Opini WTP dari BPK itu diterima langsung oleh Bupati Halmahera Barat James Uang yang didampingi oleh ketua DPRD Charles R Gustan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat, tahun anggaran 2022 di kantor BPK perwakilan provinsi Maluku Utara, Rabu (7/6/2023).

Bupati Halbar James Uang dalam sambutannya, berterima kasih kepada BPK khususnya BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara atas selesainya pemeriksaan di Daerah di wilayah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2022

“Kami meyakini bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan guna menilai dan mengukur kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangannya,”ujarnya.

“Kami juga mohon maaf kepada tim BPK, apabila dalam pelaksanaan audit terjadi kekurangan sehingga menghambat proses auditnya,”tambahnya.

James juga menyebutkan, sebagaimana diketahui bersama bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari pemeriksaan sesuai pasal 17 undang-undang nomor 15 tahun 2004 yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan Profesional pemeriksa mengenai informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK Provinsi Maluku Utara kepada kami adalah bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang,”ujarnya.

Ia juga percaya bahwa semakin baiknya Laporan Keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan Daerah masing-masing.

“Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan pada kami ini juga kedepan jadi bahan evaluasi dan pembenahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”jelasnya

Politisi Demokrat itu juga bilang, terkait rekomendasi yang nantinya akan diberikan sebagai sesuatu yang penting dan komprehensif untuk bahan perbaikan dan pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk menindaklanjuti sebagai dengan ketentuan undang-undang.

“Kami juga menyampaikan bahwa rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan akan segera kami tindaklanjuti semaksimal selama 60 hari setelah LHP kami terima,”jelasnya

“Atas nama pemerintah daerah se-kabupaten Kota Maluku Utara kembali ucapkan terima kasih kepada Kepala BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya yang senantiasa membimbing, memberikan masukan serta petunjuk kepada kami selaku Pemerintah Daerah untuk mendapat berkah lebih baik lagi sehingga tercipta pengelolaan keuangan Daerah yang lebih baik, efektif, efisien, berintegritas, transparan serta akuntabel,”cetus Politikus Demokrat ini.

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi 

Artikel Dua Kali Berturut-turut Pemerintahan JUJUR Dapat Opini WTP dari BPK Malut pertama kali tampil pada Saloipost.id.