54 daerah yang menerima B1-KWK Tersebut, termasuk di dalamnya dua kabupaten perwakilan Maluku Utara, yakni kabupaten Halmahera Barat dengan Bakal Calon James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) dan pulau Morotai dengan Bapaslon Cawabup Deny Garuda.

Penyerahan B1-KWK diserahkan langsung oleh ketua Umum DPP Hanura, Dr. Oesman Sapta dikediamannya. Dalam penyerahan tadi Wakil Bupati Djufri Muhamad didampingi oleh Ketua DPP Hanura Propinsi Malut Basri Salama dan Ketua DPC Halbar, Hardy Hayyun, turut mendampingi Fungsionaris DPD NasDem Halbar Deslina Datang dan Evany Juliyanti, Kamis (15/8/2024).

Djufri Muhamad, Sebagai Bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan James Uang usai menerima surat tersebut mengatakan, tentu selaku bapaslon sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP Partai untuk kembali bertarung dalam Pilkada.

“Sebagai bakal calon pastinya sangat bersyukur terhadap pimpinan Partai yang telah memberikan kepercayaan untuk bertarung,” ungkap Djufri 

Untuk itu, kata dia, kepercayaan berupa surat B1-KWK yang menjadi rujukan pendaftaran dirinya bersama James uang untuk mendaftarkan diri ke KPU tersebut akan diemban dengan baik.

“Tentu langka saya dan bupati James uang ketika mendapat kepercayaan ini akan dibayar tuntas dengan cara memenangkan pertarungan di Pilkada Nanti,” ujarnya optimis

Sementara Ketua DPC Partai Hanura Halmahera Barat, Hardi I. Hayun membenarkan Penyerahan Model B1 Persetujuan Parpol KWK Partai Hanura tadi merupakan kloter ke dua yang di serahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang kepada 54 Calon Bupati/Walikota se Indonesia termasuk pasangan JUJUR di Halmahera Barat.

“Sebagai ketua DPC, saya tetap menjalankan amanah dari DPP untuk melakukan konsolidasi partai dan memenangkan Paslon JUJUR jilid 2. DPC Partai Hanura juga bakal berperan aktif dalam menentukan regenerasi kepemimpinan di daerah,”  tandasnya mengakhiri.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel B1-KWK Partai Hanura Resmi Dikantongi Paslon JUJUR pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Menurut Hardi, dugaan yang disampaikan oleh sumber terpercaya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo, bahwa Meri Popala meminta uang sebesar 10 juta ke sejumlah kades, sebagaimana diberitakan malutpost edisi (14/6), perlu mendapat atensi dari pihak Kejaksaan Negeri Halbar.

“Informasi tentang pemerasan yang dilakukan oleh Meri Popala, harus diseriusi oleh Kejaksaan Negeri Halbar. Apalagi informasi tersebut, dilaporkan langsung sejumlah kepala desa ke salah seorang sumber yang berasal dari Kejaksaan,” terang Hardi melalui aplikasi WhatsApp, Senin (3/7).

Hardi bilang, Kejari harus bersikap untuk menelusuri laporan yang disampaikan oleh para kades. Sebab informasi ini melibatkan nama istri Bupati, Meri Popala dan pejabat desa.

“Fraksi Hanura menyatakan sikap mendesak Kejari agar serius membongkar kebenaran praktik pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh istri Bupati. Sebab komitmen kita sama, pemerasan dan menakut-nakuti orang atas nama jabatan, harus dilawan,” tutupnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Ketua Fraksi Hanura Desak Kejari Telusuri Dugaan Pemerasan oleh Istri Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hardi resmi menjadi Anggota DPRD dalam rapat Paripurna Istimewa masa persidangan ke II tahun 2022 dengan agenda mengucapkan sumpah janji PAW Anggota DPRD masa bhakti 2019-2024.

Politisi Hanura itu dilantik oleh Ketua DPRD Halbar, Carles R Gustan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dengan nomor: 331/KPTS/MU/2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halbar masa bhakti 2019-2024 atas nama Tamin Hi. Ilan Abanun dan Hardi I. Hayun pada tanggal 20 Juni 2022.

“Terima kasih kepada berbagai pihak yang berkontribusi terhadap proses ini, dan sebagai Anggota DPRD yang baru perlu penyesuaian dengan kondisi internal agar tupoksinya bisa dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Hardi dalam keterangan yang diterima Saloipost, Selasa (26/7).

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni Ketua beserta Anggota DPRD, Bupati Halbar James Uang, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, KPUD dan Bawaslu Halbar.

Diketahui Tamin Ilan Abanun saat itu dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate Muhammad Panji Santoso bersama dengan 24 anggota DPRD Halbar lainnya pada 23 September 2019 lalu, jadi terhitung Tamin menjabat selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan.

Penulis: Elang / Editor: Redaksi

Artikel PAW, Ketua DPC Partai Hanura Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.