Soni mengatakan, sebagai bentuk ikhtiar ketika kepala desa melakukan pergantian atau pengisian kekosongan jabatan di desa, harus sesuai dengan mekanisne dan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pemerintahan desa.

“Dengan pengangkatan Aparatur Desa terutama Kades – Kades yang baru terpilih harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diataur dalam Perda nomor 8/2016,” ungkap Soni, Jumat (27/1/23).

Ia menegaskan, hal ini penting karena untuk menghindari polemik dan pengelolaan pemerintahan di desa. dia juga meminta kepada camat atau pihak kecamatan yang punya wewenang agar dapat mencermati fenomena di setiap kecamatan.

“Ini merupakan kewenangan Camat, jika mendapatkan pengangkatan Aparatur tidak sesuainya prosedur, harap SK pengangkatan kepala desa itu dianulir, apalagi tidak mendapatkan rekomendasi Camat, kalau ini dipaksakan DPMPD tidak akan mengikuti SK Kades yang dimaksud,” tegas Soni

Mantan Kaban Bappeda ini menambahkan, jika ditemukan adanya kelalaian desa tidak mengikuti mekanisme dalam pergantian aparatur, maka di harapkan Camat dapat langsung memberikan surat teguran.

“Ayo mari kita kerja sesuai mekanisme, sehingga membangun desa itu damai dan nyaman,”pungkasnya.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Kepala DPMPD Halbar, Himbau Para Kades Patut Terhadap Mekanisme pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Langkah ini dalam rangka pembinaan serta penguatan sinergitas perencanaan dan menentukan arah kebijakan pemerintah desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan.

Kepala DPMPD Soni Balatjai menyatakan, evaluasi perencanaan dan penganggaran itu sesuai jadwal dari 28 November sampai 16 Desember. 169 kepala desa di 9 kecamatan wajib mempresentasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) bahkan APBDes di depan tim evaluasi.

“DPMPD ketika saya ditugaskan itu harus mampu memfasilitasi para kepala desa karena DPMPD juga bagian dari layanan administrasi dalam rangka perencanaan desa dan penganggaran desa,” ungkap Soni, Rabu (30/11).

Mantan Kepala BP3D ini mengatakan, siklus perencanaan ini sesuai Permendes 1 sampai 4 Tahun 2014 mewajibkan seluruh kepala desa melakukan musyawarah desa dan membuat dokumen perencanaan yang namanya RKPD.

Menurutnya, sudah waktunya RKPDes ditetapkan pada September lalu dibahas bersama BPD dan menetapkan anggaran dalam bentuk dokumen.

“Maka DPMPD wajib melakukan fasilitasi dan evaluasi, dan tahap pertama itu melalui camat dan kami DPMPD, dan jadwal yang pertama adalah Kecamatan Jailolo,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada hal-hal yang perlu difasilitasi misalnya sinkronisasi terhadap program kebijakan daerah dan nasional yang sesuai pedoman pembelanjaan sesuai Permendes 8/2022 untuk belanja 2023.

“Menurut pantauan kami, sampai sekarang itu sebagian besar desa belum membuat dokumen itu sehingga kami wajib untuk mengawal itu karena tahun depan sudah melakukan penginputan APBDes. Kalau perencanaan itu tidak diperkuat saya yakin akan ada keterlambatan,” ujarnya.

Kenapa DPMPD wajib melihat RKPDes? Kata Soni, di situ ada rumusan-rumusan kegiatan. Karena yang digunakan adalah pagu indikatif maka harus diketahui dan harus melihat potensi desa tertuang atau tidak dalam RKPDes yang mau dikembangkan.

“Ini sudah masuk program dan setiap tahun akan dilakukan fasilitasi dan evaluasi perencanaan dan penganggaran,” ucapnya.

Ia berharap seluruh desa segera memperkuat perencanaan untuk menggali potensi desa masing-masing dan betul-betul yang tertuang dalam RPJMD desa.

“Seluruh kepala desa wajib meningkatkan administrasi untuk pembentukan seluruh lembaga desa dan membuat satu mekanisme desa untuk menangani program-program yang paling prioritas di desa dan kepala desa harus mampu mendistribusikan pendelegasian kerja sesuai tupoksi yang ada di desa,” pungkasnya.

Penulis : Elang                                              Editor   : Redaksi

Artikel Dalam Rangka Melakukan Pembinaan DPMPD Bakal Fasilitasi-Evaluasi Kades Se-halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.