Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Halbar Fandi Ibrahim itu hadir juga para anggota komisi III dan Direktur RSUD Jailolo Dokter Novimaryana Drakel.

Anggota Komisi III DPRD Halbar Sarlin Antu dari partai Nasdem dalam RDP tersebut menyatakan, memang kebetulan hari ini pihaknya melakukan RDP, untuk pembahasan anggaran 2024.

Menurutnya, pihaknya bukan saling menyalahkan tapi saling support dinas-dinas terkait yang bermitra dengan komisi III. Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini menyebutkan, RSUD Jailolo masih banyak kekurangan dalam hal pelayanan obat maupun pelayanan terhadap pasien.

“Pelayanan terhadap pasien maupun pelayanan obat di RSUD Jailolo masih dibawah standar itu menurut saya pengalaman saya bolak-balik rumah sakit pasien masih mengeluh terkait kekurangan obat, yang saya temukan berbagai pasien dengan berbagai penyakit yang dialam,”ujarnya.

Ia juga mengaku, pernah membawa pasien ke rumah sakit dan ada pasien juga yang rawat jalan maupun yang rawat inap mereka mengeluh tentang kekurangan obat di RSUD.

Menurutnya, semenjak direktur RSUD menjabat sampai sekarang keluhannya masih sama yaitu kekurangan obat tapi masalah itu sudah mulai dipecahkan bahkan pelayanan bpjs-nya mulai baik.

Ia juga menyarankan, setidaknya ke depan Direktur RSUD Jailolo mengusulkan anggaran karena setiap dokter itu punya merek obatnya tersendiri.

“Jadi saya sarankan bahwa pengadaan obat nanti harus sesuai dengan keinginan dokternya atau brand yang yang dipakai oleh dokter tersebut karena temuan di lapangan itu banyak obat yang kadaluarsa akibat tidak dipakai oleh dokter di RSUD maupun di puskesmas karena tidak sesuai dengan brand mereka masing-masing,”jelasnya.

Sarlin juga mengungkapkan, ada juga keluhan dari pasien di RSUD yang membayar BPJS dari bantuan pemerintah keluhannya tetap sama tentang obat, bahkan setingkat obat seperti Paracetamol saja dibeli di luar Rumah Sakit.

“Kemudian juga terkait dengan klaim BPJS dari pasien soal pengembalian uang dari pihak rumah sakit ke pasien setelah membeli obat di luar rumah sakit mereka sampai dapat nota di apotek bahkan pasiennya sampai meninggal pun uangnya tidak dikembalikan oleh pihak RSUD,”cetusnya.

Sarlin juga mengaku, ia pernah mengalami hal seperti itu karena pernah bawa beberapa pasien berobat di rumah sakit bahkan pengembalian nota itu sampai sekarang uangnya belum juga dikembalikan ke pasien.

“Uang tersebut dikemanakan oleh pihak rumah sakit,”tanya dia.

Ia menegaskan dihadapan Direktur RSUD, agar Pelayanan di Rumah Sakit lebih dimaksimalkan dan untuk fasilitas seperti kursi roda juga harus diperbanyak karena banyak Alat Kesehatan (Alkes) Di RSUD Juga sudah rusak.

“Saya minta Kedepan Ibu direktur agar bisa masukkan ke anggaran berikutnya,”ujarnya.

Sementara itu Direktur RSUD Jailolo Novimaryana Drakel, menanggapi apa yang disampaikan Sarlin Antu, mengatakan di RSUD ada sumber Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan BLUD tahun 2024.

“Kami biasanya sekitar 21 miliar sekian itu untuk gaji dan tunjangan ASN itu dimana gaji ASN itu diangka 8 miliar dan sisanya 13 miliar itu untuk honor dan gaji dokter umum maupun dokter spesialis,”ujar Novi sapaannya.

Ia mengaku, sementara pagu yang sisanya itu diantaranya hutang bangunan masih ada di tahun 2021 dan 2020 dari DAK yang belum selesai sisanya 54 miliar yang terdiri dari 16,5 miliar BLUD.

Ia juga menyebutkan, untuk hutang RSUD di kimia Farma itu 7 miliar sekian dari tahun 2018, namun pada tahun ini Pemda dalam hal ini pihak rumah sakit sudah cicil jadi angkanya yang sebelumnya 8 miliar sekian sudah tinggal 7 miliar sekian.

Disebutkan, terus ada bangunan dari  Dana Alokasi Khusus pada 2020, pihaknya bakal kasih rinciannya untuk 2018, 2020, 2021 dan 2022.

Novimaryana juga mengatakan, untuk rancangan DAK 2024 kemarin dari 22 Miliar turun jadi 9 miliar.

“Nanti kami masukkan di 2024 anggarannya berapa. Dan Untuk rumah sakit anggaran obat itu bukan lewat Pemda tetapi dari BLUD. Jadi beda dengan Dinkes yang anggaran obatnya dari DAK dan DAU kalau dari RSUD dari BLUD,”tuturnya.

Ia juga membeberkan bahwa tidak semua obat masuk dalam klaim BPJS.

“Untuk obat itu untuk pasien BPJS masuk dalam formularium nasional, jadi kami buatkan formalarium rumah sakit agar supaya obat-obat yang tidak masuk ke BPJS bisa masuk ke formalarium rumah sakit karena masih banyak obat yang tidak ditanggung oleh BPJS,”bebernya.

Dicontohkan, misalnya pasien yang menderita stroke imun untuk obatnya  bernama sipikolin dan obat tersebut  tidak ditanggung oleh BPJS.

“Kemarin juga saya sudah melapor ke Pak Sekda sebagai ketua dewas bagaimana solusinya biar rumah sakit tidak rugi karena klaim BPJS itu untuk rumah sakit tidak klaim real tetapi berdasarkan paket misalnya kita pakai citiscane yang seharusnya dapat 10 juta itu dibayar cuma 2 juta terus sisanya itu bagaimana jadi obat belum bisa dilakukan ke formallarium rumah sakit,”ungkapnya.

Novimaryana juga menambahkan, dirinya sudah koordinasi dengan Sekda Halbar agar usulkan di tahun 2024 untuk obat yang tidak masuk di formularium rumah sakit nanti disubsidi oleh Pemda Halbar.

“Jadi untuk pasien rumah sakit untuk Halbar sehat itu subsidi dari pemerintah daerah,”tutupnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Minimnya Obat di RSUD Jailolo, Politisi Nasdem: Paracetamol Saja Beli Diluar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pertemuan tersebut, dihadiri oleh Kepala dinas kesehatan Novelheins Sakalaty yang melibatkan seluruh kepala puskesmas se-kabupaten dan para Dokter di Halmahera Barat, bersama Bupati James Uang yang berlangsung diruang Kediaman Bupati.

Sekretaris Dinkes M Kadri, saat diwawancarai mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas anggaran BOK maupun JKN. Pertemuan itu hanya seputar diskusi biasa pihaknya dengan para dokter dan Bupati

“BOK tidak, karena dana BOK ini kan transfer langsung ke rekening Puskemas,” ujarnya ketika wawancarai didepan kediaman Bupati,

“Yang hadir dokter-dokter, perawat dan kepala puskesmas. Pertemuan biasa tidak ada yang penting,” ujarnya lagi

Menurutnya, pertemuan tersebut sebenarnya di kantor Bupati Halbar, namun Bupati James Uang kondisi kesehatannya belum pulih secara baik sehingga diagendakan di kediaman.

“Kebutulan Bupati sakit lagi jadi datang saling curhat supaya dong lebih semangat lagi kerja, sebenarnya pertemuan mau di kantor bupati cuma pak bupati kesehatan kurang baik jadi dibuat disini,” jelasnya.

Ketika disentil terkait Insentif Dokter, M Kadri mengaku, Untuk tunggakan para Dokter selama dua bulan belum dibayar, “Insentif dokter dua bulan, September dan Oktober ini,” akunya.

Sementara salah satu staf di Puskesmas, saat diwawancarai terpisah usai keluar dari pertemuan mengatakan, pihaknya diundang untuk membahas anggaran dana BOK dan JKN. Ia mengaku semua Puskesmas diundang dalam pertemuan tersebut.

“Pertemuan soal bahas anggaran BOK dan JKN, semua Puskesmas Kabupaten diundang,” ungkap sumber

Ia mengaku, dalam pembahasan tersebut para dokter sempat menanyakan persoalan tunggakan insentif mereka terhadap pihak Dinkes dan Bupati.

“Dokter kan ada komplain bilang soal dong (mereka) punya insentif yang tertunda. Untuk tahun ini memang ada kejelasan hanya dokter-dokter datang untuk menanyakan saja kenapa anggarannya terlambat,” jelasnya.

Sementara dari hasil penelusuran media ini, terdapat undangan dari pihak Dinkes yang ditujukan terhadap Sekretaris, Para Kepala Puskemas se-kabupaten untuk pertemuan dengan Bupati James Uang bersama Dinas Kesehatan dan Jajaranya.

Dalam isi surat tersebut ditujukan pula terhadap Bendara BOK dan JKN pada Selasa, 10 Oktober 2023, jam 09: 00 WIT yang bertempat di ruang Pertemuan Bupati Halmahera Barat. Surat tersebut ditandangi oleh kepala dinas Novelheins Sakalaty.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Dinkes “Diam-diam” Bahas Anggaran BOK dan JKN di Kediaman Bupati Halmahera Barat pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Menanggapi hal tersebut, Tamin melalui rilisnya ke Saloipost.id, Rabu (22/3) mengatakan RSUD yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu seharusnya dapat memberikan dampak positif pada perbaikan sarana dan prasarana, peralatan medis, mutu layanan, kesejahteraan pegawai, kinerja SDM dan keuangan dengan tingkatan yang berbeda pada tiap rumah sakit yang belum menjadi BLUD.

“Tapi di Halbar kok terbalik, ribut terus dg masalah anggaran. Mengapa RSUD Jailolo ketika menjadi BLUD, sistem penganggarannya tambah kacau seperti ini,” cetus Tamin mempertanyakan.

Dosen Fisip ini memaparkan, RSUD Jailolo itu sudah BLUD, berarti Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) mestinya jadi solusi. Salah satunya, kata Tamin, untuk menghindari rumitnya birokrasi dalam hal penganggaran.

Seharusnya, lanjut dia, belanja RSUD sangat leluasa sebab sumber dananya sangat jelas, bisa menggunakan sumber dana yang berasal dari jasa pelayanan, APBD maupun APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Kalau kita membaca keluhan Dirut ini, berarti BLUD RSUD sangat tidak memberikan solusi, malah menambah rumit birokrasi khususnya dalam penganggaran,” bebernya.

Dia menilai, dari pernyataan Dirut, sepertinya BLUD RSUD Jailolo tidak memiliki pola keuangan yang baik. Padahal kata dia, dengan BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengeluaran keuangan dan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran.

“RSUD dari kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima itu dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Jika demikian kenapa RSUD Jailolo harus menjadi miskin seperti ini, kan aneh,” kata mantan legislator Halbar ini.

“Di mana pejabat pengelola keuangan BLUD? Kok bisa yang punya uang kembali mengemis,” cetusnya lagi.

Tamin juga menyoroti kerja-kerja pengawasan DPRD Halbar terkait masalah pengadaan obat di RSUD Jailolo. Dalam melakukan Inspeksi mendadak (Sidak), kata Tamin, DPRD jangan seperti orang yang mau ‘meneliti’ dan sekadar melakukan wawancara.

“Kalau mau melakukan pengawasan dalam bentuk sidak atau RDP harus kantongi dulu Perda atau Perbup yg terkait dg petunjuk teknis PPK BLUD RSUD, supaya bisa leluasa dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” pungkasnya.

Ia menegaskan, agar supaya permasalahan RSUD tidak berlarut larut, maka DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya secara baik.

“Naikkan level pengawasan untuk mendalami rencana bisnis dan anggaran BLUD. Ketika rumah sakit berteriak tidak ada uang untuk pengadaan obat, dampaknya ke masyarakat kecil yang sakit, bukan kepada pejabat atau kelas menengah lainnya,” pungkasnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Keluhkan Anggaran Obat, Akademisi ke RSUD Jailolo: Sudah BLUD Tapi Ribut Terus pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 183).

Kewajiban tersebut ternyata memberikan banyak manfaat kepada manusia. Dari sisi medis, menurut penjelasan National Institute Of Health dari U.S Department Of Health and Human Services, dikutip dari Katadata.co.id, menyebutkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan pada orang yang mengalami penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit saraf, dan kanker.

Di atas semua itu, ada ‘kesehatan’ yang lebih utama, yakni puasa sebagai ‘latihan men-takwa-kan manusia’. Soal kita sekarang adalah bagaimana mestinya menjalani puasa yang menghasilkan dampak (baca: takwa) besar itu.

Buah pikiran filsuf eksistensialisme kelahiran Kopenhagen, Soren Aabye Kierkegaard (SAK), kiranya dapat diterjemahkan sebagai pengayaan sudut pandang dalam obrolan tentang tema tulisan kali ini.

Mula-mula, SAK ‘menyerang’ gaya filsafat Hegelian, hal mana manusia di dalam filsafat Hegelian adalah ‘manusia abstrak’. Basis pemahaman yang demikian cenderung ‘abai’ terhadap ‘manusia konkret’, yakni manusia dengan segala individualitasnya yang setiap saat berjibaku dengan ke-diri-annya masing-masing. Bagi SAK, yang disebut manusia adalah manusia individu, konkret, bukan manusia umum, abstrak.

Dalam konteks puasa, orang sibuk dengan hal-hal yang bersifat ‘sensasi’, semisal sibuk dengan menu sahur dan berbuka, ngabuburit, buka bersama, dan semacamnya. Puasa cenderung disikapi sebagai ‘ritual kerumunan, keramaian’ dan relatif abai dengan ‘ritual ke-individu-an, kesunyian’. Padahal yang paling ambisius dari puasa adalah misi  ‘berduaan’ dengan Tuhan dalam situasi yang ‘paling sunyi’.

Dalam tema besar tentang ‘eksistensi manusia’, SAK punya “tiga tahap”, yang kiranya dapat kita tilik untuk menggambarkan bagaimana ‘situasi’ orang-orang yang sedang berpuasa.

Tahap Estetis
Di tahap ini, individu merasa puasa tidak lebih sebagai ‘beban’, dan  moral adalah sebuah penghalang baginya sehingga dalam keadaan tidak berpuasa pun ia tidak merasa malu sedikit pun. Semboyannya adalah ‘kenikmatan segera’. Yang suka marah-marah, cemberut, jangan-jangan puasanya masih disandera oleh yang ‘estetis’ ini.

Tahap Etis
Pada tahap ini, tindakan individu selalu berpatokan pada ‘moral universal’, ditimbang-timbang antara ‘baik dan buruk’. Dengan begitu, bisa saja seseorang berpuasa ramadhan karena itulah yang baik menurut orang banyak, sehingga ketika tidak berpuasa, menurutnya buruk untuk diperlihatkan.

Secara filosofis, di tahap yang etis ini,  ada semacam situasi ‘keterpaksaan’ untuk berpuasa. Satu hadis Nabi, dikutip dari Wanitasalihah.com, patut direnungkan. “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ibn Majah, 1690).

Bagi SAK, moral universal membuat eksistensi manusia menjadi terbatas, sebab dalam kehidupan ini ada pengalaman yang baginya tidak dapat diselesaikan dengan patokan baik dan buruk saja. Ada situasi yang melampaui menurutku, menurutmu, dan menurut kita. Pada titik ini, SAK tiba pada tahap religius.

Tahap Religius
Pada tahap ini, individu merasakan ‘keterhubungan’ dengan Tuhan. Dalam berpuasa, ia tidak lagi menimbang-nimbang keputusan tindakannya dengan patokan ‘baik-buruk’. SAK menampilkan figur Abraham (Nabi Ibrahim AS) sebagai model ‘manusia regilius’.

Dari sisi etis, tindakan Ibrahim mungkin dianggap ‘tak bermoral’ karena menyembelih  putranya sendiri, Nabi Ismail AS. Ibrahim ‘terhubung’ pada ranah yang oleh SAK disebut ‘ranah irasional’ sehingga situasi demikian melampaui pertimbangan rasional manusia.

Perihal ‘Yang Sunyi’

Ibrahim adalah figur yang berhasil mendemonstrasikan ‘yang sunyi’ sebagai bentuk ketaqwaannya kepada Tuhan. Dengan sebilah pisau di depan Ismail, Ibrahim melepas seluruh ‘sudut pandang’ manusia dan mempercayai seluruh hidupnya kepada Tuhan.

Nurcholish Madjid dalam masterpiece: Islam Doktrin dan Peradaban, menerjemahkan takwa sebagai ‘kesadaran ketuhanan’, yakni kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Mudah dibayangkan kalau kita akan memiliki budi pekerti yang luhur sebagaimana dalam hadits bahwa kita seolah ‘melihat’ Tuhan sedang mengawasi kita, jika tidak, Tuhan pasti melihat kita.

Dalam keterangan Cak Nur, sapaan karib Nurcholish, puasa itu adalah latihan untuk memperkuat kesadaran tentang hadirnya Tuhan itu. “Ash-shiamu li wa ana ajzi bihi (Puasa itu untuk-Ku dan Akulah yang menanggung pahalanya).”

Puasa adalah ibadah ‘privat’ dengan dampak sosial yang cukup besar. Sebagai perbandingan, pada ibadah yang lain, kita masih dapat menyaksikan situasinya secara kasat mata, tapi tidak demikian dengan puasa. Sebagai misal, kita ke masjid berarti orang tau kita sholat, tapi kita berpuasa atau tidak hanya Tuhan yang tahu.

Ibadah yang lain melibatkan ‘mata dan pikiran’ orang lain, situasinya ‘ramai’, sehingga di momen ini, kita bisa saja tersandera oleh ‘pujian’ dari orang lain atas ibadah yang kita lakukan. Sedangkan puasa justru melatih kita tenggelam dalam ‘yang sunyi’, momen yang cukup private agar kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan.

Inilah momen ‘yang sunyi’ itu, sunyi dari ‘mata dan pikiran’ orang, sunyi dari pujian hingga Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Sejatinya setiap ibadah mesti dihidupkan dalam spirit ‘yang sunyi’ ini.  Sayangnya, nafsu kita sering berambisi meminang pujian-pujian manusia.

Belum terlambat, ramadan kali ini adalah madrasah terbaik melatih kita untuk menumbuhkan ‘yang sunyi’ itu agar segala kebaikan yang kita lakukan adalah wujud dari Dia Yang Maha Hadir itu. Wallahu A’lam. Selamat berramadhan 1444 Hijriah

Oleh: Randy Abd Halim | Editor: Malda MR Alwia

Artikel Puasa dan Perihal ‘Yang Sunyi’ pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Nanti sudah akan saya panggil Direktur, untuk bicarakan ini,” ungkap JU ketika dikonfirmasi melalui Via WhatsAp, Selasa, (21/3/2023)

Menurutnya, terkait pengadaan obat-obatan itu sudah di atur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bahkan sudah dianggarkan. Namun kata JU,  jika anggaran yang sudah disediakan belum cukup maka akan ditambahkan.

“Obat obatan itu kan lewat dana blut,
Tapi kalau itu di rasa tidak cukup nanti  di bahas penambahan anggaran bersama Pemda dan DPRD,” paparnya

Politisi Demokrat itu mengaku, pemerintah daerah pada dasarnya tidak menginginkan pelayanan apapun terhadap masyarakat berjalan pincang, apalagi soal kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Dokter maupun para Nakes.

“Pemda selama ini alokasikan gaji dan Insentif Para Dokter dan tenaga Nakes,” akunya

Untuk itu, mantan Anggota DPRD 4 Periode itu menegaskan, bakal memanggil direktur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan. dan Setelah itu, kata dia, bakal meminta persetujuan terhadap lembaga DPRD Agar dipergeseran ini dapat diakomodir sehingga kelangkaan obat di RSUD dapat segera diatasi.

“Solusinya tinggal panggil direktur dan mengatahui berapa biaya yang harus ditambahkan, Lalu saya perintahkan TAPD untuk di bicarakan. Dan setelah itu minta persetujuan pimpinan DPRD untuk menyetujui lalu dipergeseran bisa melakukan penambahan anggaran pengadaan obat,” Pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Bupati Bakal Panggil Direktur RSUD Atas Pengakuan Minimnya Bantuan Pemda pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Sasaran sidak yang dikunjungi yakni, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Apotik RSUD. Sidak tersebut dilakukan langsung oleh ketua Komisi II Dasril Usman, dan Anggota Komisi I, Alber Hama, Hardi Hayun dan Judit Sikawi, Senin (20/3/2023)

Hardi Hayun mengatakan, tujuan sidak DPRD adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan dan meminimalisir masalah di RSUD. Ketika ada masalah harus di selesaikan, setidaknya untuk mengurangi Masalah keluhan warga terhadap Rumah sakit tentang manajemen pelayanan yang ada, untuk itu pihaknya butuh kerja sama yang baik dengan pihak RSUD.

” Kalau pribadi, agar dokter-dokter lebih iklas untuk memberikan pelayanan,” ungkap Hardi

Menurutnya, Pihaknya sangat membutuhkan informasi sehingga perlu keterbukaan dari dokter-dokter terkait kendala pelayanan yang dikeluhkan masyarakat. Selain mendengar penjelasan dari Direktur, Ia juga meminta agar Dokter maupun tenaga medis memberikan informasi agar persoalan ini dapat di pecahkan bersama terkait masalah pelayanan dan obat-obatan di RSUD.

“kalau kita cuma dengar dari ibu direktur tidak cukup bagi kita, itu dulu sebagai dasar kita, sehingga masalah – masalah yang muncul tadi dapat di minimalisir,” Papar Hardi

Hardi mengaku, Informasi yang didapatkan oleh Anggota DPRD atas keluhan masyarakat sejauh ini adalah keadilan pelayan pihak RSUD yang terkesan tebang pilih.

“Informasi yang kami terima, antara pasien BPJS dan non BPJS (Umum) ini, pelayanannya berbeda, BPJS di layani biasa saja, sebaliknya pasien umum dilayani secara maksimal dan obat ketika di datangi pasein BPJS katanya obat habis jadi kami ingin minta keterbukaan dirut dan dokter yang lain soal,”

Dikesempatan yang sama anggota DPRD Alber Hama mengaku, informasi yang dikantongi oleh pihaknnya terkait Rekomendasi yang keluarkan oleh Dokter berupa obat-obatan sejauh ini implementasinya tidak maksimal

” Kami mendapat informasi bahwa ada rekomendasi yang di keluarkan oleh para dokter terkait dengan obat yang dibutuhkan pasien secara rutin, itu juga belum, dan kadang juga tidak dilakukan pengadaan, yang inilah yang membuat kami turun lapangan untuk kroscek,” Akunya

Untuk itu, Alber menambahkan usai melakukan sidak dan berdiskusi langsung dengan Pihak RSUD. Harapannya, agar kelak Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi.

“kami berharap pelayanan maksimal dan prima, agar masyarakat datang dan pulang dalam keadaan sehat,” Pungkas Alber

Menanggapi itu, Direktur RSUD Novel Drakel mengaku, sejauhnya ini memang sering mengalami kelangkaan Obat, karena sistem pengadaan obat-obatan dari rumah sakit itu tidak seperti yang diterima oleh Puskesmas dan Dinas kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

” Mau direktur siapapun, jika kami tidak di bantu obat dari Pemda maka kami tidak akan bisa. Kami BLUD seharusnya kami sudah di kasih dana awal ini kami tidak,” Ungkap Direk

Makanya hari ini, Kata Dirut sebelum Launcing program pengobatan gratis yang dilakukan langsung oleh Bupati James Uang , pihaknya telah membuat rapat dan membicarakan bersama untuk mencari solusi agar RSUD punya anggaran untuk membeli obat.

” Tujuan rapat hari ini, agar kita juga butuh saran dari teman-teman dokter dan solusi agar bagaiman tidak ada kekurangan di Rumah Sakit saat launching nanti,” Tukasnya

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi

Artikel Pelayanan Dinilai Tebang Pilih, DPRD Sidak RSUD Jailolo  pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Mau direktur siapapun, jika kami tidak di bantu obat dari Pemda maka kami tidak akan bisa,” Ungkap Direktur ketika melayani Sidak DPRD Halbar, Senin (20/3/2023)

Menurutnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD sejauh ini tidak mendapat suplay dana. Dananya ada, namun kata Novi, hingga kini belum terealisasi.

“BLUD ini anggarannya sekian tapi uang belum ada. Kami baru mau mencari.
Kami BLUD seharusnya kami sudah dikasih dana awal. Ini kami tidak, kami ibaratkan seperti bayi saja di sebelum jalan itu diajak, nah ini kami di lepas seperti ini,” jelasnya.

Ia mengaku, RSUD sejauhnya memang sering mengalami kelangkaan obat, karena sistem pengadaan obat-obatan dari rumah sakit itu tidak seperti yang diterima oleh Puskesmas dan Dinas kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Kita ini kan paling banyak ini masalahnya adalah di obat. Jadi Obat-obatan kami bukan seperti di Puskesmas atau Dinkes yang sumbernya dari APBD,” paparnya.

“Sekarang kita itu lagi menunggu jangan sampai mau Launching dari pak hupati untuk program UHC. Jadi kami hari ini kumpul bersama menacari solusi untuk bagaimana supaya kelangkaan obat kami bisa tercukupi, agar pendapatan kami bisa naik. agar kami bisa membeli obat obat,” tambanya.

Lanjut Novi, terkait sistem pembelian obat pihaknya menggunakan aplikasi E-katalog yakni melalui penginputan.

“Jadi waktu kami input itu langsung konfirmasi barangnya sudah ada. Kadang kadang kami sudah menunggu baru distributornya kabarin obatnya sudah ada. Ketika input dikabarin barangnya ada baru di kirim dan pengirimannya bukan di dalam daerah tapi di luar Maluku Utara. Jadi kadang kadang kendala dari pengiriman barang,” katanya.

Namun, kata dia, tidak semua obat habis, biasanya kalau stok habis maka pihaknya langsung meminta dari Kota Ternate

“Seperti Paracetamol kami langsung minta dari kota Ternate untuk kirim menggantikan jadi bukan stok obat habis semua,” ujarnya

Untuk itu ia berharap, kedatangan DPRD dalam agenda Inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD ini dapat melihat langsung kondisi yang ada, dan mampu memperjuangkan kekurangan yang dialami oleh rumah sakit terkait kelangkaan obat-obatan.

“Mungkin hari ini kunjungan bapak bapak dewan kami bisa mendapatkan bantuan untuk dana obat-obatan, agar obat-obatan di RSUD Jailolo berjalan maksimal,” pungkasnya penuh harap.

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi

Artikel Kelangkaan Obat di RSUD, Direktur Akui Sejauh Ini Tidak Dapat Bantuan Pemda pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar Syahril Abd Radjak yang juga sebagai dewan pengawas RSUD Jailolo, dan Direktur RSUD Jailolo beserta jajaran serta pihak PT. Multi Gas Medika diruang kerja Sekda Halbar.

Eka, Perwakilan PT.MGM Eka saat dikonfirmasi usai melakukan penandatanganan kerjasama mengatakan, pihaknya menawarkan kerjasama itu guna memudahkan pihak RSUD dalam memperoleh alat penyedia tabung oksigen.

“Kami ke sini untuk menawarkan kerja sama dengan RSUD Jailolo untuk menawarkan mitra dalam pengadaan alat penyedia mesin generator produksi oksigen,”katanya

Eka dalam kesempatan itu juga berterima kasih karena telah diberi ruang untuk menjalin kerjasama dengan RSUD Jailolo dalam memenuhi kebutuhan akan oksigen untuk keperluan media di Kabupaten Halbar.

“Kami berharap kehadiran kami di sini bisa memberikan dampak positif terutama bagi rumah sakit dan masyarakat sekitar,” papar Eka.

“Kami juga berharap agar kerjasama ini bisa terus berlanjut, sehingga RSUD Jailolo bisa memproduksi oksigen secara mandiri,”harap Eka.

Sementara itu, Direktur RSUD Jailolo, Dr Novimaryana Drakel sangat menyambut baik dan sangat mendukung kerjasama dengan PT.MGM sebagai penyedia alat oksigen. Menurutnya hal itu sangat penting apalagi yang berkaitan dengan kesehatan.

“Sejauh ini, RSUD Jailolo ketika membutuhkan oksigen selalu ke tobelo, sehingga dengan adanya kerjasama ini tentu sangat mempermudah RSUD karena sudah bisa memproduksi oksigen sendiri untuk RSUD Halbar,”sebutnya.

Dikatakan Novi, Kerjasama yang dilakukan itu merupakan upaya pengembangan pelayanan pada RSUD Jailolo, sehingga pihaknya tidak lagi harus menggunakan jasa diluar daerah.

“Jadi kalau misalnya ke depan, ada puskesmas yang belikan oksigen, maka bisa langsung ke RSUD Jailolo karena kami sudah bisa memproduksi sendiri,”pungkas Direktur RSUD Jailolo.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi 

Artikel Disaksikan Dewan Pengawas, RSUD Jailolo Teken Kerjasama Dengan PT MGM Penyedia Oksigen pertama kali tampil pada Saloipost.id.