Mereka menuntut kepastian usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang diajukan ke Kementerian PAN-RBPAN-RB beberapa Waktu lalu.

Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan nasib honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahap I dan II tahun 2025. Ia mengungkapkan, Halbar bukan satu-satunya daerah yang belum mengajukan usulan formasi paruh waktu.

“Bukan hanya Halbar, tapi masih ada 123 daerah di Indonesia yang belum mengusulkan. Di Maluku Utara, selain Halbar juga ada Taliabu dan Sula. Saya dan Bupati akan tetap memperjuangkan nasib putra-putri daerah,”kata Djufri usai pertemuan bersama perwakilan honorer di ruang rapatnya.

Djufri menjelaskan, desakan honorer untuk segera diusulkan sudah mendapat respon positif dari Bupati James Uang. Bahkan, kata dia, Bupati telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB agar proses pengajuan segera dilakukan sesuai mekanisme.

“Dengan desakan kuat dari honorer, Pak Bupati telah menyetujui untuk segera diusulkan setelah koordinasi dengan KemenPAN-RB,” ungkap Djufri yang juga mantan Anggota DPRD Halbar tiga periode itu.

Meski begitu, Djufri mengingatkan para honorer bahwa usulan P3K paruh waktu masih memiliki konsekuensi, terutama terkait kepastian pembayaran gaji. Hal itu bergantung pada alokasi anggaran yang baru akan ditetapkan pada tahun 2026.

“Apabila aplikasi pengusulan dibuka dan usulan diterima, maka honorer tetap berada pada status quo. Artinya, masih berisiko belum menerima gaji hingga kepastian penganggaran 2026,”tandasnya.

Penulis: Elang
Editor  : Redaksi

Artikel Puluhan Honorer Paruh Waktu Datangi Kantor, Wakil: Saya dan Pak Bupati Tetap Perjuangkan pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Informasi yang dihimpun, 7 bulan Insentif Honorer itu terhitung dari bulan Juni sampai Desember Tahun 2022, honorer di dinas DPMPTSP sebanyak 10 orang. Sementara jumlah insentif yang harus dibayar kepada setiap honorer, sebesar Rp1.050.000 per bulan. Dengan begitu, total yang harus dibayarkan pemda sebesar Rp73.500.000.

“Dihitung dari Insentif dan uang makan itu perbulan 1.050.000,” ungkap salah satu honorer yang tak ingin namanya dipublis, Selasa,(22/8/2023).

Menurutnya, insentif ini sudah masuk hutang pemerintah daerah yang dijanjikan dibayarkan awal Tahun 2023 namun hingga kini tak ada kejelasan. Ia mengaku, masalah ini telah disampaikan juga ke Bupati James Uang dan dalam waktu dekat dijanjikan bakal dicairkan.

“Padahal bupati sudah bilang akan kasih cair untuk tong (kami) yang honor punya,” akunya.

“Jadi insentif itu so maso utang yang dibayarkan 2023 tapi sampai sekarang tidak ada kabar, Torang (kami) sudah coba chat WhatsApp ibu Sonya kaban Keuangan tapi ibu punya balasan tergantung keuangan daerah,” papar sumber

Sementara kepala dinas DPMPTSP Halbar Samsudin Senen mengatakan, untuk honorer tenaga Front Office dan Big Office itu dengan aparatur sipil negara (ASN) yang belum diterima itu insentif dan uang makan.

“Nnti besok baru Kase jelaskan sekalian data angkanya yang sudah di ajukan sebagai hutang untuk tahun 2022,” ungkap Samsudin

Terpisah, PLH kaban Keuangan Halbar Sonya Mail ketika dikonfirmasi via WhatsApp terkait kendala pembayaran insentif tersebut tidak direspon hingga berita ini ditayangkan.

Penulis: Elang 

Editor  : Redaksi

Artikel 7 bulan Insentif Honorer DPMPTSP Halbar Tahun 2022 Tak Kunjung Dibayar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

SALOIPOST.Id, Jailolo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) tengah melakukan pendataan pegawai non ASN atau honorer. Melalui pendataan ini, diharapkan ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat (Pempus) terkait nasib honorer.

Pendataan ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, tentang Pendataan Tenaga Honorer (Non ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2022,

“Tentunya dengan adanya pendataan ini, kita berharap ada kebijakan khusus yang berpihak dari pemerintah pusat untuk mengurangi dampak-dampak dari pemberhentian honorer baik di pusat dan daerah” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Halbar, Fransiska Renjaan, Rabu (31/8).

Fransiska menjelaskan pendataan ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan  mengetahui jumlah honorer di lingkungan Pemkab Halbar.

Diketahui data tenaga honorer di lingkungan Pemkab Halbar saat ini mencapai angka 2.189 yang terdiri dari berbagai bidang, dan mayoritas di bidang kesehatan dan pendidikan yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Halbar.

“Tenaga honorer kita cukup banyak, bahkan ada yang masa pengabdiannya sudah 15 tahun, sehingga pengabdian mereka ini tentu harus diberi diapresiasi,” sebut Fransiska.

Dia mengatakan, setiap kepala OPD telah diminta untuk segera melakukan pendataan tenaga honorer yang terkait administrasi berupa SK awal hingga SK akhir, kemudian slip gaji, dan absensi.

“Surat pemberitahuan dari pak Sekda ke masing-masing OPD sudah kami sampaikan tertanggal 15 Agustus lalu dan pendataan melalui berkas kami terima paling lambat tanggal 31 Agustus 2022, karena di awal September nanti datanya akan kita krim ke Kementerian PAN-RB secara Nasional,” jelas Fransiska.

Dia menambahkan,  data pemetaan dari masing-masing OPD yang diserahkan ke pihaknya dalam bentuk hardcopy dan meminta kepada setiap OPD untuk melakukan koordinasi dengan pihaknya agar kegiatan pendataan ini dapat berjalan dengan lancar.

Meski begitu, dirinya menyebut hingga saat ini belum mendapat solusi jika kebijakan pendataan atau penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada 28 November 2023 mendatang.

“Tak dipungkiri bahwa Pemkab Halbar sangat ketergantungan terhadap tenaga honorer sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pak Bupati juga sangat mengharapkan jika adanya kebijakan  dari pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik bagi para honprer didaerah,” tandas mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan PA Halbar ini.

Penulis: Elang
Editor: Redaksi

Artikel Melalui Pendataan, Pemkab Halbar Harap Ada Kebijakan Khusus Pempus Terkait Nasib Honorer pertama kali tampil pada Saloipost.id.