Menurutnya, Novi Drakel ketika ditunjuk sebagai direktur RSUD hingga saat ini telah banyak membuat kegaduhan. Persoalan paling fundamental yang viral dan menimbulkan protes dari berbagai elemen adalah kelalaian pihak RSUD yang menyebabkan kematian bayi.

Tak hanya itu, kata Joko, Pengangaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dianggarkan setiap tahun melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar 9 Milyar pertahun yang informasinya lagi Surplus.

“Atas tuntutan masa aksi soal kematian bayi dan begitu banyak problem, yang pada akhirnya 4 Fraksi telah mengeluarkan Rekomendasi terhadap bupati, tapi Direktur RSUD dalam tanda kutip masih nyaman dalam pelukan Bupati dan tetap dirangkul dikabinetnya, ada apa dengan Bupati dan Direktur.?,” ungkap Joko, ketika diwawancarai, Rabu (5/7/2023).

Joko bilang, RSUD dibawah kepemimpinan Novi Drakel telah banyak menimbulkan masalah seperti Kelangkaan obat di apotik, kurangnya Oksigen, perna terjadi kehabisan kantong darah, Insentif dokter hingga pada tunggakan Remonisasi yang disuarakan oleh Honorer RSUD.

“Begitu banyak masalah namun Bupati tak ambil pusing dan mempertahankan ini kan aneh,” cetusnya

Mirisnya lagi, kata Joko, Bupati sewaktu menerima masa aksi dari LSM Jong Halmahera diruang kerjanya telah berjanji dan bahkan mengeluarkan stegmen di media online bahwa Direktur RSUD bakal dicopot disaat perombakan Kabinet dilakukan, namun pernyataan tersebut terkesan hanya hisapan jempol belaka.

“Kadar kepemimpinan baik dan buruk itu bisa dinilai dari apa yang dikatakan dan realita yang dilakukan, janji tapi tidak realisasi ini kan bohongi,” katanya

Politisi Golkar itu mengaku heran dengan alasan Bupati James uang yang mengatakan, ada permintaan dari Pihak RSUD yang meminta untuk memberikan waktu terhadap direktur mereka untuk membenahi Menejmen sehingga ditunda pelantikannya.

“Bisa dinilai Bupati hanya mendengar keluhan pihak RSUD ketimbang masyarakat dan kami lembaga DPRD,” pungkasnya.

Penulis : Elang

Editor   : Redaksi 

Artikel Meski Banyak Masalah Direktur RSUD “Masih Nyaman Dipelukan” Bupati James Uang pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Pasalnya, Halmahera Barat di tahun depan tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) itu karena penyerapan anggaran pada masing – masing SKPD terkesan hanya kegiatan rutin OPD, tetapi tidak menyentuh dengan kegiatan publik, dan kepentingan umum sangat kecil, bahkan berpotensi setiap tahun membuat hutang semakin bertambah.

“Saya memberikan warning kepada bupati agar ini harus dievaluasi kepada SKPD, justru karena penyerapan anggaran yang kurang itulah mengakibatkan salah satu pendapatan tranfer DID di tahun depan hilang,”tegas Joko, Rabu, (30/11/2022).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, indikator DID itu adalah prestasi daerah, tetapi karena soal administrasi keuangan dan penyerapan anggaran seperti ini mengakibatkan halbar tidak mendapatkan DID di 2023.

“Sekali lagi saya memberikan warning kepada bupati untuk menegur kepada pimpinan SKPD agar terget penyerapan anggaran yang menyentuh dengan umum itu diutamakan,”cetusnya.

Ia menambahkan, Begitu juga memberikan warning kepada Dinas keuangan agar jeli dan selektif betul, ketika permintaan SPM yang terlalu vulgar untuk kepentingan OPD, dan ini harus ditahan dulu dan melihat kepentingan umum.

“Karena APBD ini hakekatnya menyentuh kepentingan umum, dan itu kurang jalan, dan ini adalah hasil kerja antara mitra komisi I dan SKPD,”pungkasnya.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Tahun Depan Dana Insentif Daerah Nol Persen, Komisi Satu Warning Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.