Saloipost.id, Jailolo — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Jailolo, Halmahera Barat (Halbar) meminta masyarakat kembali bersatu dan bergandeng tangan seiring telah diumumkannya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Gelaran Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Halmahera Barat telah rampung seiring Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Barat menetapkan hasil perolehan suara.
Untuk itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jailolo meminta semua pihak untuk menerima hasil kontestasi politik itu dan merajut persatuan di Bumi yang berjuluk Jiko Ma Kolano tersebut.
“Tenaga, pikiran dan waktu banyak tertuang dalam proses perjalanan Pilkada. Sehingga selayaknya kita sebagai warga negara yang memahami pesan kebangsaan untuk bersama-sama menerima hasil apapun dari pesta demokrasi yang dilaksanakan,” ujar Ketua GMKI Jailolo Masa Bakti 2023-2025, Tiklas Babua kepada wartawan, Rabu (10/12/2024).
Usai Pilkada, GMKI Jailolo berharap agar masyarakat kembali bentangkan persatuan setelah sempat berbeda pilihan saat konstestasi pemilihan kepala daerah.
“Pasca pelaksanaan pilkada, kami GMKI Jailolo menyerukan bahwa pilkada telah usai, mari bentangkan persatuan dan membangun Indonesia dimulai dari Halmahera Barat” kata Tiklas.
Menurutnya, pesan ini perlu disampaikannya agar seluruh elemen masyarakat saling bergandengan tangan serta membangun kasih didalam hati masing-masing.
“Sebab berbeda pilihan politik bukan menjadi alasan untuk kita terpecah belah bahkan oleh apapun itu,” ujarnya.
Selain itu, Tiklas mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi kepada penyelenggara Pilkada, baik itu KPU, Bawaslu serta TNI-Polri yang membantu mengamankan jalannya pesta demokrasi tahun ini.
“Kepada seluruh lembaga negara yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pilkada ini, kami sampaikan banyak terima kasih,” ujarnya.
Ia juga menghormati pihak yang tak terima dengan hasil Pilkada untuk melakukan gugatan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dalam Sengketa hasil Pilkada bisa ditempuh melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang apabila ada temuan-temuan yang dianggap bermasalah, agar kedepan menjadi evaluasi bersama dan mendorong penyelenggara pemilu dan pilkada lebih bekerja keras dan memastikan seluruh kelompok masyarakat bisa menggunakan hak politiknya dan merayakan pesta demokrasi dengan riang gembira tanpa ada iming-iming atau intimidasi,” tutupnya.
Penulis: Tim
Editor : Redaksi
