Anggota komisi I, Mahdin Husein mengatakan, Dugaan pemerasan terhadap kepala desa yang menguras Dana Desa (DD) untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam APBdes itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2023, yang dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar daerah.

“Komisi satu sangat serius mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Istri Bupati Halbar, Meri Popala Uang,” ungkap anggota komisi I, Mahdin Husein, ketika diwawancarai di kantor DPRD Halbar, Selasa (4/7/2023).

Untuk itu, Mahdin mengaku dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Pihaknya kata dia, akan memanggil para kepala desa untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

“Dalam waktu dekat kami komisi 1 akan berkordinasi dengan pihak kejari, Kejati Dan kami akan memanggil kepala desa untuk melakukan rapat dengar pendapat,” akunya

Sekedar diketahui, Sebagian kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengaku kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Jakarta pekan lalu dibiayai melalui dana desa (DD) tahun anggaran 2023.

Kegiatan ini diduga diinstruksi dari ketua tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat kabupaten Meri Popala ke pihak kecamatan kemudian pihak kecamatan menindaklanjuti ke masing-masing kepala desa.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Komisi I Bakal Koordinasi Kejati Malut, Usut Tuntas Dugaan Pemerasan Istri Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Menurut Hardi, dugaan yang disampaikan oleh sumber terpercaya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo, bahwa Meri Popala meminta uang sebesar 10 juta ke sejumlah kades, sebagaimana diberitakan malutpost edisi (14/6), perlu mendapat atensi dari pihak Kejaksaan Negeri Halbar.

“Informasi tentang pemerasan yang dilakukan oleh Meri Popala, harus diseriusi oleh Kejaksaan Negeri Halbar. Apalagi informasi tersebut, dilaporkan langsung sejumlah kepala desa ke salah seorang sumber yang berasal dari Kejaksaan,” terang Hardi melalui aplikasi WhatsApp, Senin (3/7).

Hardi bilang, Kejari harus bersikap untuk menelusuri laporan yang disampaikan oleh para kades. Sebab informasi ini melibatkan nama istri Bupati, Meri Popala dan pejabat desa.

“Fraksi Hanura menyatakan sikap mendesak Kejari agar serius membongkar kebenaran praktik pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh istri Bupati. Sebab komitmen kita sama, pemerasan dan menakut-nakuti orang atas nama jabatan, harus dilawan,” tutupnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Ketua Fraksi Hanura Desak Kejari Telusuri Dugaan Pemerasan oleh Istri Bupati Halbar pertama kali tampil pada Saloipost.id.