuangan-aset, integritas dan profesionalisme pengelola keuangan, serta ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari disiplin fiskal.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat, Ir. Sonya Mail, SP., MSi, menyampaikan bahwa bimtek ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, tepat waktu, dan berkualitas.

Selain itu, bimtek ini diharapkan dapat memberikan pendalaman teknis serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan keberlanjutan fiskal, sekaligus mendukung penyusunan LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Penulis: Elang
Editor  : Redaksi

Artikel Perkuat Kerja SKPD di Lingkup Pemerintahan, BKAD Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Riswan menyampaikan, pada minggu terakhir Desember 2023 kemarin, suasana Kantor BKAD ramai dengan aktifitas pengajuan permintaan pencairan dana. Pemandangan seperti itu, menurut Riswan, sudah biasa, sebab sudah menjadi tugas dan rutinitas tempat berkantornya pejabat kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kaban BKAD.

Dijelaskan, Tingginya permintaan pencairan dana, sementara kesiapan dana di rekening kas daerah terbatas, maka BKAD menggunakan senjata pamungkas untuk membendung serbuan permintaan pencairan dana yang diajukan perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders yang menjadi mitra kerja pemerintah Daerah.

Riswan menilai, Kas daerah kosong dan Dana Bagi Hasil (DBH) belum disalurkan, adalah dua hal yang menjadi alasan BKAD dalam membungkam serbuan dokumen permintaan pencairan dana dari perangkat daerah, kontraktor maupun pihak lain.

“Namun Sonya Mail kesulitan dan tidak mampu menganalisa kemampuan ketersediaan anggaran dalam memenuhi permintaan Pencairan Dana di akhir Tahun 2023, serta mengantisipasi apabila terjadi  penundaan transfer atas kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Pusat maupun Provinsi,”katanya.

Untuk itu, Politikus PKB ini menyebut Halmahera Barat tidak hanya memiliki keterbatasan anggran, tetapi  juga terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kurangnya pengatahuan kepala BKAD.

Riswan menjelaskan, jika terjadi ketidakmampuan membayar diakhir Tahun lantaran DBH yang tidak teralisasi, maka mestinya ada langkah taktis dan antisipatif dari Kepala BKAD,  memikirkan dan membuat skema pengakuan atas Kurang bayar tersebut, sehingga dapat diajukan sebagai hutang Tahun 2024.

Oleh karena itu, Riswan menyayangkan keputusan Bupati James uang yang telah mengangkat Sonya Mail selaku Kepala BKAD. Ia bilang, Bupati harus menempatkan orang yang memiliki pengetahuan dan punya kompentensi tentang keuangan. Bukan seperti Kaban Keuangan saat ini yang cenderung memposisikan diri sebagai juru bayar atau bendahara. Ia Bahkan menyebut bendahara di OPD lain justru lebih memahami daripada Sonya Mail.

“Sarjana perikanan disuru urus arus keuangan Daerah, sudah pasti ikan akan busuk dan mengeluarkan  bau diakhir Tahun 2023, dan diawal Tahun 2024,” cecar Riswan dengan nada kesal.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Halbar, Riswan Mendesak Bupati James Uang agar secepatnya mencopot Sonya Mail dari jabatnnya itu. Sebab sambung dia, Peran dan keberadaan Sonya Mail justru lebih besar mendatangkan mudarat daripada kemaslahatan masyarakat dan daerah ini.

“Karena seorang Kaban keuangan harus paham dan mengerti, pentingnya prognosis laporan Keuangan semester I dan II, maka dipastikan rencana dan skema kemampuan keuangan Pemda terlihat dan dapat diantisipasi resiko atau problemnya diakhir tahun ditengah tumpukan hutang daerah yang terus melejit naik” terannya.

Menurut Riswan, Transaksi di akhir tahun 2023 kemarin, apabila sumber pembayarannya dipakai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Gaji PPPK yang dibayarkan tidak pada peruntukannya, maka  hal ini akan terjadi rekayasa laporan realisasi DAK.

“Sikap masa bodoh, dan tidak mau tahu  Kaban keuangan pada akhir tahun 2023 kemarin, kedepan dipastikan memiliki dampak terhadap buruknya  kesehatan keuangan daerah ini dan persolan hukum yang dihadapi.

Begitu juga dengan laporan, Riswan menambahkan, akhir final tidak dapat dilakukan akibat tidak dibayarkan kemudian terbawa hutang.

“Hal itu bisa terjadi karena kucuran anggaran DAK sesuai pengajuan yang telah direviuw oleh Inspektorat ke KPKN, dimana DAK yang masuk sudah sesuai peruntukan belanja modal dengan nama kegiatan dan pihak pelaksana. Tentu ini akan berdampak pada pengurangan Alokasi Anggaran DAK tahun tahun ke depan, karena dianggap daerah tidak mampu,”pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Transaksi Sulit Akhir Tahun, Sonya Mail Dinilai Tak Punya Kemampuan Kelola Keuangan pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 27 / KPTS / I / 2024 tertanggal 4 Januari 2024, bertempat di ruang rapat wakil Bupati Halbar, Jumat (4/1/2024).

Wakil Bupati, Djufri Muhammad dalam sambutannya mengatakan, sebagai aparatur sipil negara, aspek promosi dan mengisi kekosongan jabatan adalah tuntutan sekaligus konsekuensi logis dalam sebuah organisasi terutama di jajaran pemerintahan daerah.

Menuruntnya, Masalah promosi jabatan jangan hanya dipandang sebagai tradisi pergeseran semata, akan tetapi harus dipahami bahwa hal tersebut merupakan implementasi darI sebuah kebijakan, membina dan meningkatkan karir pegawai serta merupakan bagian dari upaya penyegaran serta peningkatan kinerja dalam mengadaptasi lingkungan organisasi maupun lingkungan masyarakat yang cenderung berubah.

“Dengan demikian pembinaan karir harus selalu dilihat sebagai salah satu tujuan dari keseluruhan kebijakan pemantapan organisasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Djufri

Politis Nasdem ini mengingatkan, jabatan adalah amanah, sesuai sumpah yang baru saja diucapkan, maka yang bersangkutan tidak saja dituntut dalam hal kecakapan dalam organisasi melainkan integritas, loyalitas, kejujuran dan tanggung jawab sebagai hal yang harus di utamakan, tanpa syarat dan pengecualian.

“Hindarilah pikiran-pikiran negatif serta perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum, karena itu semua dapat merugikan organisasi dan kinerja saudara-saudara sebagai aparatur sipil negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, Selaku abdi negara dan masyarakat tentu dituntut untuk selalu sigap, disiplin dan meningkatkan profesionalisme. Selain itu, kata dia, meningkatkan prestasi kerja maupun perilaku kerja, serta saling menghargai antara pimpinan dengan bawahan dan yang paling penting adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk itu, mantan Anggota DPRD III periode ini mengharapkan, terhadap para pejabat yang baru dilantik, jabatan yang disandang oleh seorang pegawai negeri sipil bukan merupakan hak yang harus didapatkan begitu saja, tetapi itu merupakan kepercayaan yang diberikan oleh tuhan yang harus dijalani dengan baik dalam bentuk tanggung jawab atas amanah tersebut.

“Para pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik, saya berpesan untuk tetap serius dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas, sehingga tercipta arah kebijakan yang sama dalam upaya agar cita-cita dan harapan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di kabupaten halmahera barat,” pungkasnya.

Pejabat Eselon III yang diganti yaitu Muhammad Ari Fadly Gafur, yang sebelumnya sebagai Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, kini dilantik menjadi Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sementara Hasna Adullatif, yang sebelumnya sebagai staf Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, dilantik sebagai Kasubbid Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Wakil Bupati Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas di BKAD Halmahera Barat pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Bangga,” singkat Ade saat diwawancarai disela-sela penyerahan hadiah sore tadi.

Ade mengaku, dirinya pernah mengikuti lomba sejenis pada FTJ tahun lalu, tetapi belum berhasil meraih juara. “FTJ tahun lalu pernah ikut, tapi belum juara, namun kali ini Alhamdulillah bisa juara 1,” cetusnya.

Sementara Kordinator Lapangan Kompetisi Dayung, Fadli Husen saat dikonfirmasi mengaku, peserta yang lolos masuk juara yakni peserta Nomor 26 dengan nama tim Pas Tuduku, juara II peserta Nomor 47 dengan nama tim Paka-paka Omba, juara III dengan nama tim Hantu Laut 01 dan juara IV dengan nama tim Hantu Laut 03.

Fadli mengaku, pihaknya juga berinisiatif memberikan bonus untuk 8 tim yang lolos final dan 4 tim yang tidak masuk juara.

“Pemenang pertama mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta, juara II Rp7,5 juta, juara III Rp5 juta, dan juara IV Rp2,5 juta,” jelas Fadli usai pembagian bonus di lokasi FTJ, Jumat (17/6/2022) sore tadi.

Selaku panitia, sebut Fadli, pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama peran insan pers dalam mensukseskan kegiatan Lomba Dayung ini

“Kami panitia juga berterima kasih kepada insan pers atas kerjasama sehingga lomba ini berjalan dengan lancar hingga selesai,” tandasnya.

Pantauan saloipost.id, sebelum lomba dimulai, masing-masing peserta diintruksikan untuk berbaris di pembatas yang telah diatur oleh panitia pelaksana, dan ketika bunyi tembakan dilepas, peserta langsung memacu perahu menempuh jarak tanding sekitar 200 meter.

Untuk diketahui, Lomba Dayung merupakan mata lomba yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Halbar dalam rangka memeriahkan FTJ tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah peserta tim yang mendaftar berjumlah 49 tim, namun yang terkonfirmasi hadir mengikuti perlombaan sore tadi yakni 35 tim. Lomba berlangsung di area FTJ. Masing-masing tim terdiri dari 2 orang, dan semua tim menggunakan perahu sampan.

Penulis: Elang | Editor: Redaksi

Artikel Taklukan 34 Tim, Duet Ade-Ati Juarai Lomba Dayung FTJ pertama kali tampil pada Saloipost.id.