Transaksi Sulit Akhir Tahun, Sonya Mail Dinilai Tak Punya Kemampuan Kelola Keuangan

Senin, 8 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Riswan Hi Kadam, || Foto: Elang

Riswan Hi Kadam, || Foto: Elang

Saloipost.id, Jailolo – Mencermati kondisi Keuangan Daerah Jelang Akhir tahun 2023 kemarin, Wakil ketua DPRD Halmahera Barat, Riswan Hi Kadam, Menyoroti ketidakmampuan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sonya Mail.

Riswan menyampaikan, pada minggu terakhir Desember 2023 kemarin, suasana Kantor BKAD ramai dengan aktifitas pengajuan permintaan pencairan dana. Pemandangan seperti itu, menurut Riswan, sudah biasa, sebab sudah menjadi tugas dan rutinitas tempat berkantornya pejabat kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kaban BKAD.

Dijelaskan, Tingginya permintaan pencairan dana, sementara kesiapan dana di rekening kas daerah terbatas, maka BKAD menggunakan senjata pamungkas untuk membendung serbuan permintaan pencairan dana yang diajukan perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders yang menjadi mitra kerja pemerintah Daerah.

Riswan menilai, Kas daerah kosong dan Dana Bagi Hasil (DBH) belum disalurkan, adalah dua hal yang menjadi alasan BKAD dalam membungkam serbuan dokumen permintaan pencairan dana dari perangkat daerah, kontraktor maupun pihak lain.

“Namun Sonya Mail kesulitan dan tidak mampu menganalisa kemampuan ketersediaan anggaran dalam memenuhi permintaan Pencairan Dana di akhir Tahun 2023, serta mengantisipasi apabila terjadi  penundaan transfer atas kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Pusat maupun Provinsi,”katanya.

Baca Juga :  Gelar Safari Ramadan, Bupati Tegaskan Prioritas “Halbar Religius” Terus Ditingkatkan

Untuk itu, Politikus PKB ini menyebut Halmahera Barat tidak hanya memiliki keterbatasan anggran, tetapi  juga terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kurangnya pengatahuan kepala BKAD.

Riswan menjelaskan, jika terjadi ketidakmampuan membayar diakhir Tahun lantaran DBH yang tidak teralisasi, maka mestinya ada langkah taktis dan antisipatif dari Kepala BKAD,  memikirkan dan membuat skema pengakuan atas Kurang bayar tersebut, sehingga dapat diajukan sebagai hutang Tahun 2024.

Oleh karena itu, Riswan menyayangkan keputusan Bupati James uang yang telah mengangkat Sonya Mail selaku Kepala BKAD. Ia bilang, Bupati harus menempatkan orang yang memiliki pengetahuan dan punya kompentensi tentang keuangan. Bukan seperti Kaban Keuangan saat ini yang cenderung memposisikan diri sebagai juru bayar atau bendahara. Ia Bahkan menyebut bendahara di OPD lain justru lebih memahami daripada Sonya Mail.

“Sarjana perikanan disuru urus arus keuangan Daerah, sudah pasti ikan akan busuk dan mengeluarkan  bau diakhir Tahun 2023, dan diawal Tahun 2024,” cecar Riswan dengan nada kesal.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Halbar, Riswan Mendesak Bupati James Uang agar secepatnya mencopot Sonya Mail dari jabatnnya itu. Sebab sambung dia, Peran dan keberadaan Sonya Mail justru lebih besar mendatangkan mudarat daripada kemaslahatan masyarakat dan daerah ini.

Baca Juga :  Singgung Hasil Survei, Alien Mus Semprot Bahlil Lahadalia Selaku Kader Partai

“Karena seorang Kaban keuangan harus paham dan mengerti, pentingnya prognosis laporan Keuangan semester I dan II, maka dipastikan rencana dan skema kemampuan keuangan Pemda terlihat dan dapat diantisipasi resiko atau problemnya diakhir tahun ditengah tumpukan hutang daerah yang terus melejit naik” terannya.

Menurut Riswan, Transaksi di akhir tahun 2023 kemarin, apabila sumber pembayarannya dipakai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Gaji PPPK yang dibayarkan tidak pada peruntukannya, maka  hal ini akan terjadi rekayasa laporan realisasi DAK.

“Sikap masa bodoh, dan tidak mau tahu  Kaban keuangan pada akhir tahun 2023 kemarin, kedepan dipastikan memiliki dampak terhadap buruknya  kesehatan keuangan daerah ini dan persolan hukum yang dihadapi.

Begitu juga dengan laporan, Riswan menambahkan, akhir final tidak dapat dilakukan akibat tidak dibayarkan kemudian terbawa hutang.

“Hal itu bisa terjadi karena kucuran anggaran DAK sesuai pengajuan yang telah direviuw oleh Inspektorat ke KPKN, dimana DAK yang masuk sudah sesuai peruntukan belanja modal dengan nama kegiatan dan pihak pelaksana. Tentu ini akan berdampak pada pengurangan Alokasi Anggaran DAK tahun tahun ke depan, karena dianggap daerah tidak mampu,”pungkasnya.

 

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Berita Terkait

Gabungan Organisasi Wanita Halmahera Barat, Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama
Gelar Safari Ramadan, Bupati Tegaskan Prioritas “Halbar Religius” Terus Ditingkatkan
Sekretaris Wilayah Lantik Sukran Bambang Sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halbar
Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan, Polsek Ibu dan Bayangkari Berbagi Takjil Untuk Masyarakat
Terimah 1.000 Paket Sembako Korban Banjir, Bupati Berterima Kasih ke Kemensos RI
Hindari Kesalahan Jelang Mutasi-Promosi Jabatan, Bupati James Uang Minta Petunjuk di BKN-RI
Reses di Sahu Timur, Meri Popala Siap Kawal Aspirasi Para Petani
Infrastruktur dan Pertanian Jadi Sorotan Dalam Reses Meri Popala di Kecamatan Jailolo

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 21:25

Gabungan Organisasi Wanita Halmahera Barat, Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama

Senin, 9 Maret 2026 - 11:22

Gelar Safari Ramadan, Bupati Tegaskan Prioritas “Halbar Religius” Terus Ditingkatkan

Rabu, 4 Maret 2026 - 22:57

Sekretaris Wilayah Lantik Sukran Bambang Sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halbar

Kamis, 26 Februari 2026 - 18:27

Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan, Polsek Ibu dan Bayangkari Berbagi Takjil Untuk Masyarakat

Selasa, 24 Februari 2026 - 13:40

Terimah 1.000 Paket Sembako Korban Banjir, Bupati Berterima Kasih ke Kemensos RI

Berita Terbaru