Hal itu disampaikan Bupati James Uang yang didampingi Sekda Halbar Syahril Abdul Rajak, saat melakukan rapat bersama Direktur RSUD, pihak manajemen RSU, para dokter yang bertugas di RSUD Jailolo. Rapat tersebut dipusatkan di ruang rapat RSUD Jailolo, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, Pengadaan obat melalui mekanisme tender dan sebagainya ini terkadang mempersulit, “Jadi tadi ada yang mengusulkan bisa ada regulasi yang memotong,”ucapnya.

Ia mengaku, pihaknya bisa menetapkan sebuah Perda Bupati yang harus dibuat, sehingga ada pengalihan dengan tidak harus pengadaan obat melalui proses tender.

“Obat ini masyarakat butuh untuk dipercepat, tapi kalau melalui tender inikan ribet, karena itu kalau regulasi yang dimungkinkan maka akan di kaji dan dibuat drafnya,”ujarnya.

Wakil Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Ini menjelaskan, terkadang pasien tidak memahami prosedur dan teknis pelayanannya sehingga ribut soal kelangkaan obat.

“Makanya tadi saya sampaikan bahwa, mereka tidak mengerti maka dokter yang menangani atau petugas harus rajin menjelaskan baik dari aspek prosedur maupun teknis pelayanannya,”jelasnya.

Selain itu, dia menjelaskan dalam rapat tersebut, pihaknya mendapat penjelasan dari para dokter bahwa sesuai edaran dari Kemenkes dokter juga harus diperbantukan di daerah lain.

“Terkait dokter yang praktek di luar, ada ketentuan Kemenkes yang diharuskan juga membantu daerah-daerah yang butuh tenaga dokter,”ujar James.

James menambahkan, pada intinya tadi sudah disepakati bahwa para dokter tetap melakukan Praktek diluar, namun, jangan sampai mengabaikan pelayanan dan tugas di RSUD Jailolo.

“Jadi intinya adalah mengajak seluruh tenaga dokter, direktur agar bersinergi melakukan perbaiki manajemen,” tandasnya mengakhiri.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Pengadaan Obat Dipercepat, Bupati Bakal Lahirkan Perbup Pengalihan Regulasi Tender pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Nanti sudah akan saya panggil Direktur, untuk bicarakan ini,” ungkap JU ketika dikonfirmasi melalui Via WhatsAp, Selasa, (21/3/2023)

Menurutnya, terkait pengadaan obat-obatan itu sudah di atur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bahkan sudah dianggarkan. Namun kata JU,  jika anggaran yang sudah disediakan belum cukup maka akan ditambahkan.

“Obat obatan itu kan lewat dana blut,
Tapi kalau itu di rasa tidak cukup nanti  di bahas penambahan anggaran bersama Pemda dan DPRD,” paparnya

Politisi Demokrat itu mengaku, pemerintah daerah pada dasarnya tidak menginginkan pelayanan apapun terhadap masyarakat berjalan pincang, apalagi soal kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Dokter maupun para Nakes.

“Pemda selama ini alokasikan gaji dan Insentif Para Dokter dan tenaga Nakes,” akunya

Untuk itu, mantan Anggota DPRD 4 Periode itu menegaskan, bakal memanggil direktur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan. dan Setelah itu, kata dia, bakal meminta persetujuan terhadap lembaga DPRD Agar dipergeseran ini dapat diakomodir sehingga kelangkaan obat di RSUD dapat segera diatasi.

“Solusinya tinggal panggil direktur dan mengatahui berapa biaya yang harus ditambahkan, Lalu saya perintahkan TAPD untuk di bicarakan. Dan setelah itu minta persetujuan pimpinan DPRD untuk menyetujui lalu dipergeseran bisa melakukan penambahan anggaran pengadaan obat,” Pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Bupati Bakal Panggil Direktur RSUD Atas Pengakuan Minimnya Bantuan Pemda pertama kali tampil pada Saloipost.id.