Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati James Uang, ketika dikonfirmasi melalui Via WhatsAp, Selasa (15/8/2023).

Bupati James mengatakan, Pelantikan BPD 9 desa di Kecamatan Loteng tetap dilaksanakan karena itu sudah tercantum dalam aturan.

” Terkait BPD di 9 Desa Selesai 17 agustus baru pelantikan,” ungkap James.

Namun, Bupati tidak menyebutkan secara spesifik waktu dan tanggal pelantikannya.

Menurutnya, BPD adalah sebuah parlemen kecil di tingkat Desa atau wakil rakyat yang akan mengawasi setiap agenda-agenda pemerintah desa. Maka Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota BPD tetap dilakukan.

Politisi Demokrat itu juga mengaku bakal memberikan mandat terhadap Camat untuk melantik BPD. “Nanti Camat yang lantik,” katanya singkat.

Untuk itu Suami dari Ibu Ketua PKK Halbar ini berpesan, jika sudah dilantik nanti jabatan BPD yang diberikan oleh negara selama 6 Tahun ini dapat diemban dengan baik.

“Anggota BPD yang merupakan keterwakilan warga, maka wajib memperjuangkan aspirasi warganya saat musyawarah desa dan sebagainya,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi 

Artikel Pelantikan BPD 9 Desa di Loteng Dijadwalkan Usai Upacara 17 Agustus pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Ke-9 desa tersebut dianataranya Desa Akelamo, Desa Taraudu, Desa Tibobo, Desa, Hoku-hoku Gam, Desa Gamnyial, Desa Cempaka, Desa Ngaon, Desa Gamsungi dan Desa Goal terkait sengketa Lahan Hutan Tarusi.

Rapat mediasi tersebut berlangsung di ruang kerja wakil Bupati Halmahera Barat, Rabu, (24/5/2023) Kemarin.

Wakil bupati Halbar, Djufri Muhammad saat memimpin rapat tersebut mengatakan, Informasi yang diterima pihaknya atas saling mengklaim antara Warga yang merasa memiliki hak atas tanah Adat yang saat ini sedang disengketakan. Maka selaku pemerintah daerah memanggil untuk didiskusikan dalam forum resmi.

“Maka atas informasi tersebut sebagai Wakil Bupati yang juga merupakan bagian dari Suku Sahu merespon informasi tersebut dan mengundang Ketua dan Sekretaris Dewan Adat Suku Sahu serta Para Tokoh yg merupakan keterwakilan dari 9 Desa yg sedang bersengketa,” Ungkap Wabup

Menurutnya, sebagai Pemerintah wajib memediasi untuk penyelesaian permasalahan yang ada sehingga polemik dalam masyarakat adat suku Sahu tersebut mendapat solusi terbaik agar bisa mengelolah lahan yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua.

Sementara itu Kapolsek Sahu Ipda Musfardyansyah dalam kesempatan itu menyatakan, Informasi yang diperoleh pihaknya ada beberapa warga yang melakukan aktivitas di wilayah Hutan Tarusi dan masing-masing saling mengklaim sebagai pemilik.

Ia mengaku, saat itu juga pihaknya bersama Danramil Sahu langsung mendatangi beberapa warga yang melakukan aktivitas di Hutan Tarusi dan memberikan himbauan agar tidak melakukan aktivitas di wilayah Hutan tersebut sampai ada langkah mediasi untuk penyelesaian.

” Secara intens kami pihak keamanan TNI/Polri selalu membangun komunikasi baik dengan Pemerintah Kecamatan Sahu maupun Kecamatan Sahu Timur tentang langkah medias,” jelasnya

Untuk itu selaku pihak keamanan dirinya menghimbau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka mediasi dan duduk bersama untuk dibahas adalah solusi untuk memecahkan permasalahan ini

“Karena permasalahan sengketa lahan sangat rentan dengan perselisihan yang mengarah pada tindakan anarkis, maka dari itu berembuk untuk berdiskusi adalah solusi terbaik,” pungkas dia

Terpisah, Ketua Dewan Adat Suku Sahu, Robinson Missy menyampaikan, Selaku Ketua Dewan Adat Suku Sahu berkesimpulan bahwa agenda rapat atau pertemuan hari ini terkait permasalahan sengketa lahan Tarusi belum bisa diputuskan.

“Permasalahan ini akan di tangani oleh Lembaga Adat dengan memberikan kesempatan kepada 9 Desa yang ada kaitannya dengan lahan tersebut, untuk membawa bukti-bukti otentik serta saksi-saksi, dan semua itu bisa diserahkan kepada kami selaku Dewan Adat,” Beber Robinson

Diakhir penyampaiannya Robinson menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya bakal mengambil langka cepat untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

“Selaku Dewan akan mengambil langkah cepat penyelesaian masalah sengketa lahan yg saat ini diklaim tanah adat dari masing-masing desa yg berada di lokasi lahan Tarusi,” Pungkasnya

Sekedar diketahui, turut hadir dalam rapat tersebut yakni Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad, Ketua Dewan Adat Suku Sahu yang juga sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Halbar, Robinson Missy, Sekretaris Dewan Adat Suku Sahu, Frieser Giwe, Kabag Pemerintahan Halbar, Fadli Husen, Camat Sahu, Darwin Salmin, Camat Sahu Timur, Yosep Budo, Kapolsek Sahu, Ipda Musfardyansyah, Mewakili Danramil 1501-04/Sahu, Serma Antonius Gamkonora

Para Kepala dan Keterwakilan Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dari 9 Desa.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Pemda Halbar Mediasi Sengketa Lahan yang Melibatkan 9 Desa, Begini Hasilnya pertama kali tampil pada Saloipost.id.