Bupati James Uang mengatakan, Pihaknya sangat Menghargai aspirasi siapapun yang menyampaikan kepada Pemerintah daerah, Tapi ia juga prihatin karena aksi yang disampaikan itu diduga atas suruhan perorang

“Atau aksi pesanan. Oknum Oknum OKP yg aksi itu harus murni aspirasi bukan pesanan atau diduga suruhan orang,” sebutnya,  melalui Aplikasi WhatsApp, Rabu, (22/11/2023).

Menurutnya, Terkadang aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi dinilai tidak rasional. Misalnya, hal yang disoroti dalam aksi yang mempersoalkan soal akreditasi dan mempertanyakan Rumah Sakit Umum Jailolo (RSUD) belum layak ikut Akreditasi.

“Inikan pernyataan tolol yang tidak tau subtansi akreditasi dan ini hanya orang bingo saja. Yang bisa buat pernyataan seperti itu.

Akreditasi itu perintah Permenkes yg di laksanakan oleh tim akreditasi Nasional Demi memenuhi standar pelayanan publik,” ujarnya.

Naifnya, Bupati bilang, tuntutan masa aksi yang meminta mencopot Direktur Rumah Sakit dan kepala dinas kesehatan adalah permintaan yang sifatnya subjektif dan tidak rasional.

“Ini yang saya katakan aksi ini diduga aksi pesanan karna diduga di tunggungi oleh orang lain yang secara politis ada susupan kepentingan. Dan aksi yang semacam ini saya tidak pernah bersimpati apalagi mengambil tindakan jangan berharap,” tegasnya

Ia menilai, aksi yang hadir 5 orang atau 10 orang ini bukan representasi Masyarakat, karena masyarakat Halbar itu jumlahnya kurang lebih 136  ribu jiwa,

“Ko 5 orang atau 10  orang apakah ini merepsentasi 136  ribu jiwa penduduk Halbar inikan aneh. 5 orang atau 10 orang yang aksi bilang ini atas nama masyarakat Halbar,” urai Bupati

Lebih jauh, politisi Demokrat ini menjelaskan, oknum atau masa dalam aksi yang mengatasnamakan nama GMKI dan GMNI adalah pembohongan.

“Karna saya telepon Ketua GMKI  Halbar saudara Fandi yang bersangkutan bilang GMKI tidak ikut aksi. Demikianlan pulah oknum yang mengatasnama GMNI Halbar saya komunukasi dari GMNI Provinsi yang bersangkutan bilang GMNI Halbar juga tidak ikut aksi,” jelasnya

“Inikan patut di pertanyakan Oknum oknum OKP yang tidak jelas identitasnya aspek legalstending dari masing masing oknum yang mengatasnamakan OKP,” sambung politisi Demokrat.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini,  juga meminta kepada pihak Kepolisian setiap ada pemberitahuan aksi lalu kemudian mengatasnamakan OKP hendaknya di kroacek legalstending oknum-oknum tersebut

“ jika aksi pihak Kepolisian harus cek yang mengatasnamakan OKP harus di pastikan legalstending secara Kelembagaannya,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Tanggapi Tuntutan OKP, Bupati James Uang: Aksi Tersebut Diduga Suruhan Orang pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Nanti sudah akan saya panggil Direktur, untuk bicarakan ini,” ungkap JU ketika dikonfirmasi melalui Via WhatsAp, Selasa, (21/3/2023)

Menurutnya, terkait pengadaan obat-obatan itu sudah di atur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bahkan sudah dianggarkan. Namun kata JU,  jika anggaran yang sudah disediakan belum cukup maka akan ditambahkan.

“Obat obatan itu kan lewat dana blut,
Tapi kalau itu di rasa tidak cukup nanti  di bahas penambahan anggaran bersama Pemda dan DPRD,” paparnya

Politisi Demokrat itu mengaku, pemerintah daerah pada dasarnya tidak menginginkan pelayanan apapun terhadap masyarakat berjalan pincang, apalagi soal kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Dokter maupun para Nakes.

“Pemda selama ini alokasikan gaji dan Insentif Para Dokter dan tenaga Nakes,” akunya

Untuk itu, mantan Anggota DPRD 4 Periode itu menegaskan, bakal memanggil direktur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan. dan Setelah itu, kata dia, bakal meminta persetujuan terhadap lembaga DPRD Agar dipergeseran ini dapat diakomodir sehingga kelangkaan obat di RSUD dapat segera diatasi.

“Solusinya tinggal panggil direktur dan mengatahui berapa biaya yang harus ditambahkan, Lalu saya perintahkan TAPD untuk di bicarakan. Dan setelah itu minta persetujuan pimpinan DPRD untuk menyetujui lalu dipergeseran bisa melakukan penambahan anggaran pengadaan obat,” Pungkasnya

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Bupati Bakal Panggil Direktur RSUD Atas Pengakuan Minimnya Bantuan Pemda pertama kali tampil pada Saloipost.id.

“Itu Fatal. Apakah ini arahan direktur atau ini inisiatif tenaga kesehatan itu sendiri, kalau itu perintah direktur maka harus diberi sanksi  karena itu tidak boleh, masa rumah sakit kalian berjoget,” ungkap JU ketika diwawancarai usai mengikuti acara Isra Miraj di aula Bidadari Kantor Bupati Halbar, Selasa, (21/2/2023)

Menurut JU, yang dilakukan oleh pihak RSUD itu tidak wajar, masa di dalam ruangan ada pasien-pasien, tapi mereka (pihak RSUD) malah pesta joget-joget di luar. JU mengaku, hari itu (HUT RSUD) setahu dirinya hanya  kegiatan senam bukan joget-joget.

“Itu yang saya bilang kadang-kadang tidak tahu bedakan mana tempat publik dan mana tempat khusus, apalagi ini RS,” sesalnya

Peristiwa meninggalnya bayi itu, katanya, harus menjadi pembelajaran berharga buat semua pihak sehingga kedepan tidak terjadi lagi. JU juga mengharapkan masyarakat harus punya kesadaran soal kesehatan, diantaranya ikuti proses dari awal misalnya kegiatan posyandu, proses mendeteksi bayi dalam kandungan.

“Jadi rumah sakit maupun masyarakat harus punya kesadaran yang sama,” pintanya.

“Saya akan benahi semua, baik para dokter, direktur, dan seluruh petugas dari puskesmas maupun rumah sakit harus ini dilakukan dengan baik,” pungkas Politisi Demokrat itu.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Aksi ‘Joget ala Tiktok’ di RSUD Jailolo, Bupati: Jika Itu Perintah Direktur maka Harus Diberi Sanksi pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Ditengah kesedihan Masyarakat desa Gamici, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Sarni Dano Afsindir atas kelalaian Pihak Rumah sakit umum daerah (RSUD) yang mengakibatkan Kematian Terhadap Bayinya Rabu, 15 Februari 2023 kemarin.

Diketahui, hari ini Jumat, 17 Februari 2023 Direktur RSUD Halbar Novi Drakel merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) RSUD yang ke 16 Tahun yang dihadiri oleh bupati James Uang bersama Istrinya Meri Popala. Dalam kesempatan itu bupati diberikan kesempatan memotong kue HUT yang didampingi oleh direktur RSUD.

Mirisnya, perayaan tersebut dirangkaikan dengan joget ala tiktok sambil teriak-teriak didepan ruang utama RSUD yang baru saja didirikan. Padahal, keluarga korban saat ini masih menanggung kesedihan.

Video yang berdurasi 0.16 detik itu menampilkan goyangan joget yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan sebagian anak sekolah dengan memakai seragam SMA. Video tersebut saat ini telah viral di platform media sosial (facebook).

“Ya Allah e, saya selaku keluarga masih berduka yang begitu dalam, tapi mereka asyik goyang Tiktok,” tulis Minarni Dano Afsindir selaku Kaka kandung dari Ibu bayi yang mengomentari video tersebut.

Senada, kekecewaan diungkapkan oleh keluarga korban yang lain, yang menyebut bahwa perayaan tersebut mencerminkan tingkah laku yang tidak pantas dicontohi.

“Perayaan hari jadi RSUD Jailolo menghadirkan duka yang masih membekas bagi kami, adab dan tingkah laku yang tidak pantas dicontoh, disaat pasien pasien yg berjuang dengan kesehatan,” tulis Ang selaku keluarga korban.

Setelah dikonfirmasi terpisah, Ang meminta kepada bupati Halbar agar segera mengevaluasi direktur dan jajaran RSUD Jailolo. “Saya tidak minta banya, copot direktur dan evaluasi dan bina seluruh tenaga kesehatan,” pungkasnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi

Artikel Lalai Tangani Pasien, Pihak RSUD Malah Goyang Tiktok, Keluarga: Kami Masih Berduka  pertama kali tampil pada Saloipost.id.