Pertemuan yang diketahui membahas BOK dan JKN itu, Dinas Kesehatan  (Dinkes) Halbar yang melibatkan seluruh Kepala Puskemas dan jajaranya serta para Dokter se-kabupaten.

Asdian Taluke, mengatakan, pertemuan yang dilakukan oleh Dinkes di kediaman Bupati dengan berasalan Bupati James Uang masih dalam keadaan sakit itu tidak tepat. Sebab kata dia, jika Bupati masih sakit kenapa dipaksakan beraktifitas masih ada Wakil Bupati dan Sekretaris daerah yang bisa menggantikan peran tersebut.

“Jangan beralasan sakit lalu buat pertemuan di kediaman, karena masih ada wakil dan sekda,” ungkapnya, ketika diwawancarai di kantor DPRD Halbar, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, Rapat tersebut bersifat resmi karena melalui surat undangan yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kesehatan. Ia bilang, Fraksi Partai Gerindra sungguh mengecam kebijakan tersebut.

“Rapat dengan surat resmi kenapa tidak buat di kantor Mala di kediaman, fraksi Gerindra mengecam ini,” katanya.

Lebih Jauh Asdian menjelaskan, apalagi pembahasan terkait anggaran BOK yang notabene bantuan Nasional yang harus benar-benar terealisasi di setiap puskesmas untuk kepentingan masyarakat maka wajib dipublikasikan agar masyarakat turut mengawal bukan terkesan sembunyi-sembunyi.

“Ambil contoh seperti Pemberitaan soal Dacil beberapa bulan kemarin kan ada dugaan penyimpangan karena dana yang seharusnya masuk di rekening guru Mala diduga dibagi-bagi oleh dinas terkait  terhadap para guru itu kan bahaya,” ujarnya.

Untuk itu Politisi Gerindra ini menegaskan, dalam waktu dekat bakal memanggil Dinkes, seluruh Kepala Puskesmas dan Dokter yang ikut pertemuan tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kan pembahasan APBD maka sekaligus kita panggil Dinkes untuk mempertanyakan rapat tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Elang

Editor  : Redaksi

Artikel Dinkes Bahas BOK dan JKN di Kediaman Bupati Komisi III DRPD Halbar Angkat Bicara pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Asdian menilai, program pemeriksaan dan pengobatan gratis ini memang bagus. Hanya saja sebelum dilaunching Pemda mestinya memikirkan tentang insentif tenaga kesehatan tersebut. Kemudian, Pemda harus pikirkan pula terkait kesediaan obat di rumah sakit dan puskesmas.

Menurutnya, Terkait kesedian obat baru-baru ini ada salah satu pasien dari Loloda yang dirujuk dari puskesmas ke RSUD Jailolo, tidak mendapat pelayanan yang optomal Bahkan obat yang dibutuhkan oleh pasien tersebut ternyata kosong di apotik, sehingga terpaksa membeli obat di luar RSUD.

“Itu artinya mengeluarkan biaya. Nah kalau misalnya ada pasien yang tebus obat di luar begitu apa yang harus digratiskan?” kata Asdian, Selasa (14/3/2023).

Ketua Fraksi Gerindra ini menyebut, kekurangan obat ini bukan saja di RSUD tetapi hampir rata-rata di seluruh puskesmas yang tersebar di Halmahera Barat.

“Kalau seperti itu masyarakat mau melakukan pengobatan secara gratis bagaimana. Jadi Pemerintahan JUJUR harus dipikirkan dulu,” tambahnya.

Untuk itu, pria asal Loloda ini meminta sebelum launching program kesehatan gratis pemerintahan JUJUR harus evaluasi dulu.

“Sehingga yang disebut gratis itu gratis yang bagaimana,” Pungkasnya

Penulis : Elang 

Editor   : Redaksi 

Artikel DPRD Halbar Soroti Program Kesehatan Gratis Yang Waktu Dekat bakal Dilauncing pertama kali tampil pada Saloipost.id.

Anggota Komisi III DPRD Halbar Asdian Taluke mengatakan, insentif sejumlah dokter yang berada di RSUD Jailolo saat masa covid 19 lalu belum terima hak mereka selama satu tahun enam bulan. Hal itu, kata dia ditemukan oleh salah satu dokter yang mengadu ke dirinya belum lama ini.

Dia menjelaskan, pada tahun 2020 para dokter ini hanya menerima insentif satu triwulan saja. Yakni bulan Juli, Agustus dan September. Meski begitu, para dokter sudah mengklaim hak mereka yang belum dibayar sebanyak 6 bulan dengan total anggaran senilai Rp3 miliar.

“Hanya saja sampai saat ini mereka belum terima hak mereka,” terangnya, Jumat (10/3/2023).

Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan, pada tahun 2021 juga tidak sama sekali menerima insentif tanpa penjelasan yang pasti.

“Mereka hanya bayar yang tiga bulan itu saja sebesar Rp1 miliar,” tambahnya.

Untuk itu, dia meminta kepada aparat penegak hukum Kejari atau Polres untuk selidik anggaran covid 19 yang diduga dikorupsi tersebut.

Penulis : Elang
Editor   : Redaksi

Artikel Insentif Dokter 3 Milyar Tak Kunjung Diterima, DPRD Desak APH Selidiki pertama kali tampil pada Saloipost.id.