Salma menyatakan, tudingan terkait campur tangan Ketua TP-PKK Halmahera Barat, Mery Popala, terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dan Studi Banding para Isrti sejumlah Kepala Desa adalah sebuah kekeliruan.

Pasalnya, menurut Salma, kegiatan tersebut merupakan inisiatif sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Ibu Selatan.

Salma menjelaskan, awalnya, sejumlah Kepala Desa di Ibu Selatan itu bertemu dengan Istri Bupati Halmahera Barat, Mery Popala, selaku Ketua TP-PKK Kabupaten, guna membicarakan terkait Bimtek tersebut.

“Kegiatan tersebut merupakatan inisiatif para Kepala Desa di Kecamatan Ibu Selatan.Dan anggaran tersebut sudah termuat di APBDes sejak 2022 lalu.Dan itu disampaikan langsung oleh mereka pada Ketua TP.PKK. Karena di Tahun 2022 lalu kami ada kegiatan makanya kami tidak bisa memfasilitasi,”tuturnya.

Namun, lanjut Salma, para Kepala Desa itu bertemu lagi dengan Ketua TP-PKK Mery Popala pada saat Natal 2022 lalu masih dengan pembahasan yang sama.

“Hal itu dibicarakan kepada Ketua TP-PKK dengan alasan selama ini Ketua TP.PKK Desa tidak pernah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas di luar Daerah. Sehingga kami membantu, tapi itu awalnya inisiatif mereka. Dan yang pasti tidak ada interfensi atau pun paksaan dari Ketua TP-PKK Kabupaten,”ucapnya.

Lebih lanjut Salma menyampaikan, kegiatan tersebut bukan kegiatan Bimtek dan study Banding, melainkan Study Tiru, yang diikuti oleh 68 Desa, dan digelar pada 31 Mei hingga 3 Juni lalu di Jakarta.

“Tidak semua Desa ikut. Bahkan Jailolo dan Jailolo Selatan, sahu timur, loloda dan loteng tidak ikut. Yang ikut itu Ibu Selatan sebagian, Tabaru Sebagian, ibi dan Sahu sebagian, . Dan di situ yang ikut bukan hanya PKK Desa. Tapi PKK Kecamatan juga. 1 Desa 1 orang,”bebernya.

Untuk itu Salma menegaskan, semua Desa di Halmahera Barat akan mengikuti kegiatan tersebut, jika itu benar perintah Ketua TP-PKK Kabupaten, Mery Popala.

“Tapi kenyataannya kan dalam satu Kecamatan ada beberapa Desa yang tidak ikut. Jadi saya selaku Sekretaris menegaskan bahwa tidak ada intervensi Ibu Ketua dalam kegiatan itu,”pungkasnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Sekretaris TP-PKK Halbar Bantah Tudingan, Sebut Bimtek Bukan Perintah Ketua Tapi Inisiatif Para Kades pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Tak hanya itu, diduga kuat kegiatan itu ada sebagian desa tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga menjadi kebijakan kepada desa sendiri.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2023 dijelaskan bahwa prioritas pengunaan dana desa tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar daerah.

Berdasarkan penelusuran wartawan di lapangan, kegiatan bimtek ini difasilitasi oleh panitia Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Kabupaten dan anggarannya dialokasikan di masing-masing desa mengunakan dana desa. Anggaran yang diberikan setiap desa ke panitia TP PKK tingkat kabupaten bervariasi, ada desa yang alokasikan sebesar Rp10 juta, ada yang Rp12 juta sampai Rp15 juta. Kegiatan bimtek itu dilaksanakan di Jakarta selama empat hari.

Kegiatan ini diduga diinstruksi dari ketua tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat kabupaten Meri Popala ke pihak kecamatan kemudian pihak kecamatan menindaklanjuti ke masing-masing kepala desa.

Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan, Bahraen Habib menjelaskan, kegiatan bimtek itu istrinya juga ikut.

“Yang jelas di sini hanya istri saya saja yang ikut,” kata dia.

Dia menyebut, untuk anggaran yang dialokasikan ke panitia tingkat kabupaten sebasar Rp15 juta. Hanya saja anggaran tersebut pihaknya tidak diakomodir dalam APBdes.

“Karena rata-rata di Kecamatan Ibu Selatan ini semua ikut kegiatan bimtek itu jadi saya menyesuaikan saja meski tidak dianggarkan dalam APBdes,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan APBdes perubahan pada Agustus mendatang untuk memasukan anggaran kegiatan tersebut dalam APBdes perubahan. “Kemarin itu tidak ada pos anggaran di APBdes, cuma kebijakan saya, sehingga kali ini kita bikin APBdes perubahan,” akunya.

Kepala Desa Gogola Sanger Kecamatan Ibu Papi Ong mengaku, pihaknya pun mengikuti kegiatan bimtek tersebut. “Iya istri saya juga ikut kegiatan bimtek itu,” kata dia.

Dia menyebut, kegiatan bimtek itu merupakan program TP PKK tingkat kabupaten dan pihaknya hanya menyesuaikan saja. Untuk anggaran bimtek itu pihaknya alokasikan sebesar Rp12 juta.

“Kegiatan itu anggaran dari desa dan kita pakai dana desa. Tapi kan memang kita dianggarkan dana PKK itu dari awal,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengaku ada banyak desa di Kecamatan Ibu yang tidak dianggarkan dalam APBdes sehingga menjadi kebijakan kades. “Tapi ada desa yang lain tidak dianggarkan cuma kebijakan kades saja. Kalau begitu otomatis mereka harus bikin APBdes perubahan,” tambah dia.

Sementara itu Sekretaris Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Wahyudi Gani mengaku, kegiatan bimtek ini hanya diikuti oleh satu orang yakni ketua tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat desa. Menurutnya, kegiatan tersebut pihaknya menganggarkan dalam APBdes 2023. Dia menyebut, sebagian besar desa di Kecamatan Sahu ikut dalam kegiatan bimtek tersebut.

“Kemarin itu istri kades saja yang ikut kegiatan bimtek itu, cuma saya tidak tahu anggarannya berapa,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo, Hilman Malik menyatakan, istrinya tidak bisa mengikuti kegiatan bimkek tersebut dikarenakan tidak dianggarkan dalam APBdes tahun 2023.

“Iya kemarin kami disampaikan oleh pihak kecamatan soal kegiatan bimtek ini, tapi karena tidak ada anggaran dalam APBdes sehingga para kades di Kecamatan Jailolo sepakat nanti 2024 saja,” kata dia.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Para Kades Akui Bimtek TP PKK di Jakarta Dibiayai Melalui Dana Desa pertama kali tampil pada Saloipost.id.