SALOIPOST.Id, Jailolo – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, Joko Ahadi, memberi warning kepada Bupati James Uang, agar segera mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Halbar.
Pasalnya, Halmahera Barat di tahun depan tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) itu karena penyerapan anggaran pada masing – masing SKPD terkesan hanya kegiatan rutin OPD, tetapi tidak menyentuh dengan kegiatan publik, dan kepentingan umum sangat kecil, bahkan berpotensi setiap tahun membuat hutang semakin bertambah.
“Saya memberikan warning kepada bupati agar ini harus dievaluasi kepada SKPD, justru karena penyerapan anggaran yang kurang itulah mengakibatkan salah satu pendapatan tranfer DID di tahun depan hilang,”tegas Joko, Rabu, (30/11/2022).
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, indikator DID itu adalah prestasi daerah, tetapi karena soal administrasi keuangan dan penyerapan anggaran seperti ini mengakibatkan halbar tidak mendapatkan DID di 2023.
“Sekali lagi saya memberikan warning kepada bupati untuk menegur kepada pimpinan SKPD agar terget penyerapan anggaran yang menyentuh dengan umum itu diutamakan,”cetusnya.
Ia menambahkan, Begitu juga memberikan warning kepada Dinas keuangan agar jeli dan selektif betul, ketika permintaan SPM yang terlalu vulgar untuk kepentingan OPD, dan ini harus ditahan dulu dan melihat kepentingan umum.
“Karena APBD ini hakekatnya menyentuh kepentingan umum, dan itu kurang jalan, dan ini adalah hasil kerja antara mitra komisi I dan SKPD,”pungkasnya.
Penulis : Elang
Editor : Redaksi
