Saloipost.id, Jailolo – Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang menanggapi demonstrasi yang dilakukan oleh Front Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, LMND dan GMKI kemarin. Ia menyebut aksi tersebut diduga suruhan orang
Bupati James Uang mengatakan, Pihaknya sangat Menghargai aspirasi siapapun yang menyampaikan kepada Pemerintah daerah, Tapi ia juga prihatin karena aksi yang disampaikan itu diduga atas suruhan perorang
“Atau aksi pesanan. Oknum Oknum OKP yg aksi itu harus murni aspirasi bukan pesanan atau diduga suruhan orang,” sebutnya, melalui Aplikasi WhatsApp, Rabu, (22/11/2023).
Menurutnya, Terkadang aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi dinilai tidak rasional. Misalnya, hal yang disoroti dalam aksi yang mempersoalkan soal akreditasi dan mempertanyakan Rumah Sakit Umum Jailolo (RSUD) belum layak ikut Akreditasi.
“Inikan pernyataan tolol yang tidak tau subtansi akreditasi dan ini hanya orang bingo saja. Yang bisa buat pernyataan seperti itu.
Akreditasi itu perintah Permenkes yg di laksanakan oleh tim akreditasi Nasional Demi memenuhi standar pelayanan publik,” ujarnya.
Naifnya, Bupati bilang, tuntutan masa aksi yang meminta mencopot Direktur Rumah Sakit dan kepala dinas kesehatan adalah permintaan yang sifatnya subjektif dan tidak rasional.
“Ini yang saya katakan aksi ini diduga aksi pesanan karna diduga di tunggungi oleh orang lain yang secara politis ada susupan kepentingan. Dan aksi yang semacam ini saya tidak pernah bersimpati apalagi mengambil tindakan jangan berharap,” tegasnya
Ia menilai, aksi yang hadir 5 orang atau 10 orang ini bukan representasi Masyarakat, karena masyarakat Halbar itu jumlahnya kurang lebih 136 ribu jiwa,
“Ko 5 orang atau 10 orang apakah ini merepsentasi 136 ribu jiwa penduduk Halbar inikan aneh. 5 orang atau 10 orang yang aksi bilang ini atas nama masyarakat Halbar,” urai Bupati
Lebih jauh, politisi Demokrat ini menjelaskan, oknum atau masa dalam aksi yang mengatasnamakan nama GMKI dan GMNI adalah pembohongan.
“Karna saya telepon Ketua GMKI Halbar saudara Fandi yang bersangkutan bilang GMKI tidak ikut aksi. Demikianlan pulah oknum yang mengatasnama GMNI Halbar saya komunukasi dari GMNI Provinsi yang bersangkutan bilang GMNI Halbar juga tidak ikut aksi,” jelasnya
“Inikan patut di pertanyakan Oknum oknum OKP yang tidak jelas identitasnya aspek legalstending dari masing masing oknum yang mengatasnamakan OKP,” sambung politisi Demokrat.
Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini, juga meminta kepada pihak Kepolisian setiap ada pemberitahuan aksi lalu kemudian mengatasnamakan OKP hendaknya di kroacek legalstending oknum-oknum tersebut
“ jika aksi pihak Kepolisian harus cek yang mengatasnamakan OKP harus di pastikan legalstending secara Kelembagaannya,” pungkasnya.
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
