Sebelumnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Halmahera Barat M.Syarif Ali mengajukan surat pengunduran diri ke Bupati James Uang, Sabtu (30/12/2023) kemarin, dengan alasan Anggaran APBD Halbar yang fluktuatif dan beban hutang Pemerintah Daerah yang kian menumpuk.

Pengunduran diri Kepala Inspektorat tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbbar sekira Pukul 11:00 WIT, Selasa (9/1/2023) tadi.

Kepada media, Martinus Djawa mengatakan alasan undur dirinya sekaligus Pensiun sebagai kepala inspektorat Kabupaten Halmahera Barat karena ingin fokus pemulihan kesehatan Istrinya.

“Alasan undur diri karena saya mau fokus rawat istri saya yang sedang menjalani Pemulihan Kesehatan karena setiap minggu harus ke Ternate,” Katanya.

Ia berharap kepada Badan Kepegawaian Daerah Halbar( BKD) segera memproses Surat Pengunduran agar secepatnga  Berkas Pensiunan diajukan sebagai Persyaratanya.

“Karena besok saya sudah mengajukan semua berkas untuk pensiun,”harapnya.

Martinus Juga mengucapkan terima Kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda karena selama ini telah mempercayakan ia sebagai kepala inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dari Tahun 2022 sampai tahun 2024 .

“Masih banyak kekurangan-kekurangan, saya percaya banyak hal sudah memberhasilkan pekerjaan dengan pimpinan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024,” Ungkapnya,

Diakhir keterangannya, Martinus mengucapkan terima kasih sembari meminta maaf kepada Seluruh OPD di lingkup Pemda Halbar karena tidak lagi bersama-sama.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Era Pemerintahan ‘JUJUR’ 2 Pejabat Strutural Undur Diri Dari Jabatan pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pasalnya, Halmahera Barat di tahun depan tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) itu karena penyerapan anggaran pada masing – masing SKPD terkesan hanya kegiatan rutin OPD, tetapi tidak menyentuh dengan kegiatan publik, dan kepentingan umum sangat kecil, bahkan berpotensi setiap tahun membuat hutang semakin bertambah.

“Saya memberikan warning kepada bupati agar ini harus dievaluasi kepada SKPD, justru karena penyerapan anggaran yang kurang itulah mengakibatkan salah satu pendapatan tranfer DID di tahun depan hilang,”tegas Joko, Rabu, (30/11/2022).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, indikator DID itu adalah prestasi daerah, tetapi karena soal administrasi keuangan dan penyerapan anggaran seperti ini mengakibatkan halbar tidak mendapatkan DID di 2023.

“Sekali lagi saya memberikan warning kepada bupati untuk menegur kepada pimpinan SKPD agar terget penyerapan anggaran yang menyentuh dengan umum itu diutamakan,”cetusnya.

Ia menambahkan, Begitu juga memberikan warning kepada Dinas keuangan agar jeli dan selektif betul, ketika permintaan SPM yang terlalu vulgar untuk kepentingan OPD, dan ini harus ditahan dulu dan melihat kepentingan umum.

“Karena APBD ini hakekatnya menyentuh kepentingan umum, dan itu kurang jalan, dan ini adalah hasil kerja antara mitra komisi I dan SKPD,”pungkasnya.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Tahun Depan Dana Insentif Daerah Nol Persen, Komisi Satu Warning Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.