“Waka II seharusnya tidak “beralibi” terkait LKPJ Bupati Halbar, fraksi Demokrat menolak Pansus ini,” Ungkap ketua Fraksi Partai Demokrat, Franky Luang Ketika di wawancarai di kantor DPRD Halbar, Rabu, (12/4/2023)

Menurutnya, Wakil ketua II DPRD Halbar Riswan Hi Kadam tidak harus semena-mena mendikte ataupun mengklaim terkait permasalahan LKPJ Bupati atas Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022. Sebab kata dia, laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) Maluku Utara sejauh ini belum ada.

“Waka II belum bisa mendikte terkait permasalahan LKPJ apalagi menyebutkan ada 19 Poin masalah, karena sejauh ini LHP BPK Malut belum ada,” Ungkap Frangky

Politisi PD Halbar itu menegaskan, Jika benar 19 Poin masalah yang ditemukan oleh Pansus ditunjukan agar publik tidak dibuat bertanya-tanya. Namun menurut dia, pernyataan tersebut tidak berdasar karena sejauh ini BPK Maluku Utara belum memberikan tanggapan terkait permasalahan itu.

Diakhir Wawancara Frangky menyarankan terhadap Pucuk pimpinan DPRD agar menfokuskan diri untuk menuntaskan dua Pansus yang sudah terbentuk yang hingga kini belum ada titik terang.

“Karena dua Pansus yakni Pansus ASN dan Pansus Aset ini belum tuntas. Maka Fraksi Demokat meminta agar pansus ini dihentikan dulu kita fokus dengan pansus Yang sedang berjalan dulu,” Pungkas YFL

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel 19 Poin Masalah LKPJ Terkesan “Ngaur”, Fraksi Demokrat Sarankan Bubarkan Pansus pertama kali tampil pada Saloipost.id.