Saloipost.id, Jailolo – Kelangkaan obat di RSUD Jailolo hingga kini masih dikeluhkan, banyak Keluhan yang datang dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Halmahera Barat dari partai Nasdem dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (12/10) tadi diruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Halbar Fandi Ibrahim itu hadir juga para anggota komisi III dan Direktur RSUD Jailolo Dokter Novimaryana Drakel.
Anggota Komisi III DPRD Halbar Sarlin Antu dari partai Nasdem dalam RDP tersebut menyatakan, memang kebetulan hari ini pihaknya melakukan RDP, untuk pembahasan anggaran 2024.
Menurutnya, pihaknya bukan saling menyalahkan tapi saling support dinas-dinas terkait yang bermitra dengan komisi III. Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini menyebutkan, RSUD Jailolo masih banyak kekurangan dalam hal pelayanan obat maupun pelayanan terhadap pasien.
“Pelayanan terhadap pasien maupun pelayanan obat di RSUD Jailolo masih dibawah standar itu menurut saya pengalaman saya bolak-balik rumah sakit pasien masih mengeluh terkait kekurangan obat, yang saya temukan berbagai pasien dengan berbagai penyakit yang dialam,”ujarnya.
Ia juga mengaku, pernah membawa pasien ke rumah sakit dan ada pasien juga yang rawat jalan maupun yang rawat inap mereka mengeluh tentang kekurangan obat di RSUD.
Menurutnya, semenjak direktur RSUD menjabat sampai sekarang keluhannya masih sama yaitu kekurangan obat tapi masalah itu sudah mulai dipecahkan bahkan pelayanan bpjs-nya mulai baik.
Ia juga menyarankan, setidaknya ke depan Direktur RSUD Jailolo mengusulkan anggaran karena setiap dokter itu punya merek obatnya tersendiri.
“Jadi saya sarankan bahwa pengadaan obat nanti harus sesuai dengan keinginan dokternya atau brand yang yang dipakai oleh dokter tersebut karena temuan di lapangan itu banyak obat yang kadaluarsa akibat tidak dipakai oleh dokter di RSUD maupun di puskesmas karena tidak sesuai dengan brand mereka masing-masing,”jelasnya.
Sarlin juga mengungkapkan, ada juga keluhan dari pasien di RSUD yang membayar BPJS dari bantuan pemerintah keluhannya tetap sama tentang obat, bahkan setingkat obat seperti Paracetamol saja dibeli di luar Rumah Sakit.
“Kemudian juga terkait dengan klaim BPJS dari pasien soal pengembalian uang dari pihak rumah sakit ke pasien setelah membeli obat di luar rumah sakit mereka sampai dapat nota di apotek bahkan pasiennya sampai meninggal pun uangnya tidak dikembalikan oleh pihak RSUD,”cetusnya.
Sarlin juga mengaku, ia pernah mengalami hal seperti itu karena pernah bawa beberapa pasien berobat di rumah sakit bahkan pengembalian nota itu sampai sekarang uangnya belum juga dikembalikan ke pasien.
“Uang tersebut dikemanakan oleh pihak rumah sakit,”tanya dia.
Ia menegaskan dihadapan Direktur RSUD, agar Pelayanan di Rumah Sakit lebih dimaksimalkan dan untuk fasilitas seperti kursi roda juga harus diperbanyak karena banyak Alat Kesehatan (Alkes) Di RSUD Juga sudah rusak.
“Saya minta Kedepan Ibu direktur agar bisa masukkan ke anggaran berikutnya,”ujarnya.
Sementara itu Direktur RSUD Jailolo Novimaryana Drakel, menanggapi apa yang disampaikan Sarlin Antu, mengatakan di RSUD ada sumber Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan BLUD tahun 2024.
“Kami biasanya sekitar 21 miliar sekian itu untuk gaji dan tunjangan ASN itu dimana gaji ASN itu diangka 8 miliar dan sisanya 13 miliar itu untuk honor dan gaji dokter umum maupun dokter spesialis,”ujar Novi sapaannya.
Ia mengaku, sementara pagu yang sisanya itu diantaranya hutang bangunan masih ada di tahun 2021 dan 2020 dari DAK yang belum selesai sisanya 54 miliar yang terdiri dari 16,5 miliar BLUD.
Ia juga menyebutkan, untuk hutang RSUD di kimia Farma itu 7 miliar sekian dari tahun 2018, namun pada tahun ini Pemda dalam hal ini pihak rumah sakit sudah cicil jadi angkanya yang sebelumnya 8 miliar sekian sudah tinggal 7 miliar sekian.
Disebutkan, terus ada bangunan dari Dana Alokasi Khusus pada 2020, pihaknya bakal kasih rinciannya untuk 2018, 2020, 2021 dan 2022.
Novimaryana juga mengatakan, untuk rancangan DAK 2024 kemarin dari 22 Miliar turun jadi 9 miliar.
“Nanti kami masukkan di 2024 anggarannya berapa. Dan Untuk rumah sakit anggaran obat itu bukan lewat Pemda tetapi dari BLUD. Jadi beda dengan Dinkes yang anggaran obatnya dari DAK dan DAU kalau dari RSUD dari BLUD,”tuturnya.
Ia juga membeberkan bahwa tidak semua obat masuk dalam klaim BPJS.
“Untuk obat itu untuk pasien BPJS masuk dalam formularium nasional, jadi kami buatkan formalarium rumah sakit agar supaya obat-obat yang tidak masuk ke BPJS bisa masuk ke formalarium rumah sakit karena masih banyak obat yang tidak ditanggung oleh BPJS,”bebernya.
Dicontohkan, misalnya pasien yang menderita stroke imun untuk obatnya bernama sipikolin dan obat tersebut tidak ditanggung oleh BPJS.
“Kemarin juga saya sudah melapor ke Pak Sekda sebagai ketua dewas bagaimana solusinya biar rumah sakit tidak rugi karena klaim BPJS itu untuk rumah sakit tidak klaim real tetapi berdasarkan paket misalnya kita pakai citiscane yang seharusnya dapat 10 juta itu dibayar cuma 2 juta terus sisanya itu bagaimana jadi obat belum bisa dilakukan ke formallarium rumah sakit,”ungkapnya.
Novimaryana juga menambahkan, dirinya sudah koordinasi dengan Sekda Halbar agar usulkan di tahun 2024 untuk obat yang tidak masuk di formularium rumah sakit nanti disubsidi oleh Pemda Halbar.
“Jadi untuk pasien rumah sakit untuk Halbar sehat itu subsidi dari pemerintah daerah,”tutupnya.
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
