Pasalnya, Dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jhon Palangi bersama istri orang, itu sudah dilaporkan oleh Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa setempat terhadap Bupati Halmahera Barat, James Uang, melalui Camat dan dinas DPM-PD. Namun keputusan bupati hanya pada sebatas teguran.

Akibatnya, masyarakat tidak puas lantas mengadukan kejadian itu kepada DPRD Komisi I karena Bupati dinilai memiliki keperpihakan terhadap Kades Jhon Palangi dan mengabaikan aturan yang berlaku.

Sekretaris BPD Tokuoku, Mey Korejang mengungkapkan, awal mula peristiwa perselingkuhan itu dilakukan sekitar jam 12:00 WIT, di dalam kamar disalah satu rumah warga di RT 01 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang digrebek langsung oleh masyarakat setempat.

“Yang menangkap itu masyarakat sendiri dan kami BPD telah melakukan rapat bersama dengan masyarakat guna untuk melaporkan peristiwa tersebut terhadap Camat, DPM-PD dan Bupati. Mirisnya keputusan Bupati jauh dari harapan kami,”ujarnya, Senin (9/10/2023) kemarin.

“Kami masyarakat sangat tidak setuju kalau bupati hanya memberi ampunan tanpa ada sanksi tegas, karena masalah ini tentu sudah melanggar hukum adat dan agama,”ujarnya lagi

Sementara itu, menurut pengakuan masyarakat saat mengadu di anggota Komisi I  mengatakan, Jhon Palangi selain menjadi pejabat publik ia juga memegang jabatan sebagai penatua Jemaat Exodus di Gereja Tokuoku. Atas kejadian tersebut John Palangi telah diberhentikan dari pejabat Gereja.

“Apa yang terjadi di desa sekarang kami sudah bersatu dan punya prinsip bahwa perkawinan adat kami tidak akan menerima karena perlakuan kades sudah keluar dari aturan adat, untuk Gereja sebagai anggota majelis sudah diberhentikan,”ungkap salah satu masyarakat.

Menurutnya, masalah itu tak hanya meresahkan masyarakat namun berimbas pada pelayanan di desa. Apalagi sebagai seorang Kepala desa, mestinya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

“Masalah itu pihak Kapolsek sudah mediasi dan buat pertemuan namun hasilnya masyarakat setempat tetap melakukan Pemalangan kantor desa sebagai bentuk protes. Pemalangan kantor desa sampai sekarang belum dibuka, dan ini sangat menggangu pelayanan di desa,” katanya.

Untuk itu, Ia berharap Komisi satu DRPD Halmahera Barat, secepatnya menyelesaikan permasalah ini agar pelayanan di desa bisa kembali berjalan dengan baik.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I Judith Sikawi mengatakan, Apa yang disampaikan oleh masyarakat dan berdasarkan aduan yang termuat dalam laporan BPD ini sudah benar-benar melanggar kode etik sebagai pemerintah Desa.

“Saya sangat kutuk itu, seorang pemerintah desa lalu melakukan hal yang seperti ini dan masih ada pembelaan, itu seakan mengajak masyarakat untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh kades,” ungkapnya

Judith menyebut, perlakuan bejat yang dilakukan oleh Kepala desa tersebut sudah seharusnya diberhentikan dengan tidak terhormat karena tidak wajar seorang pimpinan melakukan hal semacam itu apalagi ia juga sebagai penatua dalam Jemaat Gereja.

“Jadi kami komisi satu tidak menyetujui respon Bupati sebagaimana yang disampaikan oleh warga setempat,”tegasnya.

Sementara Alber Hama, secara terpisah menyatakan, komisi satu saat ini belum melakukan rapat internal dengan aduan yang ada. Karena baru menerima aduan sekaligus kedatangan masyarakat.

“Jadi nanti komisi melakukan rapat internal, dan mengkaji aduan tersebut, yang mana masuk pidana dan masuk pelanggaran administrasi,” jelasnya

Ia mengaku pihaknya telah menerima memberapa aduan dan bukti yang nanti akan dibahas dalam pertemuan internal dan melahirkan surat rekomendasi untuk diserahkan ke Bupati akan meninjau kembali terkait kasus tersebut.

“Kami telah menerima bukti berupa Screenshot WhatsApp, ada rapat musyarawah desa yang hasil ditandantangani oleh semua BPD, untuk itu dalam waktu dekat kami buat rapat dan hasilnya diserahkan ke bupati untuk memberhentikan kades,”tandasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Tak Puas Putusan Bupati Yang Diduga Lindungi Kades Selingkuh, Warga Mengadu di DPRD pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati James Uang, ketika dikonfirmasi melalui Via WhatsAp, Selasa (15/8/2023).

Bupati James mengatakan, Pelantikan BPD 9 desa di Kecamatan Loteng tetap dilaksanakan karena itu sudah tercantum dalam aturan.

” Terkait BPD di 9 Desa Selesai 17 agustus baru pelantikan,” ungkap James.

Namun, Bupati tidak menyebutkan secara spesifik waktu dan tanggal pelantikannya.

Menurutnya, BPD adalah sebuah parlemen kecil di tingkat Desa atau wakil rakyat yang akan mengawasi setiap agenda-agenda pemerintah desa. Maka Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota BPD tetap dilakukan.

Politisi Demokrat itu juga mengaku bakal memberikan mandat terhadap Camat untuk melantik BPD. “Nanti Camat yang lantik,” katanya singkat.

Untuk itu Suami dari Ibu Ketua PKK Halbar ini berpesan, jika sudah dilantik nanti jabatan BPD yang diberikan oleh negara selama 6 Tahun ini dapat diemban dengan baik.

“Anggota BPD yang merupakan keterwakilan warga, maka wajib memperjuangkan aspirasi warganya saat musyawarah desa dan sebagainya,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi 

Artikel Pelantikan BPD 9 Desa di Loteng Dijadwalkan Usai Upacara 17 Agustus pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Indra, salah satu nelayan Desa Tataleka kepada Saloipost mengatakan, penangkapan ikan menggunakan bom itu memang sudah berulang kali dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan, adanya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal itu para nelayan sudah menyampaikan ke pemerintah desa (Pemdes) untuk melarang oknum tersebut.

“Ini sudah terjadi berulang kali, dan kami melihatnya secara langsung dan ketika mau menuju ke tempat pengebom, pelaku langsung melarikan diri, hal itu yang terus terjadi sehingga kami sulit menemukan oknum ini,” jalas Indra, Kamis (27/3/2023)

Baru-baru ini, Indra menerangkan, para nelayan menemukan satu bodi fiber diduga melakukan pengebom ikan. Dia bersama warga lainnya pun menghampiri bodi fiber tersebut namun terduga pelaku lebih dulu melarikan diri.

“Sekitar bulan Januari (2023) kemarin, ada oknum yang melakukan pengeboman. saya dan beberapa warga menuju ke lokasi dengan menggunakan bodi katinting belum sampai ke titik, pelaku lagi-lagi sudah kabur,” tambahnya.

Sementara, salah satu anggota BPD Desa Tataleke yang enggan menyebut namanya mengaku, penangkapan ikan menggunakan bom itu memang merusak ekosistem laut termasuk terumbu karang di perairan desa Tataleke.

Pihaknya, kata dia sudah berupaya mengcegah oknum-oknum tersebut. Meski begitu, terduga pelaku belum berhasil ditangkap.

“Karena mereka melakukan pengeboman itu saat aktivitas masyarakat padat,” ujar dia.

Meski begitu, dia menduga oknum pengeboman ikan ini berasal dari desa tetangga yakni desa Guaria. Alasannya, acap kali pelaku pengeboman ikan saat ditangkap berasal dari desa tersebut.

“Kami bisa bilang bahwa oknum ini berasal dari desa tetangga (Guaria). Kenapa demikian, karena hal serupa terjadi sejak dulu pelakunya adalah orang dari desa itu,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta pihak berwenang agar bisa mengawasi praktek pengeboman ikan di perairaan desa Tataleka.

“Kami meminta pihak Kecamatan, Kapolsek, dan TNI/Polri untuk tindaklanjuti hal ini, bila perlu Pemdes bisa menyurat ke masyarakat Guaria untuk menyelesaikan kasus ini. Agar tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel Nelayan Resah, Bom Ikan Diperairan Jailolo Marak Terjadi  pertama kali tampil pada Saloipost.id.