SALOIPOST.id, Jailolo – 4 Fraksi DPRD Halmahera Barat (Halbar) secara sepakat mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan pada Bupati James Uang (JU) untuk segera evaluasi Direktur RSUD Jailolo Novi Drakel.
Surat rekomendasi dengan Nomor 172/27/2023 perihal Evaluasi Kinerja Direktur RSUD Jailolo Sdri.dr. Novi Drakel, Sp.THT,M.Kes itu disepakati oleh 4 fraksi, yaitu fraksi partai Golkar, fraksi partai Hanura, fraksi partai Gerindra, dan fraksi partai Demokrat.
Hal ini disampaikan salah satu anggota fraksi Golkar Fandi Ibrahim di hadapan masa aksi saat menggelar rapat bersama di ruang rapat kantor DPRD Halbar, Senin, (20/2/2023).
“Kami secara Kelembagaan DPRD dari 4 Fraksi telah bersepakat merekomendasikan terhadap Bupati untuk mengevaluasi Direktur RSUD,” ungkap Fandi.

Menurutnya kesepakatan rekomendasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan disuarakan oleh OKP, termasuk kelalaian pihak RSUD yang menyebabkan bayi meninggal saat persalinan beberapa hari lalu.
“Tentu rekomendasi ini berlandaskan dengan kajian-kajian atas fakta, peristiwa yang ada. Rekomemdasi sudah dilayankan oleh sekwan, namun karna bupati sudah tidak ada di kantor jadi mungkin besok baru diserahkan, ” akunya
Sekertaris Komisi III itu juga meminta kepada Bupati JU agar perbaikan pelayanan di RSUD harus ditingkatkan. Menurutnya, Komisi III juga menyoroti soal kehadiran para dokter karena sebagian besar keluhan yang didapatkan saat kunjungan dilapangan.
“Keterangan yang disampaikan oleh pihak medis dalam hal ini perawat dan bidan katanya sering dokter tidak berada di tempat, hasilnya masyarakat datang juga tidak bisa dilayani,” cetusnya
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi menyampaikan kekesalannya terhadap Direktur RSUD yang menurut dia, sejauh ini tidak ada prestasi.
“Jadi tuntutan masa aksi ini saya setuju seribu kali, karena prestasi dari seorang Direktur RSUD Jailolo ini tidak ada. Semenjak dia dilantik memang tidak ada prestasi, bukan lagi pelayanan buruk, tapi bahkan sudah klimaks. Jadi hari ini saya selaku Ketua Fraksi Golkar dan juga Ketua Komisi I meminta kepada Sekretaris DPRD Halbar agar segera membuat surat rekomendasi untuk pencopotan Direktur RSUD Jailolo,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat Yan Frangky Luang juga merespon baik terkait tuntutan masa aksi tersebut. Sebab kata dia, DPRD sifatnya mengontrol dan melanjutkan apa yang dikeluhkan oleh OKP terhadap Bupati.
“Soal desakan teman-teman OKP soal copot direktur, tentu DPRD tidak punya kewenangan dalam hal mengambil keputusan, DPRD sifatnya hanya merespon dan melahirkan satu rekomendasi untuk pertegas ke bupati, karena itu adalah kewenangan bupati,” pugkas Frangki.
Adapun surat rekomendasi tersebut ditandatangani langsung oleh 7 anggota DPRD yaitu dari faksi Golkar Joko A.Hadi, S.sos, Robinson Missi SH dan Fandi Ibrahim,SH, fraksi Hanura Hardi Hayun,ST dan Dasril H Usman, S, Psi, MAR, fraksi Gerindra Atus Sandiang, dan fraksi Demokrat Yan Fangki uang, SH.
Penulis : Elang
Editor : Redaksi











