Hal ini dilakukan dengan tujuan memperkuat pemahaman tentang netralitas ASN, dan pentingnya membangun Demokrasi yang berkualitas di Pilkada Halmahera Barat.

Pj Sekretaris Daerah Julius Marau, saat ditemui wartawan menyampaikan, untuk menjaga netralitas, ASN berkolaborasi bersama Bawaslu dengan maksud memberikan pemahaman kepada ASN agar mereka paham norma – norma yang sudah diatur dalam UU ASN di Pilkada.

“Dengan keinginan ASN juga menjaga netralitas, kemudian Bawaslu sebagai pengawasan kita mengajak untuk berkolaborasi, agar mereka tau apa yang
harus dilakukan dan apa yang tidak bole dilakukan, karena mereka juga punya hak politik,”ungkapnya.

Julius juga berharap prestasi ASN pada Pileg kemarin itu bisa dipertahankan pada Pilkada, karena di Pileg tidak ada kasus – kasus yang mencuat dilingkungan ASN, sehingga sangat penting bekerjasama dengan Bawaslu memberikan pehaman untuk tetap menjaga kualitas itu.

“Dan tidak kala penting adalah kita tidak batasi dan tidak melarang ASN menggunakan hak politiknya, tetapi tentunya ASN dalam menggunakan hak politiknya itu ada aturan – aturan yang harus dipatuhi,”tuturnya.

“Misalnya dia ingin mendengar visi misi calon kepala daerah, dia juga bisa mengakses melalui web KPU, kalaupun dia hadir dalam keadaan pasif, artinya jangan sebagai peserta harus berada pada jarak – jarak tertentu,”sambungnya.

Sementara Ketua Bawaslu Nimbrot Lasa, mengapresiasi Pemerintah Daerah karena telah melakukann kegiatan sosialisasi netralitas ASN yang melibatkan Bawaslu sebagai narasumber.

“Kegiatan ini menurut kami sangat luar biasa, karena ada OPD, Camat, Ketua – Ketua Apdesi Tingkat Kecamatan dan para kepala desa yang dihadirkan, sehingga kami memberikan apresiasi kepada Pemda karena suda membuat kegiatan semacam ini,”tandasnya.

Ditempat yang sama Kordiv Penanganan palanggaran dan penyelesaian sengketa (P3S) Sarmin Ibrahim menambahkan, seperti yang disampaikan ada larangan – larangan ASN yang suda termuat dalam UU ASN, kemudian pada UU Pilkada itu ada norma – norma yang mengatur tentang larangan ASN.

“Disini saya lebih mempertegas soal media sosial, di Modsos ini ASN jangan sekali – kali like, posting atau berkomentar di postingan pasangan calon, karena nanti ada unsur pidananya, nanti kalau hasil konstruksi itu kalau memang benar maka akan dipidana, kalau tidak di pidana maka kita akan merekomendasikan ke instansi terkait,”pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Jaga Netralitas Pilkada, ASN Berkolaborasi Bersama Bawaslu Perkuat Pemahaman pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga Narasumber yaitua, Irene Tangkawarow, Fentje Bawengan dan Kepala Dinas catatan sipil Halmahera Barat, Andy R Pilly dan di hadiri Ketua – ketua cabang OKP Se-kabupaten Halmahera Barat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tenanga Ahli Bawaslu RI, Dr. Wenly Lolong dalam sambutannya mengatakan, Bawaslu RI memandang penting dan sangat dibutuhkan terkait peran elemen masyarakat untuk memaksimalkan proses pengawasan terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada setiap tahapan.

“Saat ini tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 sedang berjalan, peran elemen masyarakat sangat dibutuhkan,”kata Welny

Tentu dalam segenap persoalan yang ada, lanjut Welny, Bawaslu dalam tugas yang di amanatkan Undang-Undang untuk melaksanakan pengawasan pasti tidak boleh berjalan sendiri, menurutnya Bawaslu dengan jajaran yang ada di 514 Kabupaten kota di seluruh Indonesia di tambah dengan panwas kecamatan dan Desa tentu tidak maksimal dalam konteks pelaksanaan tugas tanpa adanya dukungan dari elemen masyarakat.

“Kegiatan ini sangat penting, bukan sekedar rutinitas program namun ada esensi yang kemudian menghadirkan pada aspek penyelenggaraan pemilihan, sebab selain dari pengawasan Bawaslu, pengawasan elemen masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada juga sangat penting sehingga upaya upaya yang dilakukan Bawaslu dapat berjalan sesuai harapan,”ujarnya

Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia ini menjelaskan, Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang laksanakan secara periodik, sebab kegiatan tersebut termasuk upaya untuk menjaga hubungan dengan segenap elemen masyarakat.

“Ditingkatan Bawaslu RI sangat berharap elemen elemen strategis di Kabupaten kota menjadi mitra dengan Bawaslu untuk melaksanakan dan menjalankan tugas kelembagaan bawaslu,”ungkapnya

Sementara itu, Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas, Helni Rosiana Amo saat memberikan sambutan menyampaikan, kegiatan Sosialisasi Tatatp Muka Bersama OKP, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 itu dengan tujuan untuk menjalin sinergitas dengan elemen masyarakat untuk mensukseskan jalannya pilkada halbar tahun 2024 dengan baik.

Menurut Helni, Dalam proses pilkada, ada beberapa tahapan yang akan di laksanakan oleh pihak penyelenggara dan itu membutuhkan perhatian dan pengawasan dari pihak elemen masyarakat, salah satunya adalah Pemutakhiran Data Pemilih, ia menjelaskan, pada tahapan ini bawaslu melihat sangat penting adanya kolaborasi dan Sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat memastikan dan mengawal jalannya tahapan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Penyelenggara KPU.

“Suksesnya pilkada dan melahirkan pemimpin yang baik dan cerdas bukan hanya berada di pundak penyelenggara Pemilu, tetapi juga berada di pundak elemen elemen strategis masyarakat, tentunya kolaborasi ini diharapkan untuk mewujudkan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Barat secara demokratis,”tukasnya

Yang terpenting, menurut Helni, adalah bagaimana sebagai warga negara berpartisipasi dan mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi jalan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit) oleh Pantarlih dan juga mengajak masyarakat untuk memastikan telah tercatat dalam tahapan tersebut.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Bawaslu Halbar Gelar Sosialiasi Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pertama kali tampil pada Saloipost.id.