Sasaran sidak yang dikunjungi yakni, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Apotik RSUD. Sidak tersebut dilakukan langsung oleh ketua Komisi II Dasril Usman, dan Anggota Komisi I, Alber Hama, Hardi Hayun dan Judit Sikawi, Senin (20/3/2023)

Hardi Hayun mengatakan, tujuan sidak DPRD adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan dan meminimalisir masalah di RSUD. Ketika ada masalah harus di selesaikan, setidaknya untuk mengurangi Masalah keluhan warga terhadap Rumah sakit tentang manajemen pelayanan yang ada, untuk itu pihaknya butuh kerja sama yang baik dengan pihak RSUD.

” Kalau pribadi, agar dokter-dokter lebih iklas untuk memberikan pelayanan,” ungkap Hardi

Menurutnya, Pihaknya sangat membutuhkan informasi sehingga perlu keterbukaan dari dokter-dokter terkait kendala pelayanan yang dikeluhkan masyarakat. Selain mendengar penjelasan dari Direktur, Ia juga meminta agar Dokter maupun tenaga medis memberikan informasi agar persoalan ini dapat di pecahkan bersama terkait masalah pelayanan dan obat-obatan di RSUD.

“kalau kita cuma dengar dari ibu direktur tidak cukup bagi kita, itu dulu sebagai dasar kita, sehingga masalah – masalah yang muncul tadi dapat di minimalisir,” Papar Hardi

Hardi mengaku, Informasi yang didapatkan oleh Anggota DPRD atas keluhan masyarakat sejauh ini adalah keadilan pelayan pihak RSUD yang terkesan tebang pilih.

“Informasi yang kami terima, antara pasien BPJS dan non BPJS (Umum) ini, pelayanannya berbeda, BPJS di layani biasa saja, sebaliknya pasien umum dilayani secara maksimal dan obat ketika di datangi pasein BPJS katanya obat habis jadi kami ingin minta keterbukaan dirut dan dokter yang lain soal,”

Dikesempatan yang sama anggota DPRD Alber Hama mengaku, informasi yang dikantongi oleh pihaknnya terkait Rekomendasi yang keluarkan oleh Dokter berupa obat-obatan sejauh ini implementasinya tidak maksimal

” Kami mendapat informasi bahwa ada rekomendasi yang di keluarkan oleh para dokter terkait dengan obat yang dibutuhkan pasien secara rutin, itu juga belum, dan kadang juga tidak dilakukan pengadaan, yang inilah yang membuat kami turun lapangan untuk kroscek,” Akunya

Untuk itu, Alber menambahkan usai melakukan sidak dan berdiskusi langsung dengan Pihak RSUD. Harapannya, agar kelak Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi.

“kami berharap pelayanan maksimal dan prima, agar masyarakat datang dan pulang dalam keadaan sehat,” Pungkas Alber

Menanggapi itu, Direktur RSUD Novel Drakel mengaku, sejauhnya ini memang sering mengalami kelangkaan Obat, karena sistem pengadaan obat-obatan dari rumah sakit itu tidak seperti yang diterima oleh Puskesmas dan Dinas kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

” Mau direktur siapapun, jika kami tidak di bantu obat dari Pemda maka kami tidak akan bisa. Kami BLUD seharusnya kami sudah di kasih dana awal ini kami tidak,” Ungkap Direk

Makanya hari ini, Kata Dirut sebelum Launcing program pengobatan gratis yang dilakukan langsung oleh Bupati James Uang , pihaknya telah membuat rapat dan membicarakan bersama untuk mencari solusi agar RSUD punya anggaran untuk membeli obat.

” Tujuan rapat hari ini, agar kita juga butuh saran dari teman-teman dokter dan solusi agar bagaiman tidak ada kekurangan di Rumah Sakit saat launching nanti,” Tukasnya

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi

Artikel Pelayanan Dinilai Tebang Pilih, DPRD Sidak RSUD Jailolo  pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Mau direktur siapapun, jika kami tidak di bantu obat dari Pemda maka kami tidak akan bisa,” Ungkap Direktur ketika melayani Sidak DPRD Halbar, Senin (20/3/2023)

Menurutnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD sejauh ini tidak mendapat suplay dana. Dananya ada, namun kata Novi, hingga kini belum terealisasi.

“BLUD ini anggarannya sekian tapi uang belum ada. Kami baru mau mencari.
Kami BLUD seharusnya kami sudah dikasih dana awal. Ini kami tidak, kami ibaratkan seperti bayi saja di sebelum jalan itu diajak, nah ini kami di lepas seperti ini,” jelasnya.

Ia mengaku, RSUD sejauhnya memang sering mengalami kelangkaan obat, karena sistem pengadaan obat-obatan dari rumah sakit itu tidak seperti yang diterima oleh Puskesmas dan Dinas kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Kita ini kan paling banyak ini masalahnya adalah di obat. Jadi Obat-obatan kami bukan seperti di Puskesmas atau Dinkes yang sumbernya dari APBD,” paparnya.

“Sekarang kita itu lagi menunggu jangan sampai mau Launching dari pak hupati untuk program UHC. Jadi kami hari ini kumpul bersama menacari solusi untuk bagaimana supaya kelangkaan obat kami bisa tercukupi, agar pendapatan kami bisa naik. agar kami bisa membeli obat obat,” tambanya.

Lanjut Novi, terkait sistem pembelian obat pihaknya menggunakan aplikasi E-katalog yakni melalui penginputan.

“Jadi waktu kami input itu langsung konfirmasi barangnya sudah ada. Kadang kadang kami sudah menunggu baru distributornya kabarin obatnya sudah ada. Ketika input dikabarin barangnya ada baru di kirim dan pengirimannya bukan di dalam daerah tapi di luar Maluku Utara. Jadi kadang kadang kendala dari pengiriman barang,” katanya.

Namun, kata dia, tidak semua obat habis, biasanya kalau stok habis maka pihaknya langsung meminta dari Kota Ternate

“Seperti Paracetamol kami langsung minta dari kota Ternate untuk kirim menggantikan jadi bukan stok obat habis semua,” ujarnya

Untuk itu ia berharap, kedatangan DPRD dalam agenda Inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD ini dapat melihat langsung kondisi yang ada, dan mampu memperjuangkan kekurangan yang dialami oleh rumah sakit terkait kelangkaan obat-obatan.

“Mungkin hari ini kunjungan bapak bapak dewan kami bisa mendapatkan bantuan untuk dana obat-obatan, agar obat-obatan di RSUD Jailolo berjalan maksimal,” pungkasnya penuh harap.

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi

Artikel Kelangkaan Obat di RSUD, Direktur Akui Sejauh Ini Tidak Dapat Bantuan Pemda pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I, Tamin Ilan Abanun saat dihubungi saloipost.id via WhatsApp, Kamis (16/6). Ia menyebut, Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Joko Ahadi, ditambah dengan 3 anggota yaitu, Tamin Ilan Abanun, Atus Sandiang, dan Frangki Luang, serta 1 staf, Novita Sudarsono.

“Kalau di RDP nanti hasilnya bahwa ini memang benar-benar tindakan Camat maka kami Komisi I akan mengeluarkan rekomendasi ke Pemda untuk segera mengevaluasi Camat Tabaru karena tidak taat kepada peraturan perundang undangan dalam menjalankan tugas,” tegas Tamin.

Ia mengaku, sampai saat pihaknya melakukan Sidak, kantor desa Borona masih dalam kondisi pintunya dipalang. Karena kondisi tersebut, pihaknya berserta Sekretaris Desa dan 3 orang perangkat desa yang diberhentikan mengadakan pertemuan singkat di salah satu rumah warga.

“Karena kemarahan masyarakat, maka kantor desa belum bisa dibuka,” sebutnya.

Ia mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa memang benar Camat secara sepihak melakukan tindakan pemberhentian itu. “Dari diskusi kami, memang benar yang melakukan tindakan barbar itu adalah camat sendiri dan menurut kepala desa beliau tidak menandatangani surat pemberhentian tersebut,” jelasnya.

Lebih miris lagi, lanjut Tamin, tindakan Camat itu bukan hanya dilakukan di desa Borona, tetapi di 7 desa di Kecamatan Tabaru juga mengalami hal yang sama. Salah satunya di desa Sangaji Nyeku.

“Kami setelah dari Borona mencoba mampir sebentar di kantor desa Sangaji Nyekue, tapi kepala desanya tidak ada, hanya salah satu kaur. Setelah kami mencari tau kebenarannya, menurut salah satu kaur desa Sangaji Nyeku bahwa benar telah dilakukan pemberhentian 2 kaur di desa Sangaji nyeku,” kata Ketua Bapemperda ini

Ia menyebut, tindakan Camat tersebut selain melanggar Perda No 8 tahun 2016, yang bersangkutan juga telah mengabaikan asas materi muatan Perda yakni asas Keadilan, Kekeluargaan, Bhineka Tunggal Ika dan lainnya.

“Ketidaktaatan inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan komisi 1 dlm mengeluarkan rekomendasi nanti,” ucapnya.

“Saya pribadi sangat prihatin dengan perilaku camat ini, sebab Perda No.8 Tahun 2016 itu adalah produk Pemda yg diturunkan dari Peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, dibuat untuk ditaati tapi ini dilanggar oleh camat tanpa ada beban sedikit pun,” tegasnya lagi.

Ia mengaku, pihaknya tetap mengawal masalah ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari fungsi pengawasan DPRD yang kemudian diwujudkan dalam penegakan aturan. Ia menyebut lagi, dalam rangka “DIAHI HALBAR”, maka DPRD khususnya Komisi I tidak mau kecolongan, apalagi terkait dengan fungsi pengawasan.

“Kami akan tetap mengawal tindakan Camat Tabaru yang barbar ini hingga para kaur atau perangkat desa yg ada di 7 desa di wilayah Kecamatan Tabaru mendapatkan keadilan,” tandasnya.

Pewarta: Elang | Editor: Redaksi

Artikel Usai Sidak, Komisi I DPRD Halbar Rencanakan RDP Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Borona pertama kali tampil pada Saloipost.id.