Hal ini dilakukan dengan tujuan memperkuat pemahaman tentang netralitas ASN, dan pentingnya membangun Demokrasi yang berkualitas di Pilkada Halmahera Barat.

Pj Sekretaris Daerah Julius Marau, saat ditemui wartawan menyampaikan, untuk menjaga netralitas, ASN berkolaborasi bersama Bawaslu dengan maksud memberikan pemahaman kepada ASN agar mereka paham norma – norma yang sudah diatur dalam UU ASN di Pilkada.

“Dengan keinginan ASN juga menjaga netralitas, kemudian Bawaslu sebagai pengawasan kita mengajak untuk berkolaborasi, agar mereka tau apa yang
harus dilakukan dan apa yang tidak bole dilakukan, karena mereka juga punya hak politik,”ungkapnya.

Julius juga berharap prestasi ASN pada Pileg kemarin itu bisa dipertahankan pada Pilkada, karena di Pileg tidak ada kasus – kasus yang mencuat dilingkungan ASN, sehingga sangat penting bekerjasama dengan Bawaslu memberikan pehaman untuk tetap menjaga kualitas itu.

“Dan tidak kala penting adalah kita tidak batasi dan tidak melarang ASN menggunakan hak politiknya, tetapi tentunya ASN dalam menggunakan hak politiknya itu ada aturan – aturan yang harus dipatuhi,”tuturnya.

“Misalnya dia ingin mendengar visi misi calon kepala daerah, dia juga bisa mengakses melalui web KPU, kalaupun dia hadir dalam keadaan pasif, artinya jangan sebagai peserta harus berada pada jarak – jarak tertentu,”sambungnya.

Sementara Ketua Bawaslu Nimbrot Lasa, mengapresiasi Pemerintah Daerah karena telah melakukann kegiatan sosialisasi netralitas ASN yang melibatkan Bawaslu sebagai narasumber.

“Kegiatan ini menurut kami sangat luar biasa, karena ada OPD, Camat, Ketua – Ketua Apdesi Tingkat Kecamatan dan para kepala desa yang dihadirkan, sehingga kami memberikan apresiasi kepada Pemda karena suda membuat kegiatan semacam ini,”tandasnya.

Ditempat yang sama Kordiv Penanganan palanggaran dan penyelesaian sengketa (P3S) Sarmin Ibrahim menambahkan, seperti yang disampaikan ada larangan – larangan ASN yang suda termuat dalam UU ASN, kemudian pada UU Pilkada itu ada norma – norma yang mengatur tentang larangan ASN.

“Disini saya lebih mempertegas soal media sosial, di Modsos ini ASN jangan sekali – kali like, posting atau berkomentar di postingan pasangan calon, karena nanti ada unsur pidananya, nanti kalau hasil konstruksi itu kalau memang benar maka akan dipidana, kalau tidak di pidana maka kita akan merekomendasikan ke instansi terkait,”pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Jaga Netralitas Pilkada, ASN Berkolaborasi Bersama Bawaslu Perkuat Pemahaman pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Manajemen ASN terpadu elektronik yang disingkat “Maestro” merupakan aplikasi layanan kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi adalah inovasi yang digagas dan dilaksanakan sebagai upaya digitalisasi pelayanan kepegawaian.

Maestro aplikasi berbasis digitalisasi ini dilaunching langsung oleh Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad Jumat (24/11) dilobi lantai dua kantor Bupati Halmahera Barat.

Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad dalam sambutannya menyatakan, sekarang ini ASN punya handphone Android semua jadi aplikasi digitalisasi managemen ini dapat memudahkan kerja-kerja ASN.

“Kita sekarang tidak bisa pungkiri lagi karena sekarang kita hidup diera digitalisasi,”ujarnya.

Disebutkan misalnya soal kearsipan aplikasi ini juga konek tetapi arsip dalam bentuk kertas maka terkena air sedikit sudah rusak dengan adanya Manajemen ASN terpadu elektronik atau Maestro ini sangat membantu dalam pekerjaan ASN.

“Jadi saya dan Pak Bupati Halbar sangat mendukung atas diluncurkannya Manajemen ASN terpadu elektronik atau Maestro ini,”ucapnya

Djufri juga menambahkan terkait dengan adanya Maestro ini misalnya ASN dalam pengurusan data pensiun maupun mutasi sudah tidak lagi antri di BKD tinggal duduk dirumah dan langsung apload dokumen lewat online saja.

Ia juga menyebutkan Maestro juga dapat memudahkan Bupati, Wakil dan juga Sekretaris Daerah dalam mengecek data serta kinerja ASN.

Sementara Kepala BKD Halbar Fransiska Renjaan dalam sambutannya mengatakan, hal ini merupakan salah satu bentuk dari transformasi manajemen ASN sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara transformasi atau perubahan manajemen dimaksud meliputi 7 hal dan salah satunya adalah digitalisasi manajemen ASN dalam pelayanan publik.

“Oleh karena itu maestro ini hadir untuk memberikan kemudahan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup kabupaten halmahera barat untuk mewujudkan ucok mewujudkan ASN yang profesional berkelas dunia dan berbasis digital sesuai perkembangan teknologi informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),”jelas Fransiska.

Disebutkan, dari Aplikasi Maestro ini terkait dengan tugas dan pelayanan di BKD meliputi empat bidang dan satu sekretariat. Yaitu diantaranya bidang Mutasi terkait dengan kenaikan pangkat, berkala dan sebagainya.

“Kemudian pelayanan yaitu di bidang data dan informasi terkait dengan data-data pegawai. Serta yang ketiga pelayanan dibidang Diklat terkait dengan pelatihan dan Prajabatan,”tuturnya

Ia juga menambahkan, Kemudian juga bidang pengembangan, terkait dengan disiplin ASN, pelanggaran kode etik. Dan juga terkait dengan penerimaan CPNS dan PPPK kemudian sekretariat, kemudian terkait dengan surat tugas luar.

Fransiska juga menjelaskan, Maestro ini juga adanya Informasi khusus misalnya, seleksi Jabatan Ahli Pratama, menyampaikan pengumuman dan sebagainya itu bisa disampaikan lewat Maestro.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Permudah ASN Urus Mutasi dan Kenaikan Pangkat, BKD Resmi Launching Aplikasi Maestro pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Dua bawahan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di bagian pemerintahan itu, tersandung kasus jual beli Lahan Milik Wakil Ketua DPRD Halbar, Riswan Hi. Kadam, seluas 3.760 meter persegi yang dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 senilai Rp 543.061.952.

“Selaku kepala daerah saya merasa prihatin, namun sebagai warga negara yang baik kita harus tunduk menghormati proses hukum,” ungkap Bupati James Uang, ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (10/8/2023).

Ia mengatakan, prinsipnya karna ini masalah hukum maka tidak mungkin pihaknya intervensi jadi sebagai warga Negara Republik Indonesia tetap patuhi terhadap amanat Konstitusi.

“Tiap tiap Warga Negara bersamaan kedudukan dalam Hukum dan pemerintahan, jadi kita tetap patuhi itu,” katanya.

Ia bilang, kasus yang menimpa dua ASN tersebut sebagai ‘pukulan keras’ bagi pemerintah daerah dan teruntuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh jajarannya agar kedepan membuat kebijakan harus mentaati norma-norma hukum. Ia mengaku, kasus tersebut juga telah mencoreng nama baik daerah.

“Selaku Kepala Daerah saya berpesan kepada semua Aparat penyelenggara pemerintahan harus hati-hati dalam bekerja terutama menaati semua norma hukum ketika menggunakan harus di pastikan prinsip normanya agar terhindar dari masalah hukum,” papar politisi Demokrat.

Disentil Terkait dengan Status dua ASN tersebut, pihaknya belum bisa mengambil langka karena masih menunggu hasil putusan pengadilan, ” Ya kita harus menunggu putusan pengadilan,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi 

Artikel Prihatin Dua Tersangka Bawahannya, Bupati: Kita Hormati Proses Hukum pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal itu disebutkan oleh Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halmahera Barat Sonya Mail saat dikonfirmasi Senin (31/07) tadi menyatakan gaji 13 cair hari ini, total yang akan dibayarkan ke ASN Halbar Rp.15, 4 miliar.

Ia juga menyebutkan, kalau Untuk Halbar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayar hanya tahun ini saja, yang mengalami keterlambatan itu Kabupaten kota yang lain.

“Untuk DBH Halbar yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara seperti kata Bupati James itu dikisaran Rp.5 miliar sekian, sedangkan yang sudah dibayarkan itu 4 miliar,”ujarnya.

Sementara salah satu ASN dilingkup Pemkab Halbar yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi terkait pencairan gaji 13 yang dijanjikan dibayarkan hari ini merasa dibohongi.

“Belum cair mereka bohong saja,”singkatnya via WhatsApp.

Sementara disebutkan juga, ada pesan berantai yang tersebar ke Group WhatsApp milik guru-guru dihalbar yang isinya “Izin Pimpinan,

” Selamat sore Bpk/Ibu, informasi untuk Gaji 13 sementara proses pembuatan Daftar Gaji di Keuangan. Jadi selesai pembayaran Gaji Agustus dilanjutkan dengan pembayaran Gaji 13 dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan,” demikian bunyi pesan WhatsApp.

Penulis: Elang
Editor  : Redaksi

Artikel Klaim Pencairan Gaji 13 Cair Hari ini, ASN Lingkup Halbar Merasa Dibohongi pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (18/4/2023)

Djufri mengaku, semua hak ASN sampai pada hari ini Selasa, semua sudah di bayarkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Halbar, Chuzaema Djauhar.

“Nah, Alhamdulillah H-4 Lebaran (idul Fitri) ini, kondisi kebutuhan daerah semua terpenuhi. Seperti pembayaran Hak-Hak PNS, gaji rutin Bulan April, dan juga Gaji 14 dan THR,” Akunya

Selain itu, Djufri bilang hak Pemdes seperti Siltap dan tunjangan juga telah terbayar kecuali bagi Pemdes yang masih berurusan dengan administrasi atau (laporan) pencairan. Ini menunjukan bahwa sikap iktiar Pemda melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai harapan.

“Karena Pemda melalui Kepala BPKAD sudah istiar ini sudah dimulai pada bulan Januari 2023. Jadi melalui anggaran DAU yang ditransfer selama Januari, Ferbuari, Maret 2023, Walaupun dengan pas-pasan 27 Milyar sekian, disitu kita shaving atau sweet lebih dari 5 M sampai pada bulan April ini,” Kata Djufri saraya memebrikan apresiasi pada kepala BPKAD Halbar Chuzaema Djauhar.

Politisi Nasdem itu mengungkapkan, Dengan Shaving anggaran di tiga bulan dan ditambah dengan 27 milyar dana pusat yang sudah terealisasi pada awal bulan April ini, semua belanja atau kebutuhan PNS sampai saat ini sudah dapat terjawab.

“Jadi, proses pembayaran sampai pada hari Rabu (besok) saya pastikan semua terjawab. Seperti gaji honorer, yang akan di salurkan melalui rekening mereka. Karena Besok PNS sudah libur atau cuti bersama Idul Fitri,” sambungnya.

Menurutnya, yang diragukan Publik dan anggota DPRD pada berapa pekan lalu, sudah dijawab oleh pemerintah daerah.

” Yang dibilang DPRD itu tak benar semua yang disangkakan dijawab pemkab. Kita juga patut bersyukur ada banyak pihak juga yang mengingatkan sehingga pengelolaan belanja di daerah ini, bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gejolak pada publik yang dibuat oknum DPRD lagi,”tandasnya.

Sementara itu, kepala BPKAD Halbar Chuzaema Djauhar saat dikonfirmasi terpisah memebenarkan, bahwa semua proses berjalan normal dan dapat terpenuhi. Seperti Gaji PNS, gaji 13, THR 14 dan kebutuhan daerah lainya jelang hari raya Idhul Fitri.

“Semua berjalan normal dan kebutuhan PNS sudah terpenuhi dimulai dari gaji rutin dibayar pada awal April, dan Gaji 14 pada bberapa hari lalu. Intinya, semua terpenuhi,” pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Tuntas, Pemda Halbar berhasil Jawab Keraguan Publik, Gaji ASN Sudah Dibayarkan pertama kali tampil pada Saloipost.id.