Ibnu menyebut, Dana Transfer ke Derah (TKD) Halmahera Barat yang akan dipankas Rp203,9 miliar pada tahun 2026, akan menjadi pukulan berat bagi keuangan Halmahera Barat, yang sejak awal sudah terbatas.

Pemangkasan ini, kata Ibnu, bukan hanya terjadi di Halmahera Barat, melainkan hampir di seluruh daerah. Dirinya mengatakan hal tersebut disebabkan kondisi fiskal negara yang sedang tidak sehat, akibat program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang membutuhkan anggaran fantastis. Program tersebut di antaranya, Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Danantara.

“Dari tahun 2025 yang jumlahnya lebih dari Rp900 triliun, pada 2026 tinggal sekitar Rp600 triliun. Di Maluku Utara semua daerah terkena pemangkasan, termasuk Halmahera Barat, yang berkurang Rp203,9 miliar,” tutur Ibnu, Kamis (2/10/2025).

Ibnu mengaku sepakat dengan Bupati Yames Uang, yang meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk lebih kreatif dalam menggali potensi daerah.

“SKPD harus berkreasi, mencari sumber pendapatan supaya bisa menutupi, walaupun tidak semua, tapi sedikitnya bisa menutup kekurangan anggaran Halbar,” tandasnya.

Senada dikatakan Ketua Komisi I, Yoram Uang. Ia juga menyoroti dampak pemangkasan tersebut. Menurutnya, hampir semua daerah di Maluku Utara, mengalami hal yang sama.

“Untuk Halbar kurang lebih Rp203,9 miliar, Kota Ternate sekitar Rp180 miliar lebih, Halmahera Utara Rp200 miliar lebih, Halmahera Tengah Rp400 miliar, dan untuk provinsi mungkin Rp900 miliar,” sebutnya.

Yoram menilai, jika hanya mengandalkan transfer pusat, maka postur APBD bisa tersedot habis untuk membayar gaji pegawai.
“Dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap visi-misi bupati dan wakil bupati,” cetusnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya strategi daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus melobi anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Mandatori. “Kalau kita tidak kreatif, maka program pembangunan bisa mandek,” tambahnya.

Meski begitu, Yoram tetap optimistis. “Semua daerah menjerit, jadi saya berharap mungkin awalnya pahit, tapi di tengah dan akhir akan berbuah manis,” pungkasnya.

Penulis: Elang
Editor  : Redaksi

Artikel Sepakat Dengan Pernyataan Bupati, DPRD Ajak OPD Maksimalkan PAD Buntut Kebijakan Istana pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Kepala Bapenda Halmahera Barat, Chuzaemah Djauhar, Kamis (13/6/2024) itu dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Plh. Sekda Halmahera Barat, Jubair T Latif, dalam kesempatan itu mengatakan, rapat ini dalam rangka mengimplementasikan strategi peningkatan PAD, khususnya pajak dan restribusi.

“Yang lebih ditekankan lagi bagaimana kita berupaya meningkatkan penerimaan Daerah di sektor restribusi,”kata Jubair.

Asisten 1 Bupati Halmahera Barat ini menyebutkan 3 sektor tetribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang harus terus didorong di lintas OPD.

“Ada jasa umum, jasa usaha dan perizinan, tertentu tiga sektor jasa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ini perlu didorong terus dilintas OPD pengelola PAD Sehingga pada target yang sudah ditetapkan pada awal penetapan APBD bisa kita capai,”tandasnya.

Sementara Kepala Bapenda Halmahera Barat, Chuzaemah Djauhar, menyampaikan, bahwa evaluasi tersebut dilakulan tiap 3 bulan. Dimana evaluasi ini, kata dia, dalam rangka memantau capaian retrebusi dan pajak di masing-masing OPD pengelola PAD.

“Jadi pertiga bulan kita melaksanakan rapat evaluasi ini. Harapanya, target yang kita tetapkan itu cepat naik untuk mendongkrak PAD Halmahera Barat,”pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Evaluasi Capaian Retribusi Dan Pajak Daerah Bapenda Hadirkan OPD pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Selain wakil ketua I DPRD Robinson Missy, Pimpinan lainnya yakni wakil ketua DPRD II, Riswan Hi Kadam turut memberikan apresiasi terhadap bupati James Uang, atas rotasi dan pengangkatan jabatan pimpinan organisasi perangkat Daerah OPD pada lingkup pemda Halbar.

“Kami memandang bahwa keputusan Bupati soal rotasi kemarin telah melalui beberapa pertimbangan yang matang,” ungkap Riswan, melalui rilisnya, Rabu (5/7/2023).

“Saya melihat selain aspek normatif atau regulasi, evaluasi capaian kinerja serta aspek keterwakilan wilayah kecamatan juga menjadi pertimbangan bupati,” sambungnya.

Politisi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh Bupati yang mengambil putra-putri dari semua kecamatan dan suku di Halmahera Barat, telah mematahkan isu Vandalisme yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

“Bahkan boleh saya katakan, pejabat yg diangkat dan dilantik bupati kemarin menjawab semua isu-isu liar yang tidak benar yang sengaja diprovokasi oleh oknum yg TDK bertanggung jawab, seakan akan bupati akan melantik pejabat yang didominasi oleh suku tertentu,” cetusnya.

Diakhir rilisnya, Riswan menambahkan Keputusan pengangkatan Bupati, pada Selasa (4/7) kemarin. Menurutnya, sangat tepat karena selain melalui Asesmen juga mengakomodir semua keterwakilan wilayah.

” Sangat luar biasa dan harus kita apresiasi karena telah merepsentasi dan mengakomodasi keterwakilan wilayah kecamatan,” pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Rotasi dan Pengangkatan OPD Oleh Bupati, Dapat Apresiasi dari Unsur Pimpinan DPRD Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Penyerahan DPA oleh Bupati kepada seluruh pimpinan OPD pemkab halbar tersebut berlangsung di Ruang Aula Baikole, Kamis 2 Februari 2023.

Bupati Halbar James uang mengatakan, Dalam rangka menindaklanjuti APBD tahun 2023, Pemkab Halbar merencanakan Pendapatan Daerah senilai Rp 900 juta milyar.

“Diharapkan masing-masing SKPD dengan anggaran yang sudah di kasih itu dapat dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai visi-misi Bupati dan wakil bupati yang mendukung tujuh program prioritas itu”harapnya.

Anggaran tersebut akan diuraikan dan diberi efek pada program-program pemerintah daerah yang sedang laksanakan sampai di tahun 2024 yang akan datang.

“Jadi anggaran yang sudah diberikan ke masing-masing SKPD itu,harus membuat perencanaan yang matang, berkualitas dan memberi efek pada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten Halmahera barat,”ucap James.

Dia juga bilang, Karena investasi pemerintah juga salah satu variabel dalam rangka bagaimana mendongkrak masyarakat Halmahera barat

“Diharapkan kepada seluruh SKPD bahwa penandatanganan pakta integritas yang sudah ditandatangani bersama bukan bentuk acara serimonial, tetapi konsisten dalam pengelolaan keuangan,”tutup James.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Ke OPD, Ini Harapan Bupati pertama kali tampil pada Saloipost.id.